Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengaku dirinya sama sekali belum berkomunikasi dengan Anindya Bakrie pasca kisruh Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum menggantikan posisinya. Arsjad mengatakan saat ini fokusnya adalah membereskan kisruh masalah di Kadin melalui mekanisme dan jalur yang sesuai dengan perundang-undangan dan
Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo buka suara soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) bagi masyarakat yang membangun rumah. Ia mengatakan pengenaan pajak yang saat ini tarifnya 2,2 persen itu tak berlaku untuk semua orang. Pajak 2,2 persen hanya dikenakan jika memenuhi syarat tertentu. Syarat yang dimaksud adalah luas
Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk untuk wilayah Bangka Belitung, Ali Samsuri menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta PT Timah Tbk agar turut mengakomodir masyarakat yang menjadi penambang illegal. Hal tersebut disampaikan Ali saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membongkar selama ini ada 300 perizinan agar investasi hulu migas bisa masuk ke Indonesia. Menurutnya, hal tersebut harus dievaluasi. Bahlil menegaskan pemerintah ingin meningkatkan investasi di sektor ini. “Kami sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur, khususnya pada regulasi perizinan. Kenapa? Karena perizinan kita terlalu banyak, ada
Konglomerat Indonesia Franky Oesman Widjaja dan taipan asal Korea Selatan, Kim Nam Goo, membangun pusat data di Jakarta senilai US$300 juta atau Rp4,6 triliun (asumsi kurs Rp15.450 per dolar AS). Proyek ini dibangun oleh anak usaha Sinar Mas milik Keluarga Widjaja, yakni PT SMPlus Digital Investama (SM+) bersama Korea Investment
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akhirnya mengeluarkan aturan resmi terkait ekspor kratom. Hal ini seiring dengan tingginya potensi ekonomi dari perdagangan kratom asal Indonesia. Ketentuan terkait ekspor kratom itu tertuang dalam dua peraturan. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023
Gabungan pengusaha rokok dan petani tembakau meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto membatalkan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Permintaan pengusaha dan petani itu disampaikan dalam pernyataan sikap yang
Indonesia bakal punya pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032 mendatang. Hal itu disampaikan Dewan Energi Nasional (DEN). DEN menyebut sudah ada dua investor asing yang siap menggarap proyek tersebut. Keduanya merupakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menegaskan bahwa PLTN juga masuk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ke-8 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada 19-20 September 2024. Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi mengatakan groundbreaking kali ini dilakukan pertama kali untuk investasi asing, yakni dari China dan Australia. “Nanti tanggal 19 atau tanggal 20
Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran dalam negeri melambat pada Juli. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Ritel yang melambat dari sebelumnya sebesar 229 pada Juni menjadi hanya 212,4. “Secara bulanan, kinerja penjualan eceran pada Juli 2024 mengalami kontraksi 7,2 persen (mtm) setelah sebelumnya tumbuh 0,4 persen (mtm) pada
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot seorang direktur berinisial IM yang diduga menjadi calo dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian (Kementan). Pegawai Kementan tersebut diduga meminta bayaran atau fee hingga 20 persen dari nilai kontrak kepada pengusaha agar mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa. Pencopotan dilakukan Amran secara
Bank Indonesia (BI) mencatat konsumsi masyarakat kelompok pengeluaran Rp1 juta sampai Rp3 juta per bulan menurun pada Agustus 2024. Sebaliknya, pembayaran cicilan untuk kelompok ini justru naik. Data tersebut didapatkan dari survei konsumen yang dilakukan secara rutin tiap bulan dan dirilis pada Senin (9/9). “Proporsi konsumsi terhadap pendapatan terpantau menurun
