IHSG mencapai rekor tertinggi di level 7.965 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari Kamis, mengalami kenaikan 0,93%. Nilai transaksi mencapai Rp 10,14 triliun dengan 336 saham menguat, 263 saham terkoreksi, dan 198 saham stagnan. Sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 3,78%, salah satunya ditopang oleh kenaikan saham PT DCI Indonesia
Kenaikan PBB-P2 memicu protes di berbagai daerah seperti Pati, Jombang, Semarang, dan Bone, dengan alasan utama kenaikan tarif yang memberatkan dan kurangnya sosialisasi. Di Pati, protes besar-besaran menuntut Bupati Sudewo mundur, bahkan berujung ricuh. Warga Jombang memprotes kenaikan PBB hingga 12 kali lipat melalui pengajuan keberatan dan aksi simbolis. Kepala
Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dalam rapat paripurna DPR setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dijadwalkan pada Jumat (15/8). Pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan antara Rp 3.094 triliun hingga Rp 3.114 triliun, sementara belanja negara antara
Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dalam rapat paripurna DPR setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dijadwalkan pada Jumat (15/8). Pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan antara Rp 3.094 triliun hingga Rp 3.114 triliun, sementara belanja negara antara
Istana Kepresidenan menghormati proses DPRD Pati yang berencana memakzulkan Bupati Sudewo dan terus memantau situasi. Mensesneg Prasetyo Hadi juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk memantau unjuk rasa tersebut. Prasetyo Hadi telah berkomunikasi dengan Sudewo dan meminta semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin panas. Pemerintah pusat akan
Investasi Indonesia kuartal II 2025 melonjak signifikan, terutama komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang meningkat dari 2,12% menjadi 6,99%. Kenaikan ini didorong oleh belanja pemerintah di akhir kuartal II, meskipun dampaknya belum sepenuhnya terasa. Dua faktor pendorong utama kenaikan investasi adalah sektor bangunan dan konstruksi, serta peralatan dan mesin.
Sistem Payment ID masih dalam tahap uji coba dan belum diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia. Uji coba ini difokuskan pada program bansos non-tunai di Banyuwangi, yang rencananya diluncurkan September 2025. BI berkomitmen menjaga kerahasiaan data nasabah dan tidak akan mengakses data pribadi dalam uji coba Payment ID. Uji coba
Celios telah menerima balasan dari Badan Statistik PBB (UNSD) terkait permintaan peninjauan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II yang dinilai meragukan. UNSD akan mendiskusikan hal tersebut secara internal. Data ekonomi yang akurat penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, termasuk penyusunan Nota Keuangan. Celios mengkritisi potensi inkonsistensi data pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Nvidia dan AMD sepakat membayar 15% dari pendapatan penjualan cip tertentu ke Cina agar dapat mengekspor produknya. Kesepakatan ini merupakan syarat untuk memperoleh lisensi ekspor ke pasar Cina. Pemerintahan Trump belum memutuskan penggunaan dana 15% tersebut. Kesepakatan ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekspor AS. Pemerintah Cina menginginkan
Menteri Perdagangan menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IP-CEPA) antara Indonesia dan Peru. Komoditas andalan Indonesia untuk memasuki pasar Peru meliputi kendaraan bermotor, alas kaki, dan rantai pendingin. Momentum penyelesaian IP-CEPA dinilai baik karena nilai perdagangan kedua negara masih kecil, sehingga memudahkan penambahan komoditas di masa mendatang. Peru juga berpotensi menjadi
Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengundurkan diri setelah menjabat selama enam bulan. Ia merasa belum memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi negara dan kesejahteraan petani. Joao menyoroti birokrasi Danantara yang berbelit dan rumit, khususnya terkait pemberian anggaran untuk Agrinas. Ia menilai hal ini menghambat langkah percepatan
Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2 setelah adanya protes dari masyarakat. Pengembalian tarif akan dilakukan seperti tarif sebelumnya, dan selisih pembayaran akan dikembalikan. Pembatalan kenaikan PBB-P2 ini dilakukan demi menjaga keamanan daerah. Konsekuensinya, beberapa proyek pembangunan akan tertunda. Sebelumnya, Sudewo sempat bersikukuh mempertahankan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250%. Namun, protes
