Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap hasil besar dalam pemberantasan narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sebanyak 197,71 ton barang bukti narkoba berhasil disita dari ribuan kasus di seluruh Indonesia. Barang bukti tersebut terdiri dari 184,64 ton ganja, 6,95 ton sabu, 1.458.078 butir ekstasi, 1,87 ton tembakau gorila, serta berbagai jenis
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, perdebatan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di kalangan pemerintah sudah selesai. Perdebatan terkait RUU itu di antaranya meliputi norma Pasal 56 Ayat (1) huruf d yang menyatakan TNI termasuk sebagai penyidik tindak pidana siber. Supratman mengeklaim, kini tidak
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulnya agar tindak pidana korupsi (tipikor) dimasukkan sebagai pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang HAM. Pigai mengatakan belum ada negara yang memasukkan tipikor dalam kategori pelanggaran HAM. Menurut Pigai, pengaturan itu telah disusun dalam dokumen revisi Undang-Undang
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pihaknya menyoroti dugaan tindakan nir-empati dan perundungan terhadap almarhum mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Timothy Anugerah Saputra. Pigai menyebut perilaku semacam itu tidak dapat ditoleransi, terlebih terjadi di lingkungan akademik. Pigai menjelaskan laporan yang diterimanya bukan melalui jalur resmi, tetapi tetap ditindaklanjuti secara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan bersikap proaktif dalam menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang diungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Budi mengatakan KPK akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut. Termasuk juga dengan melakukan pengumpulan
Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong belum selesai berjuang menuntut keadilan. Meski telah bebas berkat keputusan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR, Tom mengaku masih memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan kebenaran atas proses hukum yang pernah menjeratnya. Pada Selasa (21/10/2025), Tom kembali mendatangi Gedung Komisi
Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan aset sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke negara lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kasus korupsi persetujuan ekspor CPO dan turunannya periode 2021-2022. Penyerahan aset sitaan dilakukan secara simbolik dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut, bakal ada koordinasi atau pembagian tugas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Zulkifli, pembagian tugas tersebut diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang koordinasi tata kelola pelaksanaan program MBG. Menko yang karib disapa Zulhas ini mengungkapkan, bakal ada pembagian antara penyelenggaraan
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, menilai keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memulihkan pidana pengganti Rp13,25 triliun dari kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO) sebagai capaian besar dan langkah yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan satu kasus tidak serta-merta menandakan perbaikan menyeluruh dalam pemberantasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta eks Menkopolhukam Mahfud MD memberikan data soal dugaan mark up kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Informasi itu dipastikan bakal ditindaklanjuti. Budi mengatakan, informasi dari Mahfud penting untuk mulai menelusuri kemungkinan adanya mark up dalam proyek Whoosh. Saat ini, pemanggilan terhadap eks Menkopolhukam itu belum bisa
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti permasalahan dalam sistem peradilan hukum pidana selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Peneliti ICJR Iftitah Sari mengungkapkan berbagai macam masalah sektor penegakan hukum dimaksud sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Tita mengatakan kebijakan yang sudah dilakukan belum mampu menyelesaikan
Pakar elektoral dan tata kelola pemilu dari Universitas Airlangga, Kris Nugroho menegaskan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurut Kris, perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Kris menilai,
