Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ishfah Abidal Aziz atau yang dikenal sebagai Gus Alex. Ia dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk Indonesia. Pemanggilan ini dilakukan beberapa hari setelah penyidik KPK menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 12 Maret 2026
Badan Legislasi (Baleg DPR RI) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun pimpinan dan anggota DPR RI (UU Pensiun DPR) inkonstitusional bersyarat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan bahwa secara hukum, undang-undang yang telah diputus oleh MK otomatis masuk ke
Kementerian HAM memastikan biaya pengobatan dan pemulihan Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang menjadi korban serangan air keras, akan ditanggung negara. “Kementerian HAM memastikan bahwa negara akan menanggung biaya pengobatan dan pemulihan hingga tuntas,” kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto melalui keterangan tertulis, Minggu (15/3). Mugiyanto meminta Polri mempercepat penyelidikan atas
Pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menteri
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, memberikan respons mendalam terkait penetapan tersangka Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Cak Imin mengaku terkejut mendengar kader partainya terlibat dalam kasus dugaan korupsi bermodus pemerasan. Bertempat di Gedung DPP PKB, Jakarta, Minggu (15/3), pria yang
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberi penjelasan soal penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Bukan hanya itu, TNI Angkatan Darat (AD) juga angkat bicara karena sebagian warga khawatir penetapan status siaga 1 terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah akibat serangan
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Rudianto menegaskan bahwa Komisi III, sebagai mitra kerja KPK, menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap mantan
Jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI kembali dihidupkan setelah sekitar 25 tahun sebelumnya dihapus dari struktur organisasi TNI. Pengaktifan kembali jabatan tersebut merupakan bagian dari validasi organisasi di tubuh TNI yang juga disertai mutasi terhadap 27 perwira tinggi (pati) dan 8 perwira menengah (pamen). Jabatan Kaster TNI bakal diisi oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kapasitas sebagai tersangka kasus kuota haji. Lebih lanjut, Budi mengatakan pemeriksaan terhadap Yaqut diagendakan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang suap oleh Bupati Muhammad Fikri Thobari (MFT) yang mencapai Rp980 juta selama bulan Ramadan 1447 Hijriah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan uang tersebut diduga berasal dari tiga perusahaan yang memenangkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat orang lainnya menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Budi mengatakan KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan ekspose atau gelar perkara. Lebih lanjut dia menjelaskan peran dari lima orang tersebut adalah dua sebagai penerima, dan
Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, mengusulkan agar dibuat metode omnibus terbatas sekaligus kodifikasi terbatas terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal ini disampaikan Jimly dalam rapat bersama Komisi II DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menurutnya, metode omnibus law juga bisa diterapkan dalam urusan kepemiluan,
