DPR dan pemerintah bersepakat bahwa kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ), atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kesepakatan tersebut pun dimuat dalam Draft Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini sedang dibahas DPR bersama pemerintah. Ketua Komisi
Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soejanto Tjahjono menyebutkan ada tiga tahapan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, pada Rabu, 2 Juli 2025. Dalam investigasi pada fase pertama yang dilakukan lembaga non-struktural itu, lanjut Soejanto Tjahjono, selain mewawancarai penumpang dan kru selamat juga
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan itu merespons polemik putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal. “Undang-Undang MK tidak ada revisi, kan itu sudah direvisi periode anggota DPR yang lima tahun yang lalu,” kata Adies di
Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil harmonisasi draf Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat yang digelar, pada Selasa (8/7/2025). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengungkapkan, seluruh fraksi di Baleg dan perwakilan Komisi VIII telah menyatakan setuju terhadap hasil harmonisasi tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan. Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Budi mengatakan, KPK juga membuka kemungkinan akan memanggil eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Dia juga menekankan bahwa kasus
Partai Nasdem minta MPR untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan polemik putusan MK itu perlu original intent atau penafsiran resmi dari MPR RI. Dia bilang putusan tersebut bisa menyebabkan deadlock atau kebuntuan konstitusi. Ia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku bakal berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait siapa sosok yang akan mengisi jabatan Wakapolri. Kendati demikian, Sigit tak membahas lebih jauh ihwal sosok perwira tinggi (pati) Polri yang berpeluang mengisi jabatan Wakapolri. Ia justru melemparkan candaan dengan menunjuk beberapa jenderal bintang 3 yang saat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu untuk pengisian anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dapat diselenggarakan antara dua tahun hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi
Sebanyak 24 calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI telah selesai menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR. Pemantapan terhadap para calon dubes pilihan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai Komisi I DPR sudah berjalan sesuai rencana. Adapun fit and proper test terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan hukuman eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dikurangi melalui sidang peninjauan kembali (PK). Pemberian keringanan hukuman itu dinilai bisa menjadi preseden, dalam pemberian vonis koruptor ke depannya. Budi mengatakan, KPK sejatinya menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana atau terdakwa kasus korupsi. Namun, jika
Polres Bandara Soekarno Hatta menangkap 11 dari 28 tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Praktik ilegal ini dijalankan dengan modus merekrut pekerja migran Indonesia secara ilegal. Para tersangka menjaring korban secara langsung atau melalui media sosial. “Masih ada tersangka yang diburu,” ujar Kapolres Bandara Soekarno Hatta
