Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen telah menerima bagian pertama dari program bantuan Dana Moneter Internasional IMF senilai US$330 juta atau setara dengan Rp5,04 miliar (asumsi kurs Rp15.274 per dolar AS). Jumlah tersebut merupakan bagian pertama dari bantuan hampir US$3 miliar yang disetujui oleh IMF pada Senin (20/3).
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), emiten anak usaha BUMN dengan kapasitas terpasang panas bumi terbesar di dunia, memiliki pos pendapatan baru dari hasil perdagangan karbon. Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Nelwin Aldriansyah mengatakan, ini membuktikan operasional PGE telah mendapatkan sertifikasi dari berbagai lembaga karbon kredit. Sehingga PGE
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan insentif fiskal untuk mobil listrik baru akan diumumkan pada 1 April mendatang. Luhut berharap insentif itu nantinya menjadikan industri transportasi RI menjadi industri yang lebih hijau. Selain itu, insentif juga dapat mempercepat program KLBB. Menurutnya, Indonesia berisiko besar hanya menjadi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengirim 300 surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal temuan transaksi mencurigakan. Ada satu surat dengan nilai transaksi paling jumbo sebesar Rp189 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya menerima 300 surat dari PPATK, dengan nilai transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun. “Saya minta seluruh,
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pemberian subsidi motor listrik cuma berlaku dua tahun, yakni 2023 dan 2024. “Nilai bantuan pemerintah Rp7 juta per unit untuk motor listrik baru dan konversi. Bantuan ini hanya berlaku dua tahun, untuk 2023 dan 2024, untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi. Dengan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Istaka Karya yang dibubarkan karena pailit dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Pembubaran itu masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dan Peraturan Pemerintah
Bank Indonesia (BI) percaya diri Indonesia tidak akan terdampak besar oleh kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) dan krisis Credit Suisse. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) BI Firman Mochtar menegaskan ada dua faktor mengapa kebangkrutan SVB tak akan berdampak pada RI. Pertama, kecilnya eksposur sektor keuangan RI ke SVB.
Bank Indonesia (BI) mengklaim telah berhasil mengumpulkan devisa hasil ekspor (DHE) US$173 juta atau setara Rp2,6 triliun (asumsi kurs Rp15.363 per dolar AS). Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan angka tersebut diperoleh dari sejak 1 Maret 2023 atau usai lembaganya menerapkan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di
Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan hasil investigasi kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara, paling lambat satu bulan ke depan. Hal itu tercantum dalam kesimpulan hasil rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pertamina pada Kamis (16/3). Komisi VII DPR RI juga mendesak
Bank Indonesia menahan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen. Dengan demikian, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan keputusan ini dilakukan karena BI tetap konsisten dengan stance
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan pemudik diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini, 123,8 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan prediksi pergerakan itu disampaikan
Pemerintah resmi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) baru bagi beras kualitas medium dan premium. Selain HET, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) menuturkan HET beras dibagi dalam tiga zonasi. Untuk zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa
