Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi pandangan Nasdem yang mengusulkan cawapres Anies berasal dari luar bakal partai koalisi (18/10). Kholid mengatakan PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Namun, PKS juga membuka alternatif pilihan lain. Kholid mengatakan bahwa dalam membangun
DPP Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menggugat keputusan KPU yang menyatakan partai tersebut tidak lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024. Gugatan tersebut didaftarkan ke Bawaslu oleh Sekjen Prima Dominggus Oktavianus beserta Tim Advokasi Prima, pada Senin (17/10). Gugatan ini diketahui belum terdaftar secara resmi karena masih ada dokumen yang
Sekretaris Jenderal DPP NasDem yang juga Menkominfo Johnny G. Plate angkat bicara soal wacana reshuffle kabinet yang berhembus kencang. Menurut dia, perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden dan niscaya itu terjadi mengingat ada menteri juga yang akan maju sebagai capres. Karena itu, Johnny mengatakan tak perlu merasa khawatir dengan hal tersebut,
Bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengungkapkan tiga kriteria pasangannya untuk Pilpres 2024 (17/10). Pertama, memberikan kontribusi dalam proses pemenangan. Kedua, membantu memperkuat dan menghadirkan stabilitas dalam koalisi. Ketiga, bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif ketika nanti terpilih sebagai presiden periode 2024-2029. Walaupun demikian, Anies menegaskan kembali bahwa dirinya
Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung yang disebut-sebut bermanuver mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, terbantahkan karena Akbar menegaskan dirinya tak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024 (16/10). Akbar mengaku menghormati keputusan Anies menjelang tahun politik 2024. Akbar menyebut Anies merupakan junior saat keduanya dulu
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menggelar pertemuan konsolidasi pada bulan ini di Semarang, Jawa Tengah. Pada November mendatang, ketiga partai akan mulai melakukan pembahasan mengenai capres dan cawapres yang akan diusung. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan KIB tak terburu-buru dalam menentukan capres, dan KIB disebut akan mengusung sosok yang
KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat pusat sembilan partai politik nonparlemen yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024. Verifikasi faktual tingkat pusat pada hari pertama (15/10), dilakukan terhadap delapan parpol, yaitu Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, dan
Sinyal perombakan kabinet atau reshuffle kembali disampaikan Presiden Joko Widodo, setelah Partai Nasdem secara resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sinyal ini pun mendapatkan dukungan dari PDI-P, partai Jokowi bernaung yang juga menjadi kendaraan politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu. Meski
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan elektoral bukan menjadi pertimbangan utama partainya dalam mengusung seseorang maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 (13/10). Hal itu menanggapi hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jauh di atas Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hasto memberikan contoh ketika Jokowi maju menjadi
Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi ke publik sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU RI 384/2022. Di dalam SK yang ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam Bab II yang mebahas soal Rincian Program dan Jadwal Kegiatan disebutkan di tabel 2.1 nomor 6 ihwal
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto kompak memilih pilkada langsung menyusul munculnya wacana kepala daerah dipilih DPRD yang diusulkan Wantimpres dan MPR. Jika disuruh memilih maka Gibran mengatakan lebih suka dipilih langsung atau lewat pilkada karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah
Pernyataan Politikus NasDem Zulfan Lindan, yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi, dinilai membuat merah telinga koalisi pemerintahan Jokowi. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Adi menilai anggapan bahwa Anies merupakan antitesis Jokowi itu seolah menihilkan prestasi sang presiden. Padahal, lanjutnya, NasDem saat ini masih merupakan
