Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. KPK meminta agar laporan tersebut dilengkapi data awal untuk mempermudah proses verifikasi. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up, dengan menyoroti biaya proyek per kilometer di Indonesia
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana menempatkan warga negara asing di jajaran direksi BUMN. Langkah ini bertujuan untuk transfer teknologi dan pengetahuan, serta mengeliminasi praktik negatif demi meningkatkan kualitas perusahaan berstandar internasional. Sebagai langkah penguatan, Danantara merombak manajemen PT Garuda Indonesia Tbk, termasuk mengganti direktur utama. Penggantian ini
Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas baru kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tugas tersebut mencakup kajian regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan peningkatan pendapatan pajak negara. Presiden meminta agar regulasi DHE dievaluasi untuk mengoptimalkan penerapannya. Aturan ini mewajibkan eksportir dari sektor tertentu untuk menempatkan devisanya di dalam sistem keuangan nasional.
Kinerja pasar karbon di Indonesia mengalami stagnasi dengan nilai transaksi dan partisipasi yang jauh tertinggal dibandingkan pasar global. Kondisi ini ditandai oleh penurunan harga karbon rata-rata serta nilai dan volume perdagangan yang terus menurun sejak awal peluncurannya. Penyebab utama stagnasi ini adalah penerapan strategi harga karbon hibrida dengan batas emisi
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Danantara untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 menjadi 200-240 perusahaan. Hal ini dilakukan agar BUMN dapat dikelola dengan standar yang lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengembalian investasi BUMN yang dinilai masih rendah. Presiden menargetkan agar return BUMN dapat
Presiden Prabowo Subianto telah mengubah aturan yang memungkinkan warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola BUMN dengan standar bisnis internasional dalam hal tata kelola, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, Presiden juga memberikan instruksi untuk merampingkan jumlah
Pemerintah memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian usaha bagi pengembang properti. Perpanjangan insentif ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung sektor properti yang
Realisasi penerbitan Patriot Bond telah berjalan sesuai target pemerintah dengan nilai yang berhasil dihimpun melampaui Rp50 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Dana dari obligasi tersebut akan dialokasikan untuk program Waste to Energy yang diproyeksikan membangun pengelolaan sampah. Proyek ini direncanakan berjalan
Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun. Pengembalian ini dilakukan karena dana tersebut kemungkinan tidak akan terserap pada tahun ini. Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa dana yang telah resmi dialokasikan dalam APBN untuk program MBG adalah sebesar Rp 71 triliun. Pemerintah akan
Pandangan para pengamat terbelah mengenai potensi pergerakan rupiah. Sebagian analis memprediksi rupiah akan menguat, sementara yang lain memperkirakan adanya pelemahan. Satu pihak memproyeksikan rupiah dapat terapresiasi hingga Rp 16.550 per dolar AS. Proyeksi penguatan ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya tensi perang dagang antara Cina dan AS. Di sisi lain,
Presiden Prabowo Subianto menghapus proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), khususnya kawasan Tropical Coastland, dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penghapusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang masuk dalam daftar PSN.
Pemerintah mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena dinilai belum efektif dalam memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Implementasi kebijakan ini dianggap masih bersifat administratif dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Masalah utama kebijakan DHE terletak pada desain dan insentif yang tidak menarik bagi eksportir. Imbal hasil yang
