Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan barang impor ilegal di bawah pengawasan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan satgas bakal diluncurkan paling lambat satu hari sampai dua hari ke depan. Ia menegaskan prosesnya tinggal menunggu tanda tangan surat keputusan (SK)
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga buka suara soal nasib karyawan lima pabrik PT Kimia Farma Tbk yang bakal tutup. Ia mengatakan penutupan pabrik terpaksa dilakukan. Namun, Kementerian BUMN meminta agar Kimia Farma memberikan keadilan bagi karyawan. “Arahan kita, kalaupun dilakukan seperti itu harus win-win solution bagi Kimia Farma dan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membidik wilayah Amerika Selatan sebagai peluang berdagang dan investasi. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan pengusaha saat ini mendorong pasar non-tradisional. Artinya, pengusaha tak hanya membidik pasar-pasar di Asia saja. Oleh karena itu, pihaknya juga melirik potensi pasar di kawasan Amerika Latin. Apalagi,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai upaya menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia. “Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo yakin target penerimaan pajak pada 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun bisa tercapai. Hal ini ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024. Suryo menegaskan dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini, DJP tak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan seluruh pihak, termasuk
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemberian izin hak guna usaha (HGU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, hingga 190 tahun bertujuan demi mempercepat investasi. Ia menjelaskan sebelum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak
Hashim Djojohadikusumo, adik kandungnya presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan dirinya telah berkonsultasi dengan Bank Dunia terkait dengan rencana menaikkan rasio utang Indonesia dari 38% menjadi 40%. Hashim adalah salah satu penasihat terdekat Prabowo dan akan memainkan peran penting ketika pemerintahan baru dimulai. Menurut Hashim, Bank Dunia menilai kebijakan tersebut sebagai
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan kabar terbaru terkait penggabungan sektor karya perusahaan pelat merah. Rencana merger tersebut telah dikaji oleh Kementerian Keuangan dan kini prosesnya ada di Kementerian PUPR. “Sudah, saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya aja
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah isu presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak mau pindah ke IKN Nusantara. “Kata siapa (Prabowo tak mau pindah ke IKN)? Jangan pakai kata, informasi yang gak benar,” bantahnya usai memberi Kuliah Umum di IPDN Jatinangor, Kamis (11/7). “Insyaallah kok Pak Prabowo (pindah ke IKN),
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kelas menengah di Indonesia yang punya daya beli kian baik makin bertambah. Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlahnya mencapai 80 juta atau 30 persen dari total populasi Indonesia. Tito mengatakan pangsa pasar itu harus dimanfaatkan oleh Indonesia dengan baik agar jangan dibiarkan kabur ke luar
Komisi VI DPR RI menyetujui permintaan usulan Penanaman Modal Negara (PMN) untuk 16 perusahaan negara sebesar Rp44,24 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Adapun PMN yang diusulkan paling besar untuk PT Hutama Karya senilai Rp13,86 triliun. Dana jumbo ini rencananya digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap tiga skema pemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertama, pemindahan PNS ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. “Penapisan kelembagaan ini penting, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Tadi kami sampaikan
