Partai NasDem menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencuri kedaulatan rakyat karena memutuskan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Karena MK dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menyebutkan bawah pemilu dilaksanakan dalam waktu lima tahun sekali. Aturan ini juga menjelaskan bahwa pemilu
Menteri Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini. AHY menambahkan bahwa keputusan ini akan berdampak pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp 231 juta saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi dugaan suap proyek
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan waktu pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal mulai tahun 2031 dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun. Aria menilai putusan MK tersebut membuka
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Maluku Utara. Burhanuddin mengatakan peningkatan pengawasan itu penting lantaran Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang terkenal atas kekayaan nikel di Indonesia. Bahkan ia menyebut cadangan nikel itu berkontribusi dalam pemenuhan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia. Ia mengatakan blue print tersebut bertujuan mengetahui batas-batas wilayah yang akan diatur dalam Undang-Undang. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan perlu adanya
Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, Tri Prasetio Putra Mumpuni mengajukan uji materiil Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun perwira TNI. Pasal 53
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait penyelenggaraan dan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Dugaan itu tengah dalam penyelidikan lembaga antikorupsi tersebut. KPK belum menerangkan lebih detail soal konstruksi dugaan korupsi tersebut. Hal itu mengingat penanganan kasusnya masih dalam penyelidikan, sehingga kerahasiaannya dijaga. Namun diketahui, KPK sempat
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh. Menurutnya, kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan teknis administratif saja tidak cukup. Perlu dilakukan pembaruan kebijakan penetapan wilayah dan penamaan rupabumi. Khozin juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dinamika
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Pembubaran itu diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar tidak bisa membuktikan asal-usul uang Rp915 miliar dan emas 51 kilogram yang ditemukan Kejaksaan Agung di rumah kediamannya. Atas dasar itu, hakim dalam putusan yang dibacakan hari ini memerintahkan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran meningkatkan status dari sebelumnya Siaga II menjadi Siaga I. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, setelah mempertimbangkan eskalasi konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel. Dengan meningkatnya status siaga tersebut, WNI yang berada di Iran siap untuk dievakuasi kembali ke Indonesia.
