Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara pada 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun. Angka ini melebihi target APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meningkatnya belanja negara pada 2024 disebabkan oleh melonjaknya belanja kementerian dan lembaga (K/L). Tercatat realisasi belanja K/L mencapai Rp 1.315
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni merealisasikan anggaran subsidi tol laut sebesar Rp214 Miliar dengan 120 voyage sepanjang 2024. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Kokok Susanto menjelaskan sepanjang 2024 anggaran tol laut yang diberikan ke PT Pelni adalah sebesar Rp214 miliar. Adapun sepanjang 2024 dengan
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menargetkan pengiriman minimal 425 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) pada tahun ini. Jumlah itu lebih besar dari tahun lalu yang dikatakan hanya 297 ribu PMI. Karding menjelaskan kebutuhan pasar luar negeri terhadap PMI sebenarnya mencapai 1,35
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh seorang direktur di satu perusahaan. Pengelapan pajak ini merugikan negara hingga Rp 63 miliar. Tim Penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka EM beserta barang bukti kasus tindak pidana di bidang perpajakan (Tahap II)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut sebanyak 40 bidang lahan seluas 52.000 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dialokasikan untuk investor. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebut 40 bidang lahan itu juga digunakan untuk pembangunan kawasan Istana Negara. Untuk terus menjaga ekosistem investasi di IKN, Basuki mengaku berkomitmen untuk
Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per hari ini, Senin (6/1). Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa
Pemerintah Indonesia menambah anggaran sebagai modal kepada koperasi. Anggaran itu dalam bentuk dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menuturkan, anggaran ini ditambahkan dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp10 triliun melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM). Budi menuturkan, angka tersebut bukan angka yang kecil,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp556,53 triliun sepanjang Januari-November 2024. Plt Kepala Bappebti Tommy Andana mengatakan nilai tersebut meningkat 356,16 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp122 triliun. Lebih lanjut, Tommy menjelaskan jumlah pelanggan aset kripto hingga November
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihaknya bakal menggelar pertemuan dengan petinggi Apple pada 7 sampai 8 Januari 2025 atau pekan depan. Pertemuan itu akan membahas proposal investasi senilai 1 miliar dollar AS atau setara Rp 15,9 triliun yang sebelumnya sudah disepakati oleh Apple. Meski demikian,
Target besar ditetapkan Indonesia untuk menggenjot masuknya investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan dalam lima tahun, Indonesia akan mengumpulkan investasi Rp 13.032 triliun. Pada 2025, targetnya Indonesia bisa mengumpulkan investasi Rp 1.905 triliun. Target ini sudah disampaikan Rosan ke Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap investasi yang masuk
Pemerintah berkolaborasi dengan asosiasi pelaku usaha dan para pengusaha UMKM menggelar sejumlah progam belanja murah bagi masyarakat pada akhir tahun lalu. Dengan memanfaatkan momentum liburan Nataru, program belanja murah akhir tahun 2024 dilakukan berbagai platform online dan offline dalam melakukan penjualan. Kemenko Perekonomian pun mencatat program belanja murah tersebut disambut
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk barang mewah. Aturanya adalah PMK Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena
