Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

KEGIATAN

Ditanya Soal Wacana Penundaan Pemilu, Begini Jawaban Airlangga

Airlangga (10/03) menyampaikan bahwa aspirasi rakyat tidak boleh ditolak, apalagi suara Golkar adalah suara rakyat. Airlangga juga menambahkan bahwa isu ini perlu dibicarakan secara konsensus di antara ketum-ketum partai, terutama para ketua umum partai politik yang menjadi koalisi pemerintahan. Partai Golkar tetap akan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Indonesia masih mengalami sejumlah

Selengkapnya »

Segera Susun Aturan Teknis Penunjukan

Kementerian Dalam Negeri masih belum juga menerbitkan aturan teknis yang akan menjadi pedoman penetapan penjabat kepala daerah. Padahal, pada pertengahan Mei 2022, gelombang pertama penetapan penjabat kepala daerah sudah akan dimulai (pada 15 Mei akan ada lima kepala daerah yang masa jabatannya berakhir). Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Selengkapnya »

Bupati Gugat UU Pilkada Soal Masa Jabatan

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yakni Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK, mempersoalkan Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada yang menyebutkan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai 2024. Frans dan Muchlis merupakan pasangan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 dan

Selengkapnya »

Pemerintah, DPR, KPU Diminta Segera Sepakati Anggaran Pemilu 2024

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati usulan anggaran pemilu yang diusulkan KPU. Khoirunnisa mengatakan, kepastian anggaran menjadi jaminan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Khoirunnisa, persetujuan anggaran pemilu dan penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dapat mengakhiri wacana penundaan pemilu.

Selengkapnya »

PAN Dikabarkan Bakal Masuk ke Kabinet, Pengamat Sebut Reshuffle di Era Jokowi Masih Bersifat Politis

Isu reshuffle kembali berembus akan terjadi pada akhir Maret 2022. Reshuffle itu dispekulasikan untuk mengakomodasi PAN mendapatkan kursi menteri atau wakil menteri dalam kabinet. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle yang kerap dilakukan Presiden Jokowi belum menyentuh pada urgensi peningkatan kinerja pemerintahan,

Selengkapnya »

Penjabat Kepala Daerah Disarankan tak Diisi TNI/Polri

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengingatkan agar pemerintah tidak melibatkan anggota TNI/Polri aktif dalam penunjukan penjabat kepala daerah, agar menghindari konflik kepentingan dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Tugas TNI/Polri jauh berbeda dengan tugas yang diemban kepala daerah. TNI/Polri berfokus pada isu-isu keamanan, sedangkan kepala daerah bertanggung

Selengkapnya »

Mahfud MD: Istana Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Dalam komunikasi yang dilakukan Presiden dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021, Presiden meminta agar

Selengkapnya »

Siapkan Sistem Keamanan Siber di IKN

BSSN mulai mempersiapkan pembangunan sistem keamanan siber di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mulai dari ranah pengembangan SDM hingga perangkat teknologi secara bertahap. Pembangunan sistem keamanan siber di IKN penting di tengah ancaman serangan siber yang kian masif. Oleh karena itu, BSSN menyiapkan pusat pengembangan SDM yang dilengkapi dengan simulator

Selengkapnya »

Dugaan Cerita di Balik Manuver Luhut Menggalang Penundaan Pemilu 2024

Pada Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, disampaikan bahwa tujuh petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Luhut. Sumber Tempo di

Selengkapnya »

Jaminan Anggaran, Indikator Keseriusan Penyelenggaraan Pemilu Tepat Waktu

Tahapan Pemilu 2024 tinggal tiga bulan lagi, tetapi anggaran penyelenggaraannya belum juga ditetapkan. KPU telah mengajukan anggaran sekitar Rp 76 triliun dari semula Rp 86 triliun. Namun, KPU masih diminta untuk menghitung ulang anggaran agar lebih efisien. Pembahasan dan penetapan anggaran penyelenggaraan pemilu diharapkan menjadi prioritas pemerintah dan DPR. Direktur

Selengkapnya »
Search