Perusahaan otomotif asal AS Tesla Inc secara total telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 121 ribu karyawan sepanjang 2023 hingga Juni ini. Mengutip CNBC Internasional, jumlah karyawan yang terdampak pemangkasan itu mencapai lebih dari 14 persen dari total pekerja. PHK terhadap ribuan pekerja itu rata-rata diumumkan langsung oleh CEO
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra curhat soal pelemahan nilai tukar rupiah ke level Rp16 ribu belakangan ini. Ia mengatakan pelemahan itu telah berdampak pada bisnis. “(Pelemahan rupiah) pasti ada impact (ke bisnis). Tapi ya kan ini fakta yang kita harus hadapi. Kita nggak perlu komplain kan,” ujarnya di Menara
Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil tumbuh ekspansif meski banyak laporan pabrik tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pekerja di sektor tersebut. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan kinerja industri tekstil yang ekspansif ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKI) yang terus tumbuh. “Industri tekstil
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal harga eceran tertiinggi (HET) minyak goreng kemasan murah Minyakita naik pekan depan. Kementerian Perdagangan, sambung Zulhas, sudah merampungkan pembahasan kenaikan HET Minyakita. Saat ini, pihaknya sedang menyusun ketentuan terkait. “Sudah dibahas lagi dibikin suratnya,” kata Zulhas di sela acara Forum Sinergitas Ekspor
Perum Bulog berencana membuka agen cabang di Kamboja. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya menyebutkan Jokowi mengutus Perum Bulog untuk mengakuisisi produsen beras Kamboja untuk memastikan kepastian mendapatkan porsi impor saat dibutuhkan. “Jadi sekarang
Bank Indonesia (BI) merilis kebijakan makroprudensial baru terkait dengan pendanaan perbankan dari luar negeri. Kebijakan tersebut adalah penyempurnaan kebijakan makroprudensial kontrasiklikal Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk penguatan pengelolaan pendanaan luar negeri bank sesuai kebutuhan perekonomian. “(RPLN) berlaku sejak 1 Agustus 2024,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor tekstil meningkat di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan hampir seluruh ekspor komoditas tekstil naik pada periode April ke Mei 2024. “Nilai ekspor komoditas tekstil atau kode HS dari 50 sampai 63 cenderung
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp474 miliar mulai dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ke pelaku usaha. Namun, jumlah utang yang telah dibayarkan belum dipastikan besarannya mengingat proses masih berlangsung. “Sebagian sudah (dibayar). Ini prosesnya sudah bergulir di BPDPKS,” kata Direktur Jenderal Perdagangan
Bos PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya selaku pimpinan Holding BUMN Farmasi membongkar sejumlah borok pengelolaan keuangan PT Indofarma (Persero) Tbk. Borok pertama berkaitan dengan jerat utang pinjaman online Rp1,26 miliar yang menimpa Indofarma. Kedua, indikasi kerugian di anak perusahaan Indofarma, PT Indofarma Global Medika (IGM) mencapai Rp157,33 miliar yang
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kereta otonom tanpa rel atau autonomous rail transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal diuji coba Agustus mendatang. “Satu lagi yang mungkin ikonik adalah ART. Ini adalah salah satu teknologi kereta api tanpa menggunakan rel, dengan marka dan magnet saja transportasi tersebut menggunakan
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bantuan sosial (bansos) untuk korban judi online tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini untuk merespons pernyataan korban Judi online bisa menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Pernyataan tersebut dilontarkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi beberapa waktu lalu. “Tidak
Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 30 Juni 2024. Penggantian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Artinya, semua NIK bisa digunakan sebagai NPWP
