Thailand dan Kamboja pada Ahad mengisyaratkan kesiapan untuk menyepakati gencatan senjata setelah eskalasi bersenjata pekan lalu. Keduanya menyatakan akan bernegosiasi mengakhiri sengketa perbatasan setelah upaya mediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertempuran yang telah memasuki hari keempat itu menewaskan sedikitnya 34 orang dan memaksa lebih dari 168.000 orang mengungsi.
Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran sengit di wilayah perbatasan kedua negara. Pejabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menegaskan bahwa negosiasi dengan Kamboja tidak akan dilakukan selama pertempuran masih berlangsung. Ia juga menyebut belum ada deklarasi perang dan konflik belum meluas ke provinsi lain, meski menuding pasukan Kamboja telah menembakkan senjata
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa transfer data yang menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) hanya mencakup data komersial, bukan data pribadi warga negara maupun data strategis milik negara. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam menanggapi isu yang berkembang mengenai
Presiden Prabowo Subianto akhirnya menanggapi isu transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang kedua negara. Seusai menghadiri acara Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Rabu (23/7), Prabowo menyatakan bahwa negosiasi terkait hal tersebut masih terus berjalan. Isu ini
Garuda Indonesia berencana menambah pesawat Boeing sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan yang menjadi prioritas Danantara. Rencana ini termasuk ekspansi dan penambahan armada untuk meningkatkan kualitas layanan. Penambahan pesawat diharapkan dapat mendongkrak standar layanan dan memperkuat posisi Garuda Indonesia. Saat ini, jumlah pesawat yang terbatas dinilai menurunkan kualitas layanan kepada penumpang.
Permintaan transfer data WNI oleh Presiden Trump bertujuan untuk keperluan perdagangan, khususnya memverifikasi identitas pembeli dan penjual dalam transaksi digital lintas negara. Transfer data tersebut dibutuhkan untuk kelancaran perdagangan digital, termasuk mencegah praktik bisnis yang mengancam dan sensitif seperti penjualan bahan kimia. Keterbukaan data nantinya digunakan untuk memantau penjual dan
Danantara Indonesia sedang mengkaji operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan mencari solusi komprehensif untuk penyelesaian utang proyek. Solusi tersebut akan segera diusulkan kepada pemerintah. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melibatkan konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok, dengan pendanaan dari ekuitas KCIC dan utang ke China Development Bank. Konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menetapkan 184 bidang tanah sebagai tanah telantar. Negara bisa mengambil alih tanah-tanah itu berdasarkan peraturan perundangan. Direktur Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Kementerian ATR/BPN Sepyo Achyanto mengatakan penetapan sudah melalui beberapa tahap sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana menandatangani kontrak senilai US$8 miliar atau Rp130 triliun (kurs Rp16.319 per dolar AS) dengan perusahaan rekayasa (engineering) asal Amerika Serikat, KBR Inc., yang sebelumnya dikenal Kellogg Brown & Root. Melansir Reuters, Selasa (22/7), kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) itu untuk
Presiden AS Donald Trump kembali menekankan Indonesia akan memangkas tarif dan melonggarkan batasan mineral penting melalui kesepakatan yang diperkirakan selesai dalam beberapa pekan ini. Hal itu disampaikan lewat unggahan di media sosial pada Selasa (22/7) waktu setempat setelah AS akan mengenakan tarif 19 persen, turun dari 32 persen, atas ekspor
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018–2023, Mohammad Riza Chalid, disebut berada di Malaysia. Informasi ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim serta Kejaksaan Agung yang memperoleh data dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Meski sempat beredar kabar bahwa Riza berada di
Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex meningkat menjadi Rp1,08 triliun, naik dari angka sebelumnya sebesar Rp692 miliar. Tambahan kerugian ini berasal dari akumulasi kredit yang diberikan oleh tiga bank daerah, yaitu Bank DKI (Rp149 miliar), Bank BJB (Rp543 miliar), dan
