Presiden Prabowo Subianto menggelar penghematan belanja besar-besaran hingga Rp 306,69 triliun. Salah satu pos belanja yang dipangkas adalah perjalanan dinas kementerian/lembaga, sebesar Rp 256,1 triliun. Prabowo pun sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 untuk rencana penghematan tersebut. Pos anggaran
Pemerintah Indonesia melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah merevisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan baru, eksportir diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspor SDA di dalam negeri selama minimal satu tahun, berbeda dari aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan 30% selama tiga bulan. Kebijakan ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi sejumlah kantor pajak, yaitu KPP Kebayoran Baru Satu, KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada Kamis, 23 Januari 2025, untuk memantau implementasi sistem Coretax. Dalam kunjungan tersebut, ia mendengarkan masukan dan tantangan yang dihadapi wajib pajak terkait sistem baru tersebut.
Harga batu bara mengalami penurunan signifikan, dengan kontrak Februari 2025 ditutup di posisi USD 119,1 per ton, turun 2,38% dalam sehari dan 4,3% dalam dua hari terakhir. Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya harga sempat melonjak 8,4% dalam empat hari berturut-turut. Pelemahan harga batu bara disebabkan oleh indikasi penurunan permintaan global
Keberadaan pagar laut misterius di berbagai wilayah perairan Indonesia menjadi sorotan karena tidak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik atau bertanggung jawab. Di Tangerang, pagar bambu sepanjang 30,16 km yang melintasi 16 desa di 6 kecamatan ditemukan tanpa izin dan mengganggu nelayan. Meski telah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
Presiden Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa menggunakan dana CSR BUMN atau hibah asing. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran untuk MBG berasal dari efisiensi belanja negara, meskipun detailnya menjadi kewenangan Presiden dan Menteri
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa nilai investasi riil pembangunan pabrik AirTag Apple di Batam hanya mencapai 200 juta dolar AS, jauh lebih rendah dari angka 1 miliar dolar AS yang diajukan dalam proposal Apple. Berdasarkan asesmen teknokratis, Kemenperin tidak memasukkan proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku sebagai komponen capital
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan sanksi denda kepada Google LLC sebesar Rp 202,5 miliar. Putusan ini dikeluarkan setelah Google LLC ditetapkan melanggar beberapa pasal dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis KPPU dalam Pembacaan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 dipimpin
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa total dana sebesar Rp 147,41 triliun telah dikucurkan untuk pembangunan IKN. Mayoritas dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya merupakan kontribusi dari investasi swasta. Basuki menjelaskan bahwa dana ini dialokasikan pada tahap awal pembangunan IKN,
Pemerintah berencana memperpanjang masa penempatan wajib Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA sebesar 100 persen di perbankan dalam negeri menjadi satu tahun. Dalam aturan yang berlaku saat ini, eksportir hanya wajib menyimpan 30 persen DH selama tiga bulan di bank-bank yang ada di Indonesia. Airlangga mengatakan pemerintah bersama Bank Indonesia akan
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya pada barang dan jasa mewah seperti mobil, rumah, tas, kosmetik, dan daging premium. Keputusan ini diambil sehari sebelum pemberlakuan tarif PPN 12% sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 1 Januari 2025, yang sebelumnya direncanakan berlaku
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati revisi keempat UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) menjadi usulan inisiatif DPR. Keputusan ini diambil setelah rapat panjang pada Senin (20/01/2025) yang berlangsung dari pagi hingga larut malam. Delapan fraksi DPR menyetujui pembahasan revisi ini ke tingkat
