Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

OJK dan OECD Sepakat Kembangkan Transformasi Digital Industri Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama OECD sepakat untuk mengembangkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab. Kemitraan ini bertujuan menyeimbangkan pesatnya perkembangan teknologi dengan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Sebagai regulator, OJK telah menerbitkan pedoman etis penggunaan AI untuk sektor fintech dan perbankan. OJK juga tengah menjajaki inovasi tokenisasi aset

Selengkapnya »
03 Desember 2025

Revisi UU P2SK: Mandat BI Diperluas untuk Dukung Sektor Riil

Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Bank Indonesia. Peran bank sentral akan ditambah untuk mendukung pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, di luar kebijakan moneter. Revisi ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi mekanisme penganggaran Lembaga Penjamin

Selengkapnya »
03 Desember 2025

OJK Finalisasi Aturan Soal ETF Emas, Target Meluncur Akhir Tahun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang dalam tahap finalisasi penyusunan aturan mengenai exchange traded fund (ETF) Emas yang menjadi prioritas. Regulasi ini ditargetkan terbit pada akhir tahun dan akan menjadi dasar hukum investasi emas di pasar modal. Produk ETF emas ini akan menggunakan emas yang bersumber sepenuhnya dari dalam negeri untuk

Selengkapnya »
02 Desember 2025

IDXCarbon Catat Transaksi 2,75 Juta Ton Karbon di COP30, Ada TOBA dan BMRI

Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) berhasil mencatat transaksi dan minat beli kredit karbon setara 2,75 juta ton CO2 dalam gelaran COP30 di Brasil. Lebih dari 20 pihak dari berbagai sektor menyatakan ketertarikannya terhadap proyek-proyek karbon yang ditawarkan Indonesia. Proyek yang ditawarkan meliputi inisiatif berbasis teknologi dan lingkungan, baik yang sudah tercatat

Selengkapnya »
02 Desember 2025

Prabowo Tinjau 3 Titik Banjir Sumatra, Minta Jaga Pasokan BBM dan Perbaiki Jalan

Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam kunjungannya, ia berdialog langsung dengan warga di pos-pos pengungsian untuk mengetahui kondisi terkini. Pemerintah memprioritaskan pengiriman bantuan logistik seperti bahan bakar minyak serta pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Selain itu, akses bantuan

Selengkapnya »
02 Desember 2025

Bertambah, 442 Orang Meninggal Imbas Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, Sumbar

Banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengakibatkan 442 orang meninggal dunia. Sebanyak 402 orang lainnya dilaporkan masih hilang akibat bencana alam tersebut. Rapat koordinasi antarlembaga seperti Basarnas, BPBD, dan jajaran Kapolda digelar untuk memetakan penanganan darurat. Sejumlah keputusan strategis diambil, termasuk mobilisasi logistik, penyiapan posko

Selengkapnya »
01 Desember 2025

Kemenhut Investigasi Sumber Gelondongan Kayu yang Terbawa Banjir di Sumatera

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menelusuri sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, yang diduga berasal dari berbagai sumber. Penelusuran ini mencakup kemungkinan dari pohon tumbang alami hingga praktik pembalakan liar. Penelusuran difokuskan pada indikasi kejahatan kehutanan, terutama modus pencucian kayu ilegal. Kejahatan ini seringkali memanfaatkan dokumen Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)

Selengkapnya »
01 Desember 2025

Bahlil soal Tambang Disebut Penyebab Bencana Alam di Sumatera: Kami akan Cek

Tiga provinsi di Pulau Sumatera dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak sangat parah. Bencana ini menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi serta merusak ribuan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur. Aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan disebut menjadi salah satu pemicu utama bencana tersebut. Menanggapi hal ini, Kementerian ESDM menyatakan

Selengkapnya »
01 Desember 2025

Bea Cukai Terancam Dibekukan, Purbaya Minta Waktu Setahun ke Prabowo

Menteri Keuangan Purbaya meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lembaga tersebut terancam dibekukan akibat kinerjanya yang dinilai buruk. Ancaman pembekuan ini muncul karena maraknya kasus perdagangan ilegal serta citra negatif Bea Cukai di mata publik. Jika perbaikan gagal, kewenangannya dapat dialihkan

Selengkapnya »
28 November 2025

Prabowo Tambah Kuota LPG 3 Kg 350 Ribu Ton untuk Antisipasi Libur Nataru

Pemerintah menambah kuota LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 350 ribu ton. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Penambahan kuota tersebut dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena realisasi anggaran diperkirakan tetap berada di bawah alokasi yang

Selengkapnya »
28 November 2025

Konstruksi IKN Terhambat, Penjualan Semen Nasional Anjlok

Pemangkasan anggaran IKN tahun ini telah berdampak pada rantai pasok konstruksi, yang menyebabkan kontraksi signifikan pada industri semen. Penurunan penjualan semen secara nasional terutama didorong oleh pelemahan permintaan di Kalimantan dan Jawa. Meskipun penjualan semen nasional terkontraksi, terdapat pertumbuhan permintaan di Sumatra dan Nusa Tenggara. Peningkatan ini didorong oleh berlanjutnya

Selengkapnya »
27 November 2025
Search