Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan khawatir dengan dampak El Nino yang dapat mengganggu kestabilan harga-harga bahan pokok di Indonesia. Menghadapi dampak El Nino, Kemendag berupaya mengimpor 1 juta ton beras dari India. Namun, hal tidak dapat terlaksana karena ada larangan dari India. Meski demikian, Zulkifli mengaku hingga saat ini harga barang
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang impor yang dijual di e-commerce maupun social commerce seperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi. Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengklaim TikTok berjanji tidak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia. “Saya melihat Project S TikTok di Inggris dan beberapa negara lain itu sangat memukul produk lokal ya, kecanggihan teknologi dan algoritma mereka. Kemarin kita sudah meeting dengan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke China, di mana salah satu agendanya bertemu pengusaha membahas investasi hingga mobil listrik. Agenda utama Jokowi sejatinya bertemu Presiden China Xi Jinping, bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis dan komprehensif kedua negara. Ia akan membahas sejumlah agenda prioritas dengan Xi, mulai dari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pencairan dana bagi hasil (DBH) sawit minimal 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah. Aturan yang menjadi landasan pencairan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, yang diteken Jokowi 24 Juli 2023. Alokasinya berdasarkan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah tanggung jawabnya yang bakal mundur penyelesaiannya ke semester II 2024. Basuki segera menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) supaya diberikan dispensasi
Indonesia akan masuk menjadi anggota baru Organisasi Negara untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Artinya, Indonesia bakal menjadi negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pertama yang menjadi anggota OECD. Informasi itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7). Ia mengatakan Indonesia sudah menerima surat
PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela, di mana PHE yang bekerja sama dengan Petronas melalui Petronas Masela Sdn. Bhd. (Petronas Masela) mengambil alih kepemilikan SUOS sebesar 35 persen
Bank Indonesia (BI) batal mengenakan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen. Tapi pembatalan tak berlaku untuk semua jenis transaksi. Pembatalan hanya dilakukan untuk transaksi di bawah Rp100 ribu. Sementara itu, untuk transaksi di atas Rp100 ribu, tetap kena biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0,3
PT Freeport Indonesia menargetkan konstruksi fisik smelter yang mereka bangun selesai Desember 2023 mendatang. Target itu disampaikan oleh VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati. “(Setelah itu) dilanjutkan dengan tahap pre-commissioning dan commissioning. Dan akan mulai beroperasi dengan ramp-up produksi pada akhir Mei 2024,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/7). Masalah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut dirinya diminta negara G20 untuk berbagi cara Indonesia menarik investasi swasta. Ani, sapaan akrabnya, menyebut negara-negara G20 selalu ingin mendengar pandangan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk saat pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) ke-3 di India pada 17 Juli-18 Juli 2023 lalu.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bakal menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait piutang pajak macet Rp7,2 triliun. “Terkait temuan BPK atas piutang pajak, sejak BPK menyampaikan hasil temuan kemarin kami konsolidasi untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai ketentuan hukum dan koridor berlaku,” kata Direktur Jenderal Pajak
