Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa penghapusan piutang macet terhadap 1 juta pelaku UMKM tidak dapat dilakukan secara langsung karena adanya sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Hingga 11 April 2025, baru sekitar 19.375 debitur dengan total nilai piutang sebesar Rp 486 miliar yang berhasil dihapuskan. Menteri UMKM
Komisi VII DPR RI meminta penjelasan dari bank-bank BUMN mengenai mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM. Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan bahwa dirinya menerima banyak protes dari masyarakat setelah mengunggah informasi bahwa KUR di bawah Rp 100 juta tidak memerlukan agunan. Masyarakat merasa kecewa karena
Bank Dunia memprediksi rasio penerimaan Indonesia akan anjlok tahun ini, pada saat yang bersamaan utang juga terus membengkak. Prediksi itu tercantum dalam laporan berjudul Macro Poverty Outlook yang rilis 4 April 2025. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia bahkan terang-terangan menyebut rasio pendapatan Indonesia pada 2024 menjadi yang paling rendah di
Presiden Prabowo Subianto akan menghapus sistem outsourcing pekerja. Karenanya,ia memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang baru akan dibentuk, untuk mencari cara menghapus sistem tersebut. Dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh tanah air. “Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya
Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penerapan pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi (high wealth individual). Kajian akan dilakukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuknya. Dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh tanah air. “Kita akan tegakkan undang-undang yang benar, saya akan pelajari kembali masalah pajak.
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Heru Hanindyo, membantah menerima uang Rp 1 miliar dan 120.000 dollar Singapura. Bantahan tersebut Heru sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025). Dalam nota pembelaannya, Heru mengaku mengenal pengacara Ronald Tannur,
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan korupsi di tubuh BUMN tidak dapat dihilangkan tetapi bisa ditekan. Hal itu disampaikan Erick Thohir setelah melakukan pertemuan dengan KPK untuk membahas sistem pencegahan korupsi, Selasa (29/4). “Di sinilah mengapa kita berkonsultasi, dan sekalian kita akan membuat sebuah sistem yang tadi
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso buka suara terkait pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Proyeksi baru tersebut dianggap lebih baik dibanding revisi IMF terhadap ekonomi Amerika Serikat dan Cina. Menurut Susiwijono, IMF hanya menurunkan 0,4 poin persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Padahal
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani menjelaskan soal 844 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang resmi masuk ke badan tersebut. Ia mengatakan 844 BUMN tersebut termasuk anak hingga cicit perusahaan pelat merah. “Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau ditotal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut 19 perusahaan asal Korea Selatan bakal menambah investasinya di Indonesia sebesar US$1,7 miliar atau setara Rp28,5 triliun (asumsi kurs Rp16.810). Airlangga menyebut kesepakatan investasi itu disampaikan langsung oleh 19 korporasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka hari ini, Senin (28/4)
Negosiasi tarif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menjelaskan negosiasi tarif impor tersebut kepada Menteri Keuangan China, Lan Fo’an. Pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting di Washington DC, Amerika Serikat. Pada kesempatan itu Sri Mulyani menegaskan komitmen
Sejumlah perusahaan besar Amerika Serikat (AS) bertemu dengan perwakilan pemerintah Indonesia untuk membahas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan kesehatan. Hal ini menjadi salah satu rangkaian negosiasi tarif antara Indonesia dan AS. Pertemuan berlangsung dalam acara Round Table Discussion United States-ASEAN Business Council
