Kemenkeu dan Banggar DPR menyepakati kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,995 triliun menjadi Rp 692,995 triliun. Kenaikan ini merespons polemik dan permintaan berbagai komisi DPR terkait rencana pemangkasan TKD sebelumnya. Kenaikan PBB di sejumlah daerah dipicu oleh tekanan keuangan daerah akibat berkurangnya
Kementerian Kehutanan mengajukan modifikasi batas Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) ke UNESCO untuk memanfaatkan potensi panas bumi. Pengajuan ini dilatarbelakangi perbedaan aturan antara Indonesia dan UNESCO terkait pemanfaatan panas bumi di kawasan warisan dunia. Area Suoh dan Sekincau di Lampung, bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), diusulkan
Gubernur BI menyambut baik kebijakan pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana negara ke perbankan untuk memperkuat likuiditas. Langkah ini melengkapi injeksi likuiditas yang telah dilakukan BI melalui penurunan posisi SRBI dan pembelian SBN. BI juga telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial hingga Rp384 triliun kepada bank BUMN, BUSN, BPD, dan KCBA. Kebijakan
Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) lima kali pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September. Penurunan terakhir sebesar 25 bps menjadi 4,75% pada September didasari pertimbangan kondisi ekonomi global dan domestik. Perlambatan ekonomi global di negara-negara mitra dagang utama Indonesia dan potensi penurunan suku bunga The Fed menjadi faktor
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons beredarnya draf revisi terbaru Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Purbaya menegaskan draf tersebut belum dikirim secara resmi ke Kementerian Keuangan. Purbaya balik mempertanyakan urgensi perubahan UU P2SK. Ia menilai aturan yang baru disahkan pada 2023 itu sebaiknya dijalankan terlebih
Penempatan dana negara Rp 200 triliun di perbankan oleh pemerintah berpotensi melanggar undang-undang tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Diduga, alokasi dana tersebut tidak melalui prosedur APBN yang semestinya. Pengeluaran dana tersebut dianggap melanggar UU Perbendaharaan Negara karena tidak sesuai dengan rencana pemerintah yang ditetapkan dalam APBN. Menteri Keuangan disebut
Presiden Prabowo Subianto mengubah RKP 2025 warisan Jokowi, salah satunya dengan menambahkan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Pembentukan BPN ini juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Target rasio penerimaan negara terhadap PDB dinaikkan menjadi 23% seiring rencana pembentukan BPN. Perubahan ini dirincikan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program paket ekonomi senilai Rp 16,2 triliun yang diberi nama 8+4+5. Program ini mencakup berbagai inisiatif seperti magang berbayar bagi lulusan perguruan tinggi, bantuan pangan, dan subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Program 8+4+5 terdiri dari 8 program akselerasi di tahun berjalan, 4 program
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun menjadi US$432,5 miliar (Rp7.098 triliun) pada Juli 2025, dibandingkan US$434,1 miliar pada Juni 2025. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penguatan dolar AS. Pertumbuhan ULN pemerintah melambat menjadi 9,0% (yoy) pada Juli 2025, terutama digunakan untuk membiayai sektor produktif seperti
Terjadi aliran modal asing keluar bersih sebesar Rp14,24 triliun dari pasar keuangan domestik pada pekan kedua September 2025, meliputi pasar saham, SBN, dan SRBI. Sejak awal tahun hingga 11 September 2025, tercatat modal asing keluar bersih dari pasar saham dan SRBI, sementara modal asing masuk bersih di pasar SBN. Nilai
Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank nasional, termasuk BSI, BNI, dan Bank Mandiri, untuk memperkuat likuiditas perbankan. Ketiga bank tersebut menyambut positif kebijakan ini dan berkomitmen mendukung program pemerintah. BNI dan Bank Mandiri optimis kebijakan ini akan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan meningkatkan pertumbuhan DPK. BSI
Warisan bukan objek pajak penghasilan (PPh), sehingga ahli waris tidak dikenai PPh atas tanah atau bangunan yang diwariskan. Ahli waris perlu mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pembebasan. SKB PPh dapat diajukan secara tertulis atau daring melalui sistem Coretax DJP dengan melampirkan dokumen yang
