Cadangan devisa Indonesia diperkirakan akan terjaga di atas US$145 miliar hingga US$155 miliar pada akhir 2024, di tengah kekhawatiran akan kondisi ekonomi dan geopolitik global. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual memprediksikan cadangan devisa masih akan stabil meski berbagai tantangan mengadang, seperti tensi geopolitik di
Pemerintah menyerap dana senilai Rp7,75 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 8 Oktober 2024. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp14,85 triliun. Serapan terbesar
PT Tata Metal Lestari yang didukung oleh PT Krakatau Baja Industri sebagai penyuplai bahan baku baja canai dingin (CRC), melepas ekspor Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Nexalume dengan metode Break Bulk Shipment dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan tujuan Kanada. Ekspor ini dilakukan pada Senin, 7 Oktober 2024, Rendra
Bank Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh setara atau bahkan di atas tingkat sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2024 dan 2025. Dalam laporan terbaru berjudul “World Bank East Asia and The Pacific Economic Update” edisi Oktober 2024, Indonesia diperkirakan menjadi satu-satunya negara besar di kawasan Asia Timur dan Pasifik
Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Raffi Ahmad masuk di kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie. Raffi mengatakan pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan lokapasar (marketplace) asal China, Temu, belum memiliki izin operasi di Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Moga Simatupang mengungkapkan Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang dapat melindungi perdagangan dalam negeri. “Selama mereka memilih persyaratan sesuai dengan Permendag 31/2023
Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut. Presiden Jokowi meminta hal ini dikaji secara mendalam. Sebab, untuk menciptakan stabilitas ekonomi, inflasi dan deflasi harus dikendalikan. Kata Jokowi, deflasi bisa terjadi karena dua hal. Pertama, penurunan harga yang terjadi karena pasokan dan distribusi bahan pokok berjalan dengan baik. Kedua, karena menurunnya
Vietnam berencana membangun kereta cepat senilai US$67 miliar atau setara Rp1.031,8 triliun (asumsi kurs Rp15.400 per dolar AS) tanpa bantuan asing dan semaksimal mungkin menggunakan pendapatan negara (APBN). Ini akan jadi proyek infrastruktur terbesar di Hanoi. Mengutip Reuters, Kementerian Transportasi Vietnam memperkirakan anggaran tahunan yang dibutuhkan untuk proyek itu sebesar
Pengusaha mulai khawatir dengan fenomena deflasi yang melanda Indonesia selama lima bulan beruntun belakangan ini. Mereka khawatir deflasi menjadi tanda daya beli masyarakat melemah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan fenomena deflasi tak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tapi perlu juga dilihat pengaruhnya terhadap daya beli.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melapor kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang penyalahgunaan anggaran stunting di daerah. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan laporan penyelewengan itu disampaikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kendati, ia tak spesifik merinci pemerintah daerah (pemda) mana yang dimaksud.
BPJS Ketenagakerjaan menggelontorkan Rp263,95 miliar untuk pembayaran klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Jumlah itu naik dari pembayaran kali pada Juni lalu sebesar Rp184 miliar. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan total dana Rp263,95 miliar itu diberikan untuk 37 ribu klaim peserta. Jumlah itu naik
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Silmy Karim mengungkap banyak Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin usaha mikro atau kecil di Pulau Bali. Silmy menerangkan kepemilikan itu terdeteksi saat anggota imigrasi menggelar operasi di lapangan. “Karena anggota saya, ketika melakukan operasi, mereka izinnya
