Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak boleh ada kriminalisasi bagi para pedemo yang melakukan aksi unjuk rasa. Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa massa demo harus tetap damai dan sesuai aturan yang berlaku. Prabowo juga mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa juga ada batas waktunya, yakni sampai pukul 18.00. Sebelumnya, Direktur
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Dia mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang terjadi. Termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat pihak kepolisian. Sigit juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca-kerusuhan. Direktur
Kuasa Hukum eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris menegaskan kliennya tidak menerima sepeserpun uang dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan menanggapi dan membiarkan kasus berjalan. “Saya tidak bisa berkomentar, karena perkara ini sedang dalam tahap penyidikan, biarkan saja berjalan sesuai ketentuan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang
Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRC) Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025). Dalam siaran pers BPMI Setpres, pertemuan tersebut berlangsung hangat usai menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Danyon A Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sanksi itu diberikan lantaran Majelis Sidang menilai Cosmas tidak bersikap profesional saat bertugas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah meminta keterangan dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, soal aliran uang dalam dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Fadlul saat ini sedang diperiksa oleh para penyidik lembaga antirasuah pada Selasa, 2 September 2025. Fadlul pun turut dimintai konfirmasi oleh para penyidik
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen (Mar) TNI Freddy Ardianzah mengatakan, TNI mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa). Meski banyak melibatkan masyarakat, Freddy memastikan keterlibatan sipil bukan berarti mengganti peran aparat dalam menjaga keamanan wilayah. Kegiatan ini dilakukan agar tercipta sinergitas antara TNI dan masyarakat dalam
KPK terus mengusut dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Kini penyidik menyita puluhan miliar dalam bentuk dollar hingga empat unit mobil dalam kasus ini. KPK menyita uang USD 1,6 juta atau sekitar Rp 26 miliar. Tak hanya itu, penyidik juga menyita lima bidang tanah. Tim penyidik telah melakukan penyitaan kepada
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengecam peristiwa penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian di Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas), Bandung, pada Senin (1/9) malam. Ia menegaskan bahwa lingkungan perguruan tinggi harus menjadi tempat yang aman dari tindak kekerasan. Lebih lanjut, Komisi X DPR RI
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak bicara banyak saat ditanya wartawan usai diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (1/9/2025). Pantauan Kompas.com, Yaqut diperiksa hampir tujuh jam, ia tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.18 WIB dan keluar dari Gedung KPK pada 16.19 WIB. Ia
Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo, menilai langkah partai politik menonaktifkan kadernya yang duduk di DPR RI merupakan mekanisme internal, bukan aturan yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Menurutnya, AD/ART menjadi instrumen kontrol partai terhadap kader yang duduk di parlemen. Meski istilah penonaktifan tidak tercantum dalam Undang-Undang
Presiden Prabowo Subianto berdialog dan mendengar langsung kritik serta aspirasi pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9). Dalam pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan
