Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong semua daerah agar mempunyai transportasi publik massal. Kalau tidak dipaksakan ada, maka Jakarta dan kota besar lainnya akan macet. Selain Jakarta, Jokowi melihat nyaris di semua kota-kota besar lainnya tidak memiliki transportasi massal seperti LRT dan MRT. Jokowi menceriatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga ‘dipaksakan’
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan 16 ruas tol baru akan dibuka jelang lebaran 2023 ini. Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan dari jumlah itu 2 akan dibuka secara operasional. Sementara itu, 14 lainnya akan dibuka secara gratis. Tol tersebut antara lain;Tol Serpong-Cinere dan
Pemerintah bakal terus melakukan hilirisasi produk sumber daya alam (SDA) dalam negeri hingga memberikan nilai tambah. Setidaknya, ada 21 komoditas yang bakal dilarang ekspor dalam bentuk mentah hingga 2040 mendatang. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak 2020. Lalu tahun ini akan dilanjutkan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan ada beberapa penyebab sejumlah mal sepi di DKI Jakarta. Pertama, mal yang sepi biasanya menerapkan sistem strata. Roy mengatakan ada dua jenis mal yakni strata dan lease. Dalam sistem strata, tenant membeli tempat di dalam mal untuk menjalankan usaha
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah telah merevisi rencana pengembangan lapangan gas Asap, Kido, dan Merah di Kasuari, Papua barat, dengan meningkatkan kapasitas menjadi dua kali lipat dari 1.735 bscfd (miliar standar kaki kubik per hari) menjadi 2.673,7 bscf dan perubahan cadangan dari 1.031 bscf
Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengungkapkan salah satu faktor mengapa Minyakita langka karena seretnya ekspor produk sawit ke luar negeri. Pasalnya, selama ini margin ekspor lah yang menutup kerugian produsen tiap kali membuat Minyakita. Plt Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga memaparkan rata-rata distribusi minyak goreng dari pabrik dan sampai ke
Komisi XI DPR kini mewajibkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan setiap rencana pengadaan pinjaman luar negeri baru. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie mengatakan, ketetapan ini harus dilaksanakan karena penarikan pinjaman luar negeri yang selama ini dilakukan pemerintah dilakukan tanpa adanya persetujuan dari DPR.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah berbagai tantangan yang bakal menghantui perekonomian di tahun ini. Mulai dari inflasi akibat efek kenaikan BBM yang masih terasa, hingga kenaikan harga beras dan kelangkaan minyak goreng. Selain itu Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan kinerja ekspor yang mendorong perekonomian
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia berhasil tumbuh kuat 5,31 pada 2022 dibandingkan pada 2021 yang hanya di angka 3,70 persen. Pertumbuhan ekonomi ini bahkan tercatat tertinggi sejak 2013, yakni 5,56 persen. Tak hanya itu, pada kuartal keempat 2022 perekonomian RI masih bertahan di atas 5 persen, yakni 5,01
Pengamat mempermasalahkan sumber energi baru dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Juru Kampanye Energi Terbarukan Trend Asia Beyrra Triasdian menilai RUU EBET tidak memberikan kepastian dalam perkembangan energi terbarukan di Indonesia karena adanya energi baru dalam RUU tersebut. Dalam RUU EBET, produk-produk turunan batu bara-seperti
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut target pertumbuhan volume ekonomi digital Indonesia mencapai US$380 miliar atau berkisar Rp5.776 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS) pada 2030. Saat ini, volume ekonomi digital di Indonesia sudah mencapai US$77 miliar sejak diluncurkan Presiden Joko Widodo 2018 lalu. Artinya, pemerintah ingin volume
Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan
