Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Status Nadiem Makarim Masih Saksi Terkait Kasus Chromebook, Kejagung Fokus Empat Tersangka

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, saat ini fokus penyidik masih tersentral pada penguatan bukti untuk empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 yang sudah diumumkan. Hingga kini belum ada tanda-tanda dari penyidik untuk meningkatkan status hukum mantan mendikbudristek Nadiem Makarim yang

Selengkapnya »
23 Juli 2025

RKUHAP Dinilai Potensial Melemahkan Pemberantasan Korupsi dan KPK

Transparency International Indonesia (TII) sepakat ada sejumlah pasal bermasalah dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Bahkan, berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sahel mengatakan, KPK bakal menjadi penegak hukum paling berdampak atas calon aturan baru itu. Sebab, Lembaga Antirasuah berpegang pada KUHAP, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Tindak Pidana

Selengkapnya »
23 Juli 2025

Babak Kedua Tom Lembong Vs Jaksa akan Bergulir di Tingkat Banding

Pertarungan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong melawan jaksa penuntut umum (JPU) berlanjut hingga ke tingkat banding. Baik Tom Lembong maupun jaksa, sama-sama keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang menghukum mantan anak buah Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pihak

Selengkapnya »
23 Juli 2025

Praktisi Hukum: RKUHAP Tidak Progresif, Abaikan Jaminan HAM

Praktisi hukum Ifdhal Kasim menilai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas tidak progresif. Ifdhal menyoroti pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum oleh pengadilan atau judicial scrutiny yang justru menghilang. Demikian disampaikan Ifdhal dalam agenda ‘Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025: Revisi KUHAP untuk Siapa?’

Selengkapnya »
22 Juli 2025

Korupsi Kredit 3 Bank BUMD ke Sritex Bikin Negara Rugi Rp 1 Triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 8 tersangka baru terkait kasus korupsi pemberian kredit oleh tiga bank daerah kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Kasus ini membuat negara merugi hingga Rp 1 triliun. “Kerugian negara dari pemberian kredit ini, kepada tiga bank itu kurang lebih sebesar Rp 1.088.650.808.028 yang saat ini

Selengkapnya »
22 Juli 2025

Menanti Aksi Aparat Usut Beras Oplosan Usai Prabowo Beri Perintah…

Beredarnya beras oplosan di pasaran telah mencederai kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, beras oplosan bahkan beredar hingga ke rak supermarket dan minimarket. Beras oplosan dikemas seolah-olah premium oleh si pengoplos, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu konsumen. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan

Selengkapnya »
22 Juli 2025

Prabowo Perintahkan Penegak Hukum Berantas Mafia Pangan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia pangan yang selama ini merugikan rakyat dan negara. Dalam pidatonya di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dia mengungkapkan, data kerugian yang sangat besar akibat ulah oknum pengusaha nakal dalam tata niaga pangan, khususnya beras. Praktik curang dengan menjual beras biasa sebagai

Selengkapnya »
21 Juli 2025

Pengacara Tuding Hakim Tak Profesional, Usai Sebut Tom Lembong Terapkan Ekonomi Kapitalis

Kuasa hukum Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyebut, majelis hakim tidak profesional karena menyebut kliennya mengambil kebijakan dengan pendekatan ekonomi kapitalis. Pandangan majelis hakim itu tertuang dalam pertimbangan putusan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman untuk Tom Lembong dalam dugaan korupsi importasi

Selengkapnya »
21 Juli 2025

PPATK: Aliran Dana TPPO di Myanmar Pakai Aset Kripto

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap aliran dana tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar biasa menggunakan aset kripto. Myanmar menjadi negara yang disorot karena di sana banyak ditemukan warga Indonesia yang menjadi korban TPPO. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan aliran aset kripto itu biasanya dialihkan dahulu melalui

Selengkapnya »
21 Juli 2025

Upacara Hari Kemerdekaan di Jakarta, OIKN Ikuti Pemerintah Pusat

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendukung keputusan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia di Jakarta. Sebab, di saat yang sama hal itu juga dapat memudahkan pembangunan yang masih terus berlangsung saat ini. Pada tahap kedua pembangunan IKN, lanjutnya, otorita memfokuskan pada pembangunan akses jalan,

Selengkapnya »
18 Juli 2025
Search