Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menyentil pemerintah daerah (pemda) yang anggarannya habis untuk membayar gaji dan bonus pegawai. Apalagi yang digunakan hasil pemberian pemerintah pusat melalui transfer ke daerah (TKD). Menurut Tito, kekuatan fiskal di daerah ada tiga yakni kuat, sedang dan lemah. Kategori lemah inilah yang paling boros
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia berhasil menghemat impor minyak hingga Rp404 triliun pada periode 2018-2022 berkat mandatori biodiesel. Menurutnya, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mendorong mandatori diesel dengan meluncurkan B30 yakni percampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak (BBM) solar.“Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah mencetak sawah baru. Menurutnya, cetak sawah harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sudaryono menyebut cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk. “Tanpa cetak sawah kita mau makan apa? Coba anda bayangkan penduduk kita tambah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim penerimaan negara dari hasil hilirasasi tembaga smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, bisa mencapai Rp80 triliun. Ia mengklaim angka itu bersumber dari dividen, royalti, pajak penghasilan (PPh) badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, bea keluar, dan pajak ekspor. “Ini angka
Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan perkembangan upaya optimalisasi lahan rawa untuk dijadikan sawah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, telah mencapai 95 persen dari target penggarapan 40 ribu hektare lahan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Direktorat Prasarana dan Sarana Kementan Hermanto saat meninjau langsung optimalisasi lahan rawa di Distrik Kurik, Merauke,
Kepolisian Kota Bekasi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (22/9) ini. “Hari ini kami melakukan olah TKP kejadian penemuan jenazah di sungai, Kali Bekasi,” kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani di RS Polri Kramat Jati,
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bakal melibatkan mahasiswa untuk mengembangkan program cetak sawah satu juta hektare. Sebagai imbalan, pemerintah menjanjikan pendapatan minimal Rp10 juta per bulan. Amran menuturkan saat ini pihaknya telah melibatkan 3.000 mahasiswa, siswa, dan petani milenial melalui program Merdeka Belajar ke lapangan. Para mahasiswa itu didorong untuk
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat untuk mempercepat izin edar susu ikan. Hal itu disepakati dalam pertemuan di kantor Kemenkop UKM, Jumat (20/9). “Susu yang dibuat dari hidrolisat protein ikan itu potensinya besar sekali. Jadi ini tentu mestinya menjadi potensi ekonomi kita
Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN melaporkan progres pembangunan tahap I Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mencapai 93 persen per 22 September. “Pembangunan tahap satu infrastruktur Kota Nusantara sudah mencapai 93 persen,” ungkap Kepala Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam, seperti dikutip
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo seksi I Kartasura-Klaten yang dilakukan secara terpusat di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9). Jokowi menyebut ruas tol sepanjang 22,3 kilometer itu mulai dibangun sejak 2021 dengan anggaran mencapai Rp5,6 Triliun. Tol itu pun menurutnya mulai beroperasi malam ini
Tupperware yang kalah saing dan punya beban keuangan cukup berat menjadi alasan mereka terancam bangkrut, padahal produk kesayangan emak-emak ini sudah eksis selama 78 tahun. Tupperware Brands Corporation sudah mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada Selasa (17/9). Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu butuh persetujuan pengadilan untuk menentukan nasib mereka
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami dugaan kebocoran data wajib pajak, termasuk diantaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pejabat negara lainnya. Menurutnya, sampai saat ini dugaan itu masih dicek kebenarannya. Pendalaman dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kementerian Keuangan.
