BI proyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 berkisar 4,6% hingga 5,4%, didorong oleh investasi yang kuat dan perbaikan ekspor. Kinerja PMTB yang meningkat signifikan pada kuartal II 2025 menjadi indikator kuatnya investasi. Belanja pemerintah yang diproyeksikan meningkat dan kebijakan moneter longgar BI turut menopang pertumbuhan ekonomi. BI telah menurunkan suku bunga acuan
WTO memenangkan Indonesia dalam sengketa bea masuk biodiesel yang diberlakukan Uni Eropa. Panel WTO menyatakan bea masuk tersebut melanggar aturan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Uni Eropa merupakan pasar penting biodiesel Indonesia, dan Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar dunia. Pemerintah Indonesia menyambut baik putusan WTO dan bersiap untuk
BI memastikan perluasan layanan QRIS ke Cina akan diterapkan akhir tahun ini, setelah uji coba per 17 Agustus 2025. Uji coba tersebut melibatkan penyedia switching nasional dan Union Pay International. Implementasi QRIS Cina-Indonesia akan berlaku dua arah (inbound dan outbound). Saat ini, proses koneksi dengan penyedia switching dan UPI masih
Pemerintah mengandalkan sukuk dan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim hingga 2030 yang mencapai Rp4.002 triliun. APBN hanya mampu menutupi 12,9% dari total kebutuhan tersebut, sisanya diharapkan dari sumber swasta domestik dan internasional. Indonesia telah menerbitkan Global Green Sukuk sejak 2018 yang menghasilkan US$7,7 juta per tahun. Secara domestik, Retail
OJK sedang mengkaji penggunaan aset kripto, khususnya yang berbasis di Indonesia, melalui regulatory sandbox. Industri kripto mendorong agar stablecoin diakui sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun saat ini undang-undang hanya mengakui rupiah. Stablecoin dianggap dapat mempermudah transaksi lintas negara dan meningkatkan efisiensi pembayaran internasional, serta memperluas potensi penggunaan rupiah. Stablecoin
BCA merespons wacana pemerintah mengambil alih 51% sahamnya, yang dikaitkan dengan BLBI pada krisis 1998. BCA membantah pernyataan LPEKN terkait nilai saham BCA yang disebut Rp5 triliun, padahal seharusnya Rp117 triliun. BCA mengklarifikasi bahwa Rp117 triliun merujuk pada total aset, bukan nilai pasar. Nilai pasar BCA saat strategic private placement
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari individu super kaya (high wealth individual) dalam RAPBN 2026. Target ini bertujuan mendukung upaya pemerintah mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun. Penerimaan PPh non-migas ditargetkan sebesar Rp 1.154,1 triliun dalam RAPBN 2026, menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. PPh non-migas diproyeksikan tumbuh 15% dibandingkan
Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 bps menjadi 5% pada Agustus 2025. Penurunan ini merupakan yang keempat kalinya sejak September 2024. Kebijakan penurunan BI-Rate didasarkan pada proyeksi inflasi inti yang rendah dan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif. BI meyakini inflasi inti akan tetap sekitar 2,5% pada
Wacana pengambilalihan 51% saham BCA oleh negara mendapat sorotan, terutama karena BCA merupakan emiten perbankan raksasa. Pengambilalihan ini dinilai tidak relevan karena dapat mengganggu kompetisi sehat antar bank. Kompetisi perbankan yang sehat justru mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Kinerja dan pelayanan BCA yang baik mendorong bank lain untuk berkompetisi,
Indef memprediksi beban utang pemerintah, termasuk pokok dan bunga, akan melonjak menjadi Rp1.433 triliun pada 2026. Kenaikan ini mencapai Rp81 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan beban utang perlu diwaspadai, meskipun rasio utang Indonesia masih di bawah negara lain. Kemampuan membayar utang Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Amerika Serikat. Beban
Sektor konstruksi di Indonesia menyerap lebih dari 8,7 juta tenaga kerja, setara dengan 5,97% dari total penduduk bekerja berdasarkan data Sakernas Februari 2025. Sektor ini juga berkontribusi sebesar 9,48% terhadap PDB pada triwulan II 2025, menempati urutan keempat terbesar. Kontribusi besar sektor konstruksi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
Pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp 600 triliun untuk pembayaran bunga utang pada 2026. Angka ini naik 8,6% dari outlook 2025 sebesar Rp 552,1 triliun. Rincian pembayaran bunga utang 2026 terdiri dari Rp 538,7 triliun untuk utang dalam negeri dan Rp 60,72 triliun untuk utang luar negeri. Pemerintah menjamin pembayaran bunga
