Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan pergerakan wisatawan yang signifikan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) melalui lima strategi khusus. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang diproyeksikan mencapai Rp117,3 triliun dari wisatawan nusantara, dengan estimasi 78,2 juta perjalanan pada Desember 2024. Strategi pertama dimulai dengan penerbitan Surat
Perusahaan minyak dan gas (migas) Shell Indonesia membantah akan menutup seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia. Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea memastikan, kabar penutupan SPBU Shell yang marak beredar adalah tidak benar. Sejak Sabtu (23/11/2024), kabar Shell akan menutup gerai SPBU ramai bermunculan,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi anggaran infrastruktur pagu 2024 telah mencapai 282,9 triliun hingga periode Oktober 2024. Dalam penjelasannya, realisasi tersebut telah mencapai 66,8% dari total pagu 2024 sebesar Rp422,7 triliun. Bendahara negara itu lantas merinci, sebesar Rp160,6 triliun anggaran infrastruktur dialokasikan melalui belanja Kementerian dan Lembaga.
Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan dijalankan dengan dalih melaksanakan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027. Menurutnya, hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). “Kita kan perintah presiden swasembada
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut Apple mengajukan proposal investasi baru senilai US$100 juta atau setara Rp1,6 triliun (asumsi kurs Rp15.940 per dolar AS) di tengah larangan penjualan iPhone 16 series. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang masih mengkaji tawaran proposal baru Apple itu bersama jajarannya.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan 137 bank di Indonesia tutup sejak 19 tahun terakhir. Sebagian besar yang tutup merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang telah menyelesaikan proses likuidasi. “Sejak LPS beroperasi 2005 sampai dengan 30 September 2024, jumlah BPR-BPRS yang telah dilikuidasi adalah 137
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyatakan pihaknya sedang menyiapkan strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Todotua menyatakan Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pernyataan ini disampaikan
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pembukuan surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,48 miliar dollar Amerika Serikat (AS) pada Oktober 2024. Surplus ini terdiri dari surplus nonmigas sebesar 4,80 miliar dollar AS dan defisit migas sebesar 2,32 miliar dollar AS. Budi menjelaskan bahwa India, AS, dan Filipina menjadi penyumbang surplus
Bank Indonesia melaporkan telah menyalurkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp259 triliun hingga akhir Oktober 2024. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa, penyaluran KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6
Ekonom Senior lembaga riset ekonomi Bright Institute, Awalil Rizky menilai Indonesia memiliki risiko lebih tinggi karena China merupakan mitra ekonomi yang terpenting.Indonesia dinilai akan semakin bergantung dengan China dari segi perdagangan, investasi, dan utang. Sebaliknya, posisi Indonesia bagi China dianggap cukup penting tetapi tidak terlalu signifikan untuk menjadi penentu kondisi
Pemerintah dan DPR akan melaksanakan Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty lagi. Rencana itu terungkap dari hasil Rapat Panja Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPR pada Senin (18/11) kemarin. Dalam Hasil Raker Prolegnas Prioritas RUU 2025 dan Prolegnas 2025, Program Pengampunan Pajak terdeteksi dari
