Kementerian ESDM menghentikan sementara operasi 190 tambang mineral dan batu bara untuk evaluasi. Evaluasi tersebut terkait pelaksanaan kewajiban reklamasi dan kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sebagian dari 190 perusahaan tambang yang dihentikan sementara operasinya, terdiri dari 93 perusahaan batu bara dan 97 perusahaan mineral, telah melakukan produksi
Kementerian BUMN kemungkinan akan berubah status menjadi badan karena revisi UU BUMN sedang dibahas pemerintah dan DPR. Perubahan ini didorong oleh peran Kementerian BUMN saat ini yang lebih sebagai regulator, sementara fungsi operasional banyak dikerjakan BPI Danantara. Nomenklatur lembaga baru dan status ASN di Kementerian BUMN masih dibahas bersama DPR,
DPR menyetujui RAPBN 2026 menjadi Undang-Undang APBN 2026 setelah Menteri Keuangan melakukan penyesuaian alokasi anggaran. Perubahan tersebut meliputi penambahan target penerimaan cukai, PNBP, belanja K/L, program pengelolaan belanja, dan TKD. Beberapa pos anggaran mengalami kenaikan, seperti pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, defisit, dan pembiayaan anggaran. Asumsi dasar ekonomi makro
Baleg DPR telah memasukkan RUU BUMN ke Prolegnas Prioritas 2025 dan RUU Danantara ke Prolegnas Prioritas 2026. RUU BUMN kembali masuk Prolegnas karena kemungkinan adanya perubahan kelembagaan setelah berdirinya Danantara. Pemerintah sedang mengkaji peleburan Kementerian BUMN ke dalam Danantara. Kajian ini dilakukan karena Danantara telah menjalankan banyak fungsi pembinaan dan
Pemerintah sedang mengkaji peleburan Kementerian BUMN ke dalam Danantara. Kajian ini dilakukan karena Danantara telah menjalankan banyak fungsi pembinaan dan manajemen BUMN. Wacana peleburan semakin menguat setelah pergeseran Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN sementara
Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran K/L sebesar Rp 168,5 triliun untuk mendukung program prioritas seperti cetak sawah dan peningkatan sarana pendidikan. Anggaran yang dicairkan juga ditujukan untuk biaya operasional dan tugas dasar K/L. Realisasi belanja K/L hingga 31 Agustus mencapai Rp686 triliun atau 59,1% dari pagu APBN, tetapi lebih
Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030. Ia optimis mengemban tugas tersebut berbekal latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Anggito berencana meningkatkan kualitas SDM dan integritas kebijakan di LPS. Hal ini bertujuan agar LPS lebih siap menghadapi gejolak di sektor perekonomian. Anggito mengikuti
Skema pembagian beban bunga saat ini berbeda dengan kebijakan saat pandemi Covid-19, karena BI tidak lagi membeli SBN di pasar primer. BI akan mengganti istilah burden sharing agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Pada masa pandemi, burden sharing diberlakukan karena kondisi luar biasa, di mana defisit fiskal tinggi dan pemerintah kesulitan
Defisit APBN mencapai Rp321,6 triliun atau 1,35% dari PDB per Agustus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan negara per Agustus tercatat Rp1.638,7 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun. Hal ini menyebabkan defisit anggaran karena belanja lebih besar dari pendapatan. Keseimbangan primer masih positif, yaitu
Kebijakan moneter longgar BI berdampak pada kenaikan jumlah uang beredar, dan tren ini diprediksi akan menguat. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung sektor riil. Pertumbuhan uang primer (M0) Adjusted mencapai 7,34% pada Agustus 2025, lebih tinggi dari M0 tanpa memperhitungkan dampak KLM (0,34%). Kenaikan M0 Adjusted
Demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 bukan disebabkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, melainkan kondisi ekonomi warisan satu dekade terakhir. Ketidakpuasan masyarakat atas kondisi ini telah berkembang sejak lama. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12% belum menunjukkan kualitas pemulihan ekonomi pascapandemi yang optimal. Kondisi ini terjadi secara global, terutama
Kemenkeu dan Banggar DPR menyepakati kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,995 triliun menjadi Rp 692,995 triliun. Kenaikan ini merespons polemik dan permintaan berbagai komisi DPR terkait rencana pemangkasan TKD sebelumnya. Kenaikan PBB di sejumlah daerah dipicu oleh tekanan keuangan daerah akibat berkurangnya
