Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal fenomena politik identitas dalam ajang pilpres. Menurutnya, perlu penjelasan lebih lanjut untuk memaknai isu politik identitas. Hal ini disampaikannya dalam acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Rabu (12/10/2022). Mengenai pandangan yang menghendaki politik tanpa mengungkit
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan semua kandidat capres yang telah muncul ke permukaan dan disebutkan dalam berbagai lembaga survei menurut Najmuddin masih punya waktu untuk memperbaiki elektabilitasnya, karena Pilpres 2024 masih cukup lama (12/10). Najmuddin menganalisis besar kemungkinan Pilpres 2024 akan diikuti empat poros. Poros pertama adalah
Plt. Deputi Bidang Administrasi KPU, Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan, persyaratan soal usia petugas penyelenggara pemilu ad hoc diatur dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Ketua Wantimpres, Jenderal (Purn) Wiranto menyebut usulan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah dijelaskan di forum MPR. Wiranto menegaskan bahwa hal itu masih sebatas usulan. Hal ini disampaikan Wiranto di lingkungan Istana Kepresidenan pada Selasa (11/10). Sebelumnya, diberitakan bahwa
Narasi ‘Nasdrun’ mulai ramai di media sosial setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden atau Capres 2024. Politikus NasDem Zulfan Lindan mengatakan NasDem tidak khawatir atas narasi yang beredar. Begitu juga terhadap pandangan masyarakat soal deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 oleh NasDem. Zulfan meyakini Anies baswedan tidak seperti pandangan
Perludem mendesak Presiden Joko Widodo tak membiarkan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, atau gubernur, tanpa aturan teknis seperti saat ini. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai bahwa orang-orang di sekitar presiden semestinya mengingatkan Jokowi untuk tidak membiarkan keadaan saat ini (11/10). Tanpa mekanisme yang transparan dan
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan walaupun belum memastikan tanggalnya, Hasto memperkirakan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023 mendatang.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyampaikan kekahwatiran akan terganggunya stabilitas pemerintahan pascadeklarasi bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Hasto mengatakan PDI-P tidak intervensi kedaulatan partai lain, tetapi jangan sampai skala prioritas yang disampaikan Pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan Pak Jokowi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan setidaknya ada pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan oleh Heru Budi Hartono setelah nanti dilantik menjadi Pj Gubernur Jakarta, yaitu persoalan banjir dan soal kebutuhan dasar warga Jakarta (salah satu adalah soal jaringan air bersih). Selain itu, beberapa hal lain yang harus
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menilai bahwa Pemilu 2024 harus belajar dari kontestasi-kontestasi sebelumnya. Karena itu, PKS mendorong hadirnya lebih dari dua pasangan capres dan cawapres di 2024.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Sabtu (8/10) terkesan datar, tanpa ada kejutan. Pernyataan Puan juga hanya mengulang sebagaimana pertemuannya dengan Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar.
Anggota Ombudsman RI (ORI), Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, pihaknya terus melanjutkan proses kerja terkait pengaduan sejumlah organisasi masyarakat tentang pengangkatan penjabat kepala daerah (6/10/2022). Kini, Ombudsman tengah memasuki proses resolusi dan pemantauan. Pada pertengahan Juli 2022, ORI merilis LAHP terkait pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah. Hingga tenggat waktu
