Hasil survei LSI terbaru (25 Februari-1 Maret 2022) menyatakan mayoritas responden menolak gagasan penundaan Pemilu 2024. Sebanyak 64,1 persen responden berpendapat, pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dukungan pelaksanaan pemilu juga berasal dari kalangan yang menyatakan cukup/sangat puas terhadap kinerja Presiden
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, meminta agar Presiden Jokowi segera bersikap terkait isu penundaan Pemilu 2024, agar tidak ada ada spekulasi bahwa Presiden Jokowi menyetujui wacana tersebut. Spekulasi muncul karena usulan tersebut dilontarkan orang-orang terdekat Jokowi, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadahlia, serta Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Selain itu, diperkuat
Peneliti Politik Populi Center Usep Saepul Ahyar berharap masyarakat sipil terus menggalang dukungan menolak wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden, agar wacana itu tidak terus bergulir atau diloloskan oleh parlemen dan pemerintah. Wacana ini dapat memicu kegaduhan politik, apalagi bertentangan dengan proses demokrasi yang sedang berjalan karena
Melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Selasa (1/3/2022), Prabowo Subianto menyatakan menghormati konstitusi dan ingin terus merawat demokrasi yang sehat. Prabowo juga disebut terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh, baik dari partai politik (parpol) maupun nonparpol, membahas persoalan wacana penundaan pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid membantah
Dalam survei SMRC yang dipublikasikan pada Minggu (28/2/2022), responden memilih tiga nama sebagai calon Presiden dalam Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo 34,7 persen, Anies Baswedan 23,3 persen, Prabowo Subianto 21,9 persen, dan yang belum menentukan pilihan 20,1 persen. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad mengatakan apabila yang belum
Terdapat sejumlah tantangan mesti diatasi dalam mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024, yaitu dengan digunakan undang-undang berbeda, tahapan diantara keduanya yang beririsan, serta tahapan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sinergi dan kesepahaman di antara penyelenggara pemilu, dan kreativitas dalam menyiapkan aturan teknis yang
Din Syamsuddin mendeklarasikan Partai Pelita, Senin (28/2) di Gedung Joang. Beni Pramula dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Pelita. Usai deklarasi, Partai Pelita akan menghadapi sejumlah tantangan. Namun, Partai Pelita akan fokus dulu pada verifikasi faktual yang diselenggarakan KPU RI. Sebagai Ketua Majelis Penasehat Partai Pelita, Din Syamsuddin juga mengungkapkan bahwa
Sebagian pihak curiga pemerintah punya andil dalam memobilisasi elite partai untuk kembali meramaikan isu ini. Untuk merespons isu penundaan Pemilu 2024 dan menegaskan sikap presiden yang pernah menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyampaikan bahwa presiden harus segera tampil menegaskan kembali sikap
Dalam webinar bertajuk “Telaah kritis usul perpanjangan jabatan Presiden dan Wapres,” yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (28/2/2022), Siti Zuhro menyampaikan bahwa ide masa jabatan Presiden tiga periode bertentangan dengan spirit gerakan reformasi 1998, yang ingin menciptakan sirkulasi kepemimpinan yang terukur dan pasti. Salah satu hasil reformasi adalah perubahan dari
Setelah sebelumnya wacana untuk menunda Pemilu 2024 disampaikan Muhaimin karena menerima masukan para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi, kini Airlangga menampung aspirasi mengenai keberlanjutan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode. Aspirasi itu diterima Airlangga dari petani di Kabupaten Siak, Riau, pada kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani rendah diduga karena belum mempunyai rekam jejak yang panjang dan baik saat mengemban jabatan publik. Jabatan yang pernah diemban sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lebih bersifat koordinatif ketimbang eksekusi kebijakan. Kondisi yang sama, juga terjadi dengan
Beberapa kali Pasal 222 UU Pemilu diuji, vonisnya tetap sama yakni ditolak atau tidak dapat diterima. MK kembali menolak gugatan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Gugatan diajukan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry
