KEGIATAN
Menko Hadi Pastikan Penyematan Bintang 4 ke Prabowo Sesuai Prosedur
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahajanto mengatakan pemberian pangkat bintang empat yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah sesuai prosedur. Hadi memastikan prosesnya sesuai dengan Undang-Undang. Menurut Hadi, Prabowo sebelumnya sudah menerima Bintang Yudha Dharma Utama pada tahun 2022. Bintang
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan
Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK. Adapun JPU KPK sebelumnya mendakwa SYL telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dan memaksa pejabat eselon satu di Kementerian Pertanian (Kementan) beserta jajaran di bawahnya.
UU Pemda Akan Direvisi, Sejumlah Kewenangan Kepala Daerah Bakal Ditarik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Kajian ini dilakukan karena revisi UU Pemda masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam
TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, T.B. Hasanuddin, menilai pemberian gelar kehormatan Jenderal TNI oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak punya dasar hukum. Pasalnya, dia berujar tak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian gelar kehormatan bagi seorang purnawirawan. Pasca-Reformasi 1998, Hasanuddin mengatakan pemberian pangkat
Objek Korupsi Rumah Dinas Anggota DPR: Kamar Tidur hingga Kulkas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR RI. Objek korupsi tersebut mulai dari kamar tidur hingga kulkas. “Pengadaan kelengkapan rumah, ada untuk kamar tidur, ruang tamu, televisi, kulkas, dan lain-lain,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis,
Hari Ini Mantan Mentan Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bakal mendengarkan dakwaan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. “Agenda sidang pertama,” tulis sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip pada Rabu (28/2). Persidangan Syahrul
Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi
Rencana penyematan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap hanya sebagai wujud transaksi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Rencana pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis dari Jokowi dan bagian dari transaksi kekuasaan politik elektoral,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).
Waduh! Pengadaan Perabotan Rumah Dinas DPR jadi Ladang Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas di DPR bukan soal pembangunan. Tindak pidananya terjadi dalam tahapan pembelian perabotan untuk mengisi hunian tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan kasus ini bukan penerimaan suap, maupun gratifikasi. Lembaga Antirasuah mengendus adanya kerugian keuangan negara yang terjadi
Akui Kecurangan Pemilu Masif, Jimly Asshiddiqie Apresiasi Hak Angket
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2). Dia mengaku kunjungan tersebut berdasarkan permintaan Airlangga. Pertemuan tersebut membahas seputar kondisi ketatanegaraan pascapemilu 2024. Jimly memberikan pendapat dan masukan kepada Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar. “Sudah beberapa
KPK: Negara Rugi Miliaran Rupiah dari Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI. Negara ditaksir merugi miliaran rupiah. “(Kerugian negaranya) miliaran rupiah,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (26/2). Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci total pastinya. Sebab, penghitungan
Kemendikbud Turun Tangan Usut Dugaan Rektor UP Lecehkan Karyawan
Rektor Universitas Pancasila diduga melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya hingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendibudristek RI) pun turun tangan. “(Kami sudah monitor kasus tersebut) berdasar laporan masyarakat. Kasus tersebut sudah ditangani inspektorat jenderal,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,