Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 6,5 persen – 7,5 persen pada 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (20/5). “Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5 persen – 7,5 persen dari target tahun 2025 di rentang 7 persen –
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 20-21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5%. Penyesuaian ini juga diikuti dengan penurunan suku bunga deposit facility menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility menjadi 6,25%, masing-masing sebesar 25 bps. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan
Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto ke Istana Kepresidenan Jakarta, di tengah isu penunjukannya menjadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Bimo tiba di Istana sekitar Pukul 12.35 WIB. Ia mengenakan setelan batik. Ketika ditanyai apakah kehadirannya ini berkaitan penunjukan sebagai Dirjen Pajak, ia irit bicara. “Ya ditunggu saja. Ini dipanggil,”
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membeberkan bahwa keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Rosneft, pada proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban ditargetkan terealisasi pada kuartal 4 2025. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman. Dia menyebut, proyek tersebut
Direktur Jenderal (Dirjen) Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengungkapkan hasil diskusi dengan 25 perwakilan ojol yang melakukan demonstrasi hari ini. “Kita intinya menyerap aspirasi mereka, teman-teman dari mitra (driver ojol), kita serap. Tentu akan kita bahas berikutnya,” kata Aan usai audiensi di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (20/5). Aan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta penjelasan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan PT Grab Teknologi Indonesia (Grab Indonesia) tentang aceng atau argo goceng yang diprotes ojek online (ojol). Dudy menanyakan hal itu karena menjadi salah satu tuntutan pada aksi mogok 25 ribu driver ojol besok. Dia bertanya apakah mungkin kebijakan itu dihapuskan.
Wacana moratorium ekspor kelapa bulat yang sempat bergulir akhirnya tidak jadi diterapkan. Untuk mengatur laju ekspor komoditas ini, pemerintah memilih mekanisme Pungutan Ekspor (PE). Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Ia pun menyebutkan, kebijakan PE akan mulai difinalisasi dan ditetapkan dalam waktu dekat. “Jadi, kalau
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat keberhasilan signifikan dalam mendorong ekspor UMKM melalui program “UMKM BISA Ekspor”, yang dijalankan bersama berbagai institusi, termasuk Astra. Dalam program ini, UMKM binaan Astra diintegrasikan untuk memperluas jaringan dan jangkauan ekspor. Hingga April 2025, program ini berhasil mencatatkan transaksi ekspor senilai USD 57,6 juta, sebagian besar
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo telah mulai berjalan dan melibatkan UMKM sebagai bagian penting dari rantai pasokannya. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa pelibatan UMKM diharapkan tidak hanya menyukseskan program ini tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menargetkan lebih dari 50 juta UMKM bisa merasakan
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) punya aturan baru yang mengatur tentang layanan ongkos kirim (ongkir) kurir termasuk soal batas potongan harga alis diskon. Aturan ini ditegaskan bukan secara khusus melarang pemberian promosi gratis ongkir. Komdigi dalam siaran pers pada Sabtu (17/5) menegaskan aturan itu, Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyurati Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait pengendalian impor komoditas ubi kayu (singkong) dan produk turunannya. Permintaan itu disampaikan lewat surat resmi bernomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025. Amran menilai perlu segera ada pembatasan impor untuk melindungi para petani
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan premanisme mengganggu proses bisnis di Indonesia. Ia bahkan menyatakan investor takut masuk Indonesia karena premanisme. Situasi tersebut membuat pemerintah turun tangan memberantas pihak-pihak yang melakukan premanisme dan hal itu ditekankan bukan soal organisasi kemasyarakatan (ormas). Dia menilai masih banyak ormas yang berkontribusi
