Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai penting bagi aparat untuk lebih terbuka dalam menjelaskan motif di balik aksi self harm atau dugaan bunuh diri yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Penjelasan terbuka itu penting untuk menanggapi kasus diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang
Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR Indonesia) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Yang terbaru ialah peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah di sebuah Rumah Doa di Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7). Ketua Umum GEMPAR
Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39), pada Selasa (29/7/2025). Konferensi pers akan digelar di Aula Satya Haprabu, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, pukul 13.30 WIB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dilakukan secara sah, terbatas, dan akuntabel. Ia menjelaskan, Pasal 56 UU PDP secara eksplisit membolehkan pengiriman
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. Bima menjelaskan saat ini, pemerintah mulai membahas berbagai opsi tindak lanjut putusan MK tersebut, termasuk dampaknya terhadap sistem politik dan kelembagaan daerah. Ia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pelaku usaha untuk menghentikan seluruh aktivitas pembakaran lahan yang bisa memantik karhutla di Riau. Hal itu disampaikan Kapolri usai meninjau langsung situasi Karhutla di Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Riau, melalui udara, pada Kamis (24/7) hari ini. Ia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penyelidikan dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkaitan dengan kebutuhan mendesak saat pandemi Covid-19. Pengadaan tersebut dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran daring di seluruh Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu,
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan pembacaan vonis atau putusan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini, Jumat (25/7). PN Jakpus juga akan menyiarkan sidang pembacaan putusan terkait kasus anak buah Megawati Soekarnoputri itu secara
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan menghapus sifat lex specialis tindak pidana korupsi. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan asas hukum yang mengandung arti ‘aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.’ Dalam konteks ini, UU Tipikor dianggap sebagai aturan
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) resmi mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Dia mengatakan, salah satu alasan JPU mengajukan vonis lantaran adanya perbedaan pendapat terkait kerugian negara. Dalam sidang vonis pada
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menjelaskanm, desain logo hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang diluncurkan di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini adalah pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, karya itu sudah melalui proses penjurian tahap akhir dan penentuan pemenang sayembara. Dalam proses penilaian tahap akhir
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta konsep maupun rancangan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dikaji ulang dan disempurnakan. Adapun PPHN menjadi salah satu pembahasan yang didelegasikan pimpinan MPR RI 2019-2024 kepada MPR RI periode 2024-2029. Haluan negara tersebut disebut sebagai panduan menjalankan pembangunan
