Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap jumlah anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalnya yang main judi online mencapai lebih dari 1.000 orang. Jumlah transaksi yang melibatkan anggota dewan itu mencapai 63 ribu transaksi secara nasional. Adapun secara khusus di DPR RI saja mencapai lebih dari 7 ribu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkiraan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi bantuan sosial bantuan presiden (Bansos Banpres) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi (Jabodetabek). “Sementara kurang lebih Rp125 miliar. Tapi masih dihitung ya,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan wilayah dengan pemain judi online paling banyak di Indonesia. Jumlah transaksi judi online di Jabar mencapai Rp3,8 triliun. “Yang paling di atas Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8
Gangguan yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional (PDN) merupakan masalah serius yang menjadi tanggung jawab Menkominfo dan Kepala BSSN. Keduanya menurut anggota Komisi I DPR Sukamta adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. “Ini persoalan keamanan nasional. Mereka mengumpulkan semua data K/L dan Pemda jadi satu. Ternyata tidak
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah perlu disikapi hati-hati. Putusan MA mengabulkan gugatan Partai Garuda. Menurut dia, putusan MA tersebut membuat penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), kebingungan terkait peluang diskriminatif terhadap pendaftaran calon kepala daerah
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menyatakan, tim Siber TNI saat ini masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data milik Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Sampai saat ini, pihaknya belum dapat membenarkan atau membantah dugaan peretasan itu. Di lini masa media sosial X, akun ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin
Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis sembilan tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang getol-getolnya menyuarakan amendemen UUD 1945 untuk dikembalikan ke naskah asli. Jika UUD 1945 kembali ke naskah asli, maka artinya Presiden tak lagi dipilih langsung rakyat, melainkan kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, semua partai politik telah menyetujui
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah pihaknya telah sepakat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikembalikan ke naskah asli. Pernyataan itu Airlangga sampaikan saat dikonfirmasi terkait klaim Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut semua partai setuju mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen. Adapun La
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji bakal menindak tegas anggota yang terbukti terlibat judi online. Selain itu, Sigit juga mengatakan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terus bergerak untuk mengungkap kasus judi online di Indonesia. Sebelumnya, Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono menegaskan bakal menindak tegas anggota yang terbukti terlibat dalam judi
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) untuk memutus akses komunikasi internet yang diduga digunakan untuk perjudian online. Budi Arie, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Pencegahan Pemberantasan Perjudian Daring, meminta NAP untuk memutus akses koneksi internet
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuai polemik setelah dirinya menjelaskan wacana pemberian bansos bukan untuk pelaku judi online, melainkan keluarga yang terdampak. Dikutip dari Antara, dalam keterangan yang didapat dari Muhajir setelah salat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng,
