Penataan ulang daerah pemilihan atau dapil Dewan Perwakilan Rakyat RI dan DPRD provinsi sebagai imbas putusan Mahkamah Konstitusi bisa berdampak pada perubahan strategi partai politik menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya, menata ulang basis massa di setiap daerah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, meski sebelumnya
Presiden Jokowi menyinggung adanya partai yang menudingnya ikut campur dalam seleksi peserta pemilu 2024. Saat memberikan sambutan di HUT Hanura(21/12). Jokowi menegaskan, seleksi peserta pemilu menjadi wewenang KPU. Jokowi menegaskan, dirinya tak terlibat dalam proses seleksi peserta pemilu, karena KPU merupakan lembaga independen. Sehingga, KPU tak bisa diintervensi oleh pihak
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 yang dibacakan di Jakarta (20/12/2022), mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem antara lain menyoal Pasal 187 Ayat (5) dan Pasal 189 Ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu antara lain mengatur dapil dan
Dalam rapat koordinasi evaluasi penjabat kepala daerah secara virtual, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw, mengungkapkan evaluasi di bidang pemerintahan adalah terkait pelayanan publik dan pengalokasian anggaran (20/12). Dari data yang diperoleh Kemendagri, belum semua penjabat melakukan perubahan terhadap layanan publik. Selain itu, semua penjabat kepala daerah juga belum
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, elektabilitas kader PDIP Ganjar Pranowo lebih tinggi (25,8 persen) dibandingkan Puan Maharani (2,9 persen). Dua tokoh ini digadang bakal diusung oleh PDIP pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari mengatakan, karena elektabilitas keduanya yang berbeda jauh membuat
KPU menanggapi santai ancaman pelaporan oleh gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ancaman pelaporan itu terkait dugaan keterlibatan KPU RI dalam intimidasi dan rekayasa data hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024. Koordinator Divisi Hukum dan
Partai Ummat menjalani mediasi dengan KPU terkait sengketa proses Pemilu di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI (19/12/2022). Meski belum menemukan titik terang, Kuasa Hukum Partai Ummat Denny Indrayana berharap persengketaan terkait hasil verifikasi faktual KPU dapat segera tuntas. Pada dasarnya, dalam mediasi, dibangun kesepahaman, bahwa apa yang diharapkan
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mengaku siap menjadi capres. Pada tanggal 19 Desember 2022, Sandiaga Uno menyatakan kesiapannya untuk maju pada Pemilu Presiden 2024. Sandiaga menyatakan siap maju. Akan tetapi, nanti partai politik yang menentukan. Sandiaga mengaku akan menanyakan hal ini dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum
Sejak membuka pos pengaduan kecurangan verifikasi faktual parpol pekan lalu hingga Minggu (18/12), Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima laporan dugaan kecurangan dari tujuh provinsi dan 12 kabupaten/kota. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menjelaskan dugaan manipulasi data itu terjadi dalam rangkaian peristiwa sepanjang 5-7 November 2022. Pada 5 November, setelah
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta Bawaslu untuk menegur pejabat yang melakukan kampanye terselubung dengan memasang wajah dimana-mana. Menurutnya, Bawaslu harus adil dengan tidak hanya menyebut Anies Baswedan kurang etis dengan kegiatan safari politiknya. Menurut Herzaky, saat ini banyak pejabat publik yang sudah memasang wajahnya di mana-mana
Bawaslu buka suara terkait kabar adanya pertemuan antara Ketua KPU), Hasyim Asy’ari, dengan dengan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi untuk meminta maaf lantaran tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut. Menurutnya, pemberitahuan terkait ketetapan partai peserta Pemilu seharusnya diumumkan saat rapat
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung akan meminta penjelasan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Hal itu harus dilakukan agar tidak mengganggu proses Pemilu mendatang. Publik juga perlu mendapatkan penjelasan dari KPU terkait dugaan-dugaan kecurangan
