Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membebaskan bea masuk atas impor bibit dan benih demi mendorong pengembangan industri pertanian, perikanan, dan peternakan di Indonesia. Stimulus ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024, yang berlaku sejak 3 Agustus 2024. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi
BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2024 sebesar US$145,4 miliar. Cadangan ini meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juni 2024 yang US$140,2 miliar. Bank sentral melalui pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Rabu (7/8) ini menyatakan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya penerbitan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik bahan anoda baterai lithium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8). Jokowi mengapresiasi kecepatan pembangunan pabrik yang baru 10 bulan lalu ditandatangani perjanjiannya di Beijing. Ia pun meyakini mimpi Indonesia mewujudkan ekosistem kendaraan listrik semakin
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi memungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk impor produk tekstil hingga karpet. Ini diputuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain. Aturan yang diteken pada 6 Agustus 2024 ini akan berlaku efektif
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai wakil ketua Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN). AHY dan Basuki bakal bertugas di bawah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua satgas tersebut. Penujukkan para menteri sebagai pucuk pimpinan satgas
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bakal meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) 50 persen untuk impor keramik. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan sudah menerima hasil kajian dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Ia menyebut sedang mempelajari laporan tersebut, sebelum menyurati Kementerian Keuangan. “Mudah-mudahan besok
PT Volex Indonesia milik Keluarga Rothschild meresmikan pabrik barunya di Kawasan Industri Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dengan nilai investasi mencapai US$40 juta atau setara Rp647,2 miliar (asumsi kurs Rp16.181 per dolar AS). Hal itu diungkap oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait. Peresmian tersebut
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri tekstil terkontraksi minus 2,63 persen secara kuartalan pada kuartal II 2024. Sementara, secara tahunan (yoy) pertumbuhan industri tekstil terkontraksi 0,03 persen. Kontraksi tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi RI yang mencapai 5,05 persen (yoy) pada kuartal II 2024. “Untuk kuartal II 2024 ada
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meresmikan SMF Research Institute yang diluncurkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Peluncuran ini dilakukan pada ulang tahun SMF yang ke-19 di Gedung AA Maramis. Sri Mulyani dalam sambutannya berharap, kehadiran SMF Research Institute dapat menjadi pusat pengembangan dan pengetahuan dibidang pasar pembiayaan perumahan di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah akan fokus memperhatikan sektor konsumsi sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target 5,2 persen pada semester II 2024. Pernyataan itu ia sampaikan merespons tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 yang tumbuh melambat sebesar 5,05 persen secara tahunan. Kendati mengalami pertumbuhan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tembus 5 persen pada kuartal II-2024. “Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 kami perkirakan antara April-Juni yang sudah selesai akan tumbuh di 5,0 persen atau sedikit di atas 5 persen yoy,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK, Jumat (2/8). Menurut Sri Mulyani,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung keinginan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR yang telah berakhir pada Maret 2024. Dengan perpanjangan ini, maka restrukturisasi kredit KUR akan berlaku hingga Maret 2025. Hanya saja aturan perpanjangan ini belum dirilis. “Terkait restrukturisasi KUR, OJK mendukung penuh program yang dijalankan pemerintah
