Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meningkatkan penanganan kuota haji tambahan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah rampung mengklarifikasi mantan Menteri Agama era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas, hari ini. Asep menargetkan peningkatan status tersebut akan dilakukan pada bulan ini. Sebelumnya, Yaqut mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk menjelaskan
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) berkaitan dengan dugaan suap peningkatan kualitas rumah sakit dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada hari ini, KPK tak hanya bergerak di Sultra. Tim penindakan juga melakukan operasi senyap di Jakarta dan Sulawesi Selatan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi mengenai pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Perkara ini masih di tahap penyelidikan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan untuk memberikan nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak dengan kondisi tengkes atau
Sindikat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan dan terus memakan korban. Bukan hanya warga dewasa yang jadi korban karena tergoda pekerjaan dengan penghasilan baik, anak-anak di bawah umur–bahkan bayi–pun menjadi korban TPPO. Mengutip dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menyelidiki pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu pihak yang akan dimintai klarifikasi adalah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mempertanyakan alasan pembagian kuota tambahan dilakukan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pemblokiran jutaan rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Untuk itu, komisi melakukan analisis dampak pemblokiran rekening itu terhadap hak asasi manusia. “Komnas HAM sudah bersepakat akan melakukan pemantauan penyelidikan terkait dengan pemblokiran rekening ini,” ujar Ketua Komnas HAM Anis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada Kamis, 7 Agustus 2025, dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud. Sebelumnya, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sejumlah pihak yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam penyidikan kasus Harun Masiku. Budi mengatakan pemanggilan Hasto tersebut agar perkara Harun Masiku segera tuntas. Terlebih, saat ini KPK masih menyita barang mantan terdakwa yang bebas setelah memperoleh amnesti dari presiden. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto
Presiden Prabowo Subianto disebut tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah komunitas. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang masih dalam batas wajar. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). Menurutnya, tidak ada larangan mengibarkan bendera fiksi seperti One Piece,
Ancaman pidana kepada masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece dinilai berlebihan. Penggunaan bendera sebagai sarana penyampaian kritik merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, ekspresi damai lewat pengibaran bendera bukanlah makar, apalagi upaya pecah belah bangsa. Alih-alih merepresi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis pemberian abolisi kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong dan amnesti kepada terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik korupsi. Sebaliknya, dia memandang langkah yang ditempuh Presiden atas dua kasus hukum yang dinilainya sarat muatan politik
Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan segera menganalisis laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015-27 Juli 2016 Thomas Trikasih Lembong. Mukti menjelaskan KY melalui tugas pemantauan persidangan telah mengawal kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat
