Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil dan memeriksa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim). Pemanggilan menkes dinilai penting untuk menelusuri lebih jauh alur perintah maupun dugaan aliran dana dalam proyek tersebut. Plt Deputi Penindakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan terbaru terkait kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Dari 53 kapal yang diakuisisi, sebanyak 16 kapal diketahui masih terbengkalai di galangan kapal dan belum dapat dioperasikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kapal-kapal tersebut mangkrak karena biaya perbaikan
Ketegangan politik dan hukum kembali mencuat dalam akhir pekan ini. Hal itu memperlihatkan bagaimana dinamika kekuasaan dan penegakan regulasi di Indonesia tengah mengalami guncangan signifikan. Pada satu sisi, pemerintah terus memajukan agenda strategisnya melalui percepatan penyusunan kebijakan dan konsolidasi internal. Namun pada sisi lain, sejumlah gejolak dari berbagai sektor menunjukkan
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan merupakan agenda monopoli hukum oleh Kepolisian RI. Musababnya, dalam aturan hukum acara itu disebutkan bahwa Polri adalah penyidik utama dalam setiap tindak pidana. Isnur mengatakan KUHAP baru ini bakal menimbulkan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry periode 2017–2024, Ira Puspadewi terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh perusahaan pelat merah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa putusan
Pemerintah Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza usai Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF). Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan rasuah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga antikorupsi menyebutkan pengusutan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Penyelidikan ini, kata Budi, masih berhubungan dengan penyelenggaraan haji. Ia menolak menjelaskan detail perkaranya. “Ini menjadi tugas rumah kita bersama, tidak hanya KPK, tapi juga
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI. Ia mengatakan setelah mengesahkan RUU KUHAP, Komisi III selanjutnya akan membahas RUU Perampasan Aset. Namun demikian, ia menyebut masih menunggu arahan dari pimpinan DPR terkait kapan dimulainya pembahasan
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Sharif Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan objek praperadilan diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan kemarin. Ia mengatakan perluasan objek praperadilan itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya mengontrol kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum. Eddy mencontohkan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyatakan tidak ada pemusnahan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat akan maju sebagai Wali Kota Surakarta, melainkan penghapusan arsip buku agenda. “Sudah ada klarifikasi dari KPU Surakarta. Itu tidak dimusnahkan,” ujar August di Gedung KPU RI, Jakarta, hari ini. Ia juga mengatakan
Sejumlah purnawirawan TNI mewacanakan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa, dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025). “Nah, polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan. Polisi
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengkritisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh DPR pada Selasa (18/11). Wirya menilai pengesahan revisi KUHAP menandai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia mengatakan alih-alih menjadi tonggak pembaruan hukum acara yang
