Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana terkait gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, hari ini, Senin (6/5). Ahmad Muhdlor menggugat pemberian status tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus pemotongan dana ASN di Sidoarjo. Mereka yakni Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada 24 April 2024. Pembicaraan kini mengarah kepada pembentukan kabinet seraya menanti waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat disebut
Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP, dalam petitumnya, meminta hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Putusan itu nantinya diharapkan menjadi pertimbangan MPR membatalkan pelantikan Prabowo
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggugat ribuan suara yang pindah ke partai politik lain dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (PHPU Pileg) atau sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Kamis, 2 Mei 2024. PDIP mengajukan gugatan sengketa Pileg Dewan Perwakilan Rakyat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai penerimaan gratifikasi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan beberapa orang lainnya mencapai Rp149 miliar. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mendetailkan, dari jumlah tersebut, Puput menyamarkan penerimaannya hingga Rp90 miliar melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan potensi itu muncul setelah banyak ditemukan fakta-fakta menarik di persidangan terdakwa SYL, selain yang tertuang dalam surat dakwaan jaksa. Ia kemudian menegaskan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Kamis, 2 Mei 2024. Sidang tersebut akan memeriksa 81 perkara, yang merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini masih akan diadakan dalam tiga panel, masing-masing dengan tiga hakim konstitusi. Panel pertama diisi oleh hakim Suhartoyo,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait kasus bunuh diri anggota Polresta Manado Brigadir RA yang terjadi pada Kamis (25/4). Listyo mengatakan saat ini penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya masih terus mendalami motif bunuh diri yang dilakukan oleh Brigadir RA. “Yang paling utama adalah
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) memberikan pesan kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran pada Hari Buruh Internasional 2024. Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin meminta Prabowo-Gibran untuk mengevaluasi dan merevisi kembali UU Cipta Kerja. Irham menyebut sejak awal pihaknya menolak RUU tersebut, semenjak tahap pengusulan
Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Pambudi mengatakan keluhan konsumen soal bea masuk barang dari luar negeri yang mahal selama 2023 dan 2024 hanya ada 2 laporan saja. Rio memberikan data pengaduan soal bea cukai pada 2023 yang menyebut pembelian salah satu konsumen yang barang senilai USD
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan, gugatan partainya ke Mahkamah Konstitusi atau MK soal sengketa pemilihan legislatif bukan karena dicaplok suaranya oleh Partai Garuda, namun PPP menilai ada kesalahan pencatatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mardiono menekankan, pihaknya sebagai peserta pemilu tentu saja tak melakukan
Eks Koordinator Subtansi Rumah Tangga (Rumga) Kementerian Pertanian (Kementan), Arief Sopian membeberkan soal pengumpulan uang yang dilakukan pejabat eselon I Kementan. Uang yang dikumpulkan hingga nyaris Rp1 miliar itu lantas diberikan ke para anggota DPR RI, termasuk politikus Nasdem. Hal tersebut disampaikan Arief saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri
