Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 4.921 rekening bank terkait dengan judi online (judol) yang berasal dari data yang dikirimkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ketua DK OJK Mahendra Siregar mengatakan pemblokiran ini sebagai salah satu langkah tegas mendukung pemberantasan judi online di dalam negeri yang semakin marak. Selain
Presiden Joko Widodo memerintahkan Pertamina mengakuisisi perusahaan Brasil. Akuisisi ia minta difokuskan untuk pengembangan energi terbarukan. Jokowi mengatakan Pertamina sudah berskala multinasional. Menurutnya, sudah saatnya Pertamina melebarkan sayap ke negara lain. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akuisisi itu sedang dalam kajian. Dia berkata akuisisi itu berkaitan dengan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemberian prioritas izin tambang hanya berlaku untuk enam ormas keagamaan. Jumlah ini mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tetap berlaku penuh pada 2027. Ini sekaligus membantah bahwa program itu ditunda imbas ramai penolakan. Ia menegaskan berdasarkan ketentuan yang ada, implementasi program Tapera memang dilaksanakan pada 2027. “Memang diberlakukan 2027, bukan sekarang,” kata Basuki
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin mengelola tambang kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk tabungan akhirat. NU jadi ormas yang pertama mengajukan izin tambang. Bahlil mengatakan pekan depan izin tambang untuk NU bakal terbit. Pemerintah pun menyiapkan bekas lahan yang diciutkan milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk dikelola
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi subsidi listrik per April 2024 mencapai Rp23,45 triliun. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Parada Hutajulu, angka tersebut merupakan 32 persen dari total kebutuhan subsidi listrik APBN Tahun Anggaran (TA) 2024 yakni sebesar Rp73,24 triliun. “Realisasi subsidi listrik sampai dengan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) akan dijanjikan dengan insentif khusus untuk mendorong sektor perumahan. “Saya sampaikan masyarakat juga mendapatkan berbagai insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang tentunya ini bisa membuat sektor perumahan bisa lebih kuat,” kata Astera dalam konferensi pers
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menjawab pertanyaan masyarakat terkait lokasi rumah yang akan didapat peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera). “Lokasi rumah tentu sangat bergantung dengan kebutuhan,” ujar Herry dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu (5/6).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menuding defisit APBN era transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto merupakan tertinggi. Adapun defisit sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam KEM PPKF APBN 2025, defisit APBN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Dalam sambutannya, Jokowi menekankan pentingnya investasi guna memaksimalkan pembangunan IKN sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik.
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) mencatatkan kerugian sebesar Rp1,82 triliun pada 2023. Direktur Utama KAEF David Utama mengatakan kenaikan beban usaha terjadi secara dominan pada anak usaha perusahaan, PT Kimia Farma Apotek (KFA), di mana pada 2023 meningkat hingga 35,53 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp4,66 triliun. Kemudian,
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sadar program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan polemik serta panen penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Namun, Basuki memilih tak banyak bicara saat ditanya terkait keberlanjutan rencana program itu. Menurutnya, beberapa pihak seperti Kantor Staf Presiden (KSP) sudah berkomentar tentang Tapera dan itu dinilainya cukup. “Banyak sekali
