Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembentukan korps baru itu diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024. Jokowi menandatangani aturan baru itu 15 Oktober 2024. Korps itu bertugas membantu Kapolri dalam membina, mencegah, menyelidiki, dan menyidik dalam rangka
Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung (MA) Sunarto, terpilih menjadi Ketua MA menggantikan M. Syarifuddin. Dia memperoleh suara tertinggi dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA di di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA dihadiri oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan Muhammad Herindra lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Herindra bisa dilantik sebagai Kepala BIN oleh Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto mendatang. Sebelum dilantik presiden terpilih,
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian beharap Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia menjadi badan peradilan yang agung. Amzulian berharap di bawah kepemimpinan Hakim Agung Sunarto, KY dan MA akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi agar mampu memberikan harapan para pencari keadilan, serta mewujudkan visi
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, disebut memberikan pembekalan agar APBN tak bocor dan mengamankan aset negara. Hal itu disampaikan dalam pembekalan kepada calon menteri. “Harus membantu penghematan biaya-biaya APBN. Jangan sampai APBN bocor. Terus amankan aset-aset negara,” kata politikus Golkar Nusron Wahid di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat,
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perluasan subjek pelaku tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). MK berpendapat ketiadaan pembatasan dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan kesewenang-wenangan. Dalam gugatan tersebut, para pemohon yang merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menggugat Pasal 523 UU
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan selama 10 jam pada Selasa (15/10/2024). Alex juga menjelaskan penyelidik menanyakan soal alasan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Alex juga menegaskan pertemuan
Hakim agung nonaktif Gazalba Saleh divonis 10 tahun penjara usai diyatakan terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hakim menyatakan Gazalba terbukti menerima gratifikasi Rp500 juta dari Jawahirul Fuad terkait pengurusan kasasi. Hakim juga menyatakan Gazalba menerima bagian dari Rp37 miliar yang diberikan pengacara Jaffar Abdul Gafur,
Rapat Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati penambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Periode 2024-2029. Rapat tersebut diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, AKD yang ditambahkan meliputi dua
Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto akan melanjutkan pemanggilan para calon pembantunya di kabinet mendatang, pada hari ini, Selasa (15/10/2024). Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan setelah memanggil sebanyak 49 nama calon menteri, Prabowo menjadwalkan untuk ‘mewawancara’ langsung para calon wakil menterinya, serta para calon kepala badan. Dasco mengatakan,
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut ketua umum partai politik (Ketum parpol) pendukung pemerintahannya telah mengajukan calon menteri tidak hanya berasal dari kader, melainkan kalangan profesional. Hal ini disampaikan Prabowo usai menerima puluhan calon menteri dan wakil menteri di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai pewarta mempertanyakan tak
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 48 terdakwa kasus korupsi divonis bebas dan 11 orang divonis lepas sepanjang tahun 2023. Data itu diperoleh ICW dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023. “Berdasarkan pemantauan tahun 2023, setidaknya terdapat 59 orang divonis bebas dan lepas.
