Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono di Jakarta, Kamis (24/8/2023), mengatakan, partainya hingga kini terus menjalin komunikasi dengan PDI-P untuk memperjuangkan Sandiaga menjadi bakal cawapres dari Ganjar. Meski demikian, PPP juga tetap menjalin komunikasi dengan partai politik lain, salah satunya Partai Demokrat. Dari komunikasi itu, lanjut Mardiono, mungkin saja muncul
Hingga Rabu (23/8/2023), MK telah meregistrasi sembilan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Politisi PKS, Nasir Djamil, mengatakan semakin bertambahnya permohonan perkara pengujian batas usia minimal capres-cawapres menunjukkan ada intensi politik di balik pengujian materi tersebut. MK diminta berhati-hati agar tidak terseret
Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya segera memutuskan uji materi gugatan batas usia bagi capres dan cawapres (23/8/2023). Menurut dia, putusan tersebut akan memberikan kepastian dan ketenangan untuk masyarakat. Mardiono melanjutkan, pemerintah tentu ingin masyarakat Indonesia memiliki kepastian untuk mempersiapkan pilihan kepada sosok capres-cawapres dalam
Survei Litbang Kompas mencatat adanya kenaikan elektabilitas sejumlah parpol di Indonesia. Kenaikan tersebut tampak ketika dibandingkan dengan elektabilitas suara partai politik pada survei periode Mei 2023. Tercatat PDI-P memimpin elektabilitas dengan meraih 24,4 persen suara. Sebelumnya pada Mei, PDI-P meraih 23,3 persen suara. Posisi kedua ditempati Gerindra yang meraih 18,9
Komnas HAM menegaskan, pembatasan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM. Pasalnya, hak politik bukan salah satu HAM yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan Pembatasan atau pengaturan seperti
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri buka suara soal manuver politik kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang justru mendukung bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Megawati sewaktu menjumpai para kadernya, di Kantor DPD PDI-P Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Selasa (22/8/2023). Megawati mengatakan situasi perpolitikan di akhir periode kedua
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan isu Ketua Umum PDIP Megawati mengusulkan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Jokowi, tidak benar. Hasto melakukan konfirmasi kepada Megawati Soekarnoputri yang mengatakan isu tersebut sama sekali tidak benar karena beliau mendirikan KPK itu dalam suatu spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi (22/08/2023).
Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, merespons acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilakukan Selasa (22/8/2023) malam, dengan menyebutkan bahwa partainya tetap membuka peluang kerja sama jika pada akhirnya PSI akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Dalam, acara Kopdarnas turut hadir beberapa kader PDI-P, yakni Wali
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menyatakan meski kampanye di fasilitas pendidikan bersyarat ‘tanpa atribut’, tidak serta-merta menghilangkan relasi kuasa dan uang. Hal ini dianggap yang membahayakan netralitas lembaga pendidikan. Sebab, dua hal itu bisa saja disalahgunakan oleh institusi pendidikan untuk mengomersialkan panggung politik di dalam
Bakal capres Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN, Prabowo Subianto, berpotensi gagal maju capres, jika rentetan uji materi atas syarat pengajuan capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari terakhir ini dikabulkan majelis hakim kelak. Sedikitnya ada 3 permohonan yang diajukan dengan 5 pokok perkara. Ketiganya belum mendapatkan nomor perkara sejauh
Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan Sandiaga seharusnya sejak awal memahami bahwa mekanisme koalisi bersama PDI-P menghendaki agar tidak ada intervensi dan tekanan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan terkait sosok bakal cawapres. Sebaliknya, ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ditekan mengenai sosok bacawapres, justru akan semakin resisten untuk menerima
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, mengatakan tidak sinkronnya data DCS dengan informasi yang disampaikan di konferensi pers juga perlu mendapatkan atensi dari Bawaslu sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu tak boleh berdalih, tidak perlu menanggapi dengan serius kesalahan KPU ini. Sebab, sebagaimana sejauh
