Uni Eropa (UE) mengumumkan rencana pemberlakuan tarif balasan terhadap pungutan impor yang ditetapkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Daftar barang AS yang menjadi sasaran tarif balasan ini cukup panjang, mencakup sekitar 400 produk yang berpotensi dikenai bea masuk tambahan sebesar 25 persen jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Beberapa
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana menambah kuota impor minyak mentah (crude) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$10 miliar atau setara Rp168 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS). Rencana ini sebagai respons atas pengenaan tarif resiprokal yang dikenakan Negeri Paman Sam sebesar 32 persen produk
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut utang UMKM yang akan dihapus pemerintah mencapai Rp15,5 triliun. Dia mengatakan penghapusan utang masih dalam proses. Beberapa bank BUMN yang tergabung dalam Himbara sudah menyetujui ‘pemutihan’ tersebut. “Penghapusan piutang UMKM yang total kurang lebih 1 juta pengusaha UMKM dan di
Pemerintah menjajaki rencana impor minyak mentah (crude oil) dari Rusia. Ini merupakan bentuk kerja sama untuk memperkuat hubungan antar kedua negara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan semua kerja sama bilateral yang saling menguntungkan akan dijajaki. “Ya kita semua potensi kerja sama ya kita explore, ini kan bukan perjanjian
Sejumlah pengusaha di AS menggugat Presiden Donald Trump terkait kebijakan perang dagang yang dilakukannya ke sejumlah negara melalui penerapan tarif impor tinggi belakangan ini ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS. Gugatan diajukan oleh Liberty Justice Center, sebuah kelompok advokasi hukum yang membela sejumlah pebisnis AS. Gugatan mereka ajukan karena perang dagang
Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Deregulasi (Satgas Deregulasi) untuk menghadapi ancaman tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Satgas itu dibentuk seiring upaya pemerintah melobi AS untuk menghapus tarif 32 persen untuk barang-barang Indonesia. Salah satu tawaran dari Indonesia adalah mempermudah aturan impor-ekspor dengan AS. “Kami
Pemerintah akan menambah impor produk-produk asal Amerika Serikat (AS) senilai US$19 miliar atau sekitar Rp318,9 triliun (asumsi kurs Rp16.784 per dolar AS) untuk melobi pemerintahan Presiden AS Donald Trump agar tak digetok tarif 32 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum mau membeberkan daftar rinci barang yang akan ditambah
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap praktik suap besar dalam kasus vonis lepas (onslagt) perkara korupsi persetujuan ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) periode 2021-2022. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, diduga menetapkan tarif suap sebesar Rp60 miliar untuk memberikan putusan lepas kepada tiga korporasi besar, yaitu PT Permata
Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas setelah Presiden AS, Donald Trump, memberlakukan tarif tinggi terhadap produk impor dari China. Merespons hal ini, Presiden China, Xi Jinping, langsung memerintahkan seluruh pejabat sipil dan birokratnya untuk masuk dalam “mode perang”, termasuk membatalkan liburan, selalu siaga 24 jam,
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut pemerintah Qatar akan berinvestasi sebesar USD 2 miliar untuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia menyampaikan hal itu usai menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim ibn Hamad Al Thani di Istana Amiri, Doha, Qatar, Minggu (13/4) waktu setempat. “Beliau akan invest dengan Danantara. Satu dana
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia rampung pada akhir Juni 2025. Ia menegaskan target ini hanya mencakup pembentukan kelembagaan koperasi, bukan pembangunan fisik atau infrastruktur. “Pembentukannya harus selesai secepatnya. Akhir Juni harus sudah selesai pembentukannya. Pembentukan itu kan artinya
Uni Eropa (UE) resmi mengumumkan penundaan penerapan tarif balasan terhadap Amerika Serikat (AS) selama 90 hari. Keputusan ini diambil setelah Presiden AS Donald Trump secara mendadak melakukan perubahan kebijakan terkait tarif perdagangan. “Kami ingin memberi kesempatan bagi proses negosiasi,” tulis Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam unggahannya di
