Pemerintah tengah mengupayakan skema pendanaan alternatif untuk proyek Kereta Cepat Whoosh guna mengurangi beban keuangan negara. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas pernyataan Menteri Keuangan yang tidak ingin menanggung utang PT KCIC melalui APBN. Menteri Keuangan berpendapat bahwa PT KCIC seharusnya mampu mengelola utangnya secara mandiri. Hal ini didasarkan pada
Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan pengembangan mineral kritis melalui hilirisasi yang bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan untuk mendukung upaya dekarbonisasi global sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam negeri. Indonesia akan menjalin kerja sama global untuk investasi berkelanjutan dan pertukaran teknologi guna menghindari ketimpangan. Transisi energi hijau harus menjadi jembatan menuju kemajuan teknologi bagi
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat dengan sejumlah menteri untuk mengevaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan ini mewajibkan eksportir untuk menyimpan dana hasil ekspor sumber daya alam di bank lokal. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan kebijakan DHE belum berjalan maksimal dan hasilnya dinilai belum cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan masih adanya
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdamaian Gaza di Mesir sebagai bagian dari upaya perundingan damai untuk Palestina. Keberangkatan ini bersifat mendadak setelah menerima undangan sehari sebelumnya. KTT tersebut akan dipimpin oleh Presiden Mesir dan Presiden Amerika Serikat. Pertemuan ini juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB dan
Kementerian Keuangan tengah mengejar 200 penunggak pajak yang memiliki total tunggakan sebesar Rp 60 triliun. Tunggakan pajak tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penagihan ini menjadi prioritas yang ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait. Kasus ini menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan Purbaya karena nilainya yang signifikan. Sebagian penunggak
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan menjadi yang pertama kalinya menggunakan sistem baru bernama Coretax. Masyarakat diimbau untuk segera membuat atau mengaktifkan akun Coretax untuk mempersiapkan pelaporan tersebut. Wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP Online dapat membuat akun Coretax melalui menu ‘Lupa Kata Sandi’ di
Sejumlah kepala daerah memprotes pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 2026. Anggaran tersebut turun signifikan dibandingkan alokasi 2025, sehingga menimbulkan ketegangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pemangkasan dana tersebut dikeluhkan akan mengganggu belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Selain itu, daerah juga menghadapi kesulitan membayar gaji ASN dan
Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan pihak Tiongkok. Negosiasi ini bertujuan untuk menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan. Proses restrukturisasi ini mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan dan bukan sekadar perbaikan jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk memastikan risiko serupa, seperti potensi
Koperasi untuk pertama kalinya dapat mengelola usaha pertambangan mineral dan batu bara berkat terbitnya peraturan pemerintah yang baru. Kebijakan ini menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional secara resmi. Pemerintah, melalui kementerian terkait, akan menyusun regulasi teknis mengenai kriteria koperasi yang layak mengelola tambang. Aturan ini
Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun angka tersebut masih berada di bawah target pemerintah serta lebih rendah dibandingkan Filipina dan Vietnam. Pertumbuhan Indonesia saat ini dinilai masih mendapat dukungan signifikan dari pemerintah. Tantangan fiskal Indonesia bukan terletak pada besaran defisit, melainkan pada komposisi belanja pemerintah yang masih terfokus
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana mandatori campuran etanol 10% (E10) pada bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta menekan ketergantungan terhadap impor BBM. PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program pemerintah tersebut demi menjamin ketahanan energi nasional. Saat ini Pertamina telah memiliki produk
Garuda Indonesia berencana melakukan private placement senilai US$ 1,84 miliar yang bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi lanjutan untuk mengatasi ekuitas yang masih negatif. Aksi korporasi ini akan dilaksanakan oleh PT Danantara Asset Management melalui dua skema, yaitu setoran modal tunai dan
