Presiden Jokowi merilis aturan baru soal cadangan penyediaan energi yang salah satunya ditujukan untuk mengatasi krisis dan darurat energi. Aturan berbentuk Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyediaan Energi. Dalam beleid itu, Jokowi mengatur bahwa paling tidak pemerintah pusat harus memiliki cadangan penyediaan energi dalam jumlah tertentu agar ketahanan
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan, investasi Indonesia dan Afrika terus menguat, serta memperlihatkan hubungan ekonomi yang kuat antara dua wilayah. Hal itu tercermin dari total nilai investasi Indonesia di negara-negara Afrika. Demikian disampaikan Rosan dalam pidato kuncinya di acara Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) sesi ketiga,
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan pentingnya pendataan lengkap dari koperasi dan UMKM sebagai basis perumusan program dan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan akuntabel. Karena itu, pihaknya mengembangkan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM) pada 2021. Melalui sistem ini Teten berharap akurasi
Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan kenaikan harga BBM yang harus ditanggung warga Indonesia saat ini. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan Indonesia mengalami deflasi 0,03 persen secara bulanan pada Agustus 2024. Namun, biaya pendidikan dan lonjakan harga bensin tetap menyumbang inflasi. Ia
Menteri Badan Usaha dan Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pamer telah berkontribusi hingga Rp1.940 triliun ke negara melalui perusahaan pelat merah di bawahnya selama periode 2020-2023. Menurut Erick, kontribusi besar selama tiga tahun ini disetorkan baik melalui pajak, dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Pada 2020-2023, total kontribusi Kementerian
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah mengubah subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO atau pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut Erick, ia belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana perubahan skema subsidi untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun
Pemerintah bakal terbitkan aturan baru terkait kunjungan wisatawan asing di Pulau Dewata, Bali. Hal ini untuk mengatasi membludaknya kunjungan turis yang mengganggu warga lokal. Sebab, meskipun potensi ke perekonomian besar. Membludaknya turis asing juga menimbulkan sejumlah masalah seperti makin berkurangnya tempat bagi warga lokal untuk tinggal. Hal tersebut disampaikan oleh
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons demo driver ojek online (ojol) yang menuntut agar dilegalkan via Undang-undang (UU). Ia menyambut baik agar ojol memiliki landasan UU. “Itu satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bendungan ini menjadi bendungan termahal yang pernah dibangun oleh pemerintah. Ia mengatakan anggaran yang dikeluarkan untuk proyek bendungan ini menembus Rp3,5 triliun. Angka ini sekitar tiga kali lipat dari proyek-proyek bendungan sebelumnya. “Dari 44 bendungan yang sudah saya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dua alasan di balik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi per 1 Oktober mendatang. Menurut Jokowi, urgensi pembatasan pembelian pertalite dan biosolar menyangkut persoalan polusi udara, terutama di kota besar seperti Jakarta. Alasan kedua, demi efisiensi APBN. “Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp20,32 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025. Hal itu ia disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (28/8). Ia pun berharap anggota Badan Anggaran yang berada di Komisi VI bisa menyetujui permintaan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kelas menengah di Indonesia turun. Karena penurunan itu, jumlah kelas menengah kini mendekati 50 persen. “Expiring middle class mendekati 50 persen,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8). Padahal, Airlangga menekankan kelas menengah berperan penting
