Penempatan dana negara Rp 200 triliun di perbankan oleh pemerintah berpotensi melanggar undang-undang tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Diduga, alokasi dana tersebut tidak melalui prosedur APBN yang semestinya. Pengeluaran dana tersebut dianggap melanggar UU Perbendaharaan Negara karena tidak sesuai dengan rencana pemerintah yang ditetapkan dalam APBN. Menteri Keuangan disebut
Presiden Prabowo Subianto mengubah RKP 2025 warisan Jokowi, salah satunya dengan menambahkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Pembentukan BPN ini juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Target rasio penerimaan negara terhadap PDB dinaikkan menjadi 23% seiring rencana pembentukan BPN. Perubahan ini dirincikan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program paket ekonomi senilai Rp 16,2 triliun yang diberi nama 8+4+5. Program ini mencakup berbagai inisiatif seperti magang berbayar bagi lulusan perguruan tinggi, bantuan pangan, dan subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Program 8+4+5 terdiri dari 8 program akselerasi di tahun berjalan, 4 program
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun menjadi US$432,5 miliar (Rp7.098 triliun) pada Juli 2025, dibandingkan US$434,1 miliar pada Juni 2025. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penguatan dolar AS. Pertumbuhan ULN pemerintah melambat menjadi 9,0% (yoy) pada Juli 2025, terutama digunakan untuk membiayai sektor produktif seperti
Terjadi aliran modal asing keluar bersih sebesar Rp14,24 triliun dari pasar keuangan domestik pada pekan kedua September 2025, meliputi pasar saham, SBN, dan SRBI. Sejak awal tahun hingga 11 September 2025, tercatat modal asing keluar bersih dari pasar saham dan SRBI, sementara modal asing masuk bersih di pasar SBN. Nilai
Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank nasional, termasuk BSI, BNI, dan Bank Mandiri, untuk memperkuat likuiditas perbankan. Ketiga bank tersebut menyambut positif kebijakan ini dan berkomitmen mendukung program pemerintah. BNI dan Bank Mandiri optimis kebijakan ini akan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan meningkatkan pertumbuhan DPK. BSI
Warisan bukan objek pajak penghasilan (PPh), sehingga ahli waris tidak dikenai PPh atas tanah atau bangunan yang diwariskan. Ahli waris perlu mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pembebasan. SKB PPh dapat diajukan secara tertulis atau daring melalui sistem Coretax DJP dengan melampirkan dokumen yang
Indonesia dan Cina memperkuat konektivitas keuangan lewat uji coba pembayaran QRIS dan penerapan Local Currency Transaction (LCT). Uji coba QRIS melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan UnionPay International. Uji coba QRIS diharapkan dapat mendorong inklusi dan aksesibilitas layanan keuangan, serta memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Inisiatif ini merupakan bagian dari
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Kepala BGN Dadan Hindayana. Purbaya akan meminta Dadan menjelaskan hal ini ke publik jika serapan anggaran tetap rendah. Realisasi anggaran MBG hingga Agustus 2025 baru mencapai sekitar 15,5% dari total pagu Rp71 triliun. Kepala BGN Dadan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ada rencana menambah anggaran negara meskipun ada pembentukan lembaga baru. Lembaga baru tersebut diklaim tidak membutuhkan dana operasional yang signifikan dan telah diakomodasi dalam anggaran yang ada. Beberapa lembaga baru yang dibentuk antara lain Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, dan Kementerian
Pemerintah sedang mengkaji ulang aturan transfer ke daerah (TKD) dan mempertimbangkan untuk menambah alokasi dana ke daerah. Namun, rencana ini masih dalam tahap konsultasi dengan DPR dan belum final. Pemerintah memastikan tidak akan ada pemotongan TKD lebih lanjut, setelah sebelumnya pemotongan TKD memicu demonstrasi di berbagai daerah. Pemda kemudian menaikkan
Pemerintah berencana menyuntikkan dana Rp200 triliun ke perbankan untuk mendorong likuiditas dan pertumbuhan ekonomi. Skema ini akan meniru tata kelola pembiayaan Kopdes Merah Putih. Dana tersebut rencananya berasal dari SAL dan SILPA yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia, namun aturan tata kelolanya masih disusun. Dana ini tidak boleh digunakan
