Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok per batang alias ketengan mulai tahun depan. Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022. Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengungkap realisasi program kredit usaha rakyat (KUR) klaster Rp4,8 triliun atau 96,7 persen dari target Rp4,9 triliun. Realisasi Rp4,8 triliun tersebut didistribusikan kepada 1,39 juta debitur. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan KUR Klaster ini mampu mendorong UMKM untuk bermitra dengan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk mengatur slot penerbangan di Indonesia, termasuk tidak melayani penerbangan yang tak produktif. Budi mencatat penerbangan dalam negeri Indonesia saat ini dibandingkan dengan 2019 sudah pulih 71 persen. Bahkan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sudah mencapai tingkat pemulihan 90 persen.
Kelangkaan pupuk bersubsidi masih saja terjadi di tingkat petani di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, pupuk subsidi yang dipasok pemerintah masih jauh dari total kebutuhan petani. SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan secara nasional, kebutuhan pupuk subsidi tahun ini sesuai dengan usulan petani
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap proyek pembangunan pabrik pengolahan (smelter) bauksit bisa selesai sebelum larangan ekspor berlaku mulai 30 Juni 2023. “2023, ya sepertinya pertengahan lah (bisa selesai),” ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (23/12). Menurutnya, saat ini pemerintah memiliki 12 smelter bauksit. Dari jumlah itu,
Bank Indonesia (BI) baru saja melancurkan instrumen operasi moneter valuta asing (valas) baru. Instrumen ini adalah bagian dari upaya perjuangan memulangkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang banyak mengendap di Singapura. Seperti di ketahui, eksportir banyak menyimpan dolar hasil ekspornya di Singapura, mengingat suku bunga simpanannya yang lebih tinggi dibandingkan di
The Fed mengaku akan tetap mempertahankan kebijakan moneter ketat demi memerangi lonjakan inflasi. Targetnya ialah mengembalikan tingkat inflasi jadi dua persen. “Bukan pada penurunan suku bunga. Tapi, kami pikir kami harus mempertahankan sikap kebijakan yang membatasi (moneter) untuk beberapa waktu ke depan,” ujar Gubernur The Fed Jeremy Powell dilansir CNN
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tingkat inflasi global pada 2022 merupakan yang terburuk dalam 40 tahun terakhir. Lonjakan inflasi disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi akibat terganggunya rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina. Ia melanjutkan kenaikan inflasi ini pun membuat pemerintah dan pembuat kebijakan lainnya turun tangan. Dari sisi moneter,
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut sektor ketenagalistrikan menyumbang 40 persen dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan saat ini, total emisi dari sektor energi mencapai 600 juta ton. Selain sektor energi, sektor lain yang menyumbang emisi gas rumah kaca adalah transportasi sebanyak
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai ancaman resesi global pada 2023 semakin besar. Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu Rahadian Zulfadin mengatakan hal itu sejalan dengan belum ada tanda-tanda berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Belum lagi, kenaikan harga barang-barang yang masih akan terjadi tahun depan akibat
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan industri manufaktur dan perusahaan rintisan (startup) paling rentan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2023. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Reza Hafiz mengungkapkan kedua industri ini pun sudah melakukan pemutusan kerja sejak awal tahun. Beberapa startup Indonesia yang telah melakukan PHK di antaranya Sayurbox, Tanihub, Carousell, Shopee,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui bahan baku nuklir menjadi bagian pertambangan di Indonesia. Restu diberikan seiring dengan terbitnya aturan mengenai keselamatan pertambangan bahan galian nuklir. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir. PP yang ditandatangani pada 12 Desember
