Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan langkah aparat memusnahkan narkoba jenis sabu dan kokain seberat dua ton hasil penangkapan TNI AL adalah untuk mencegah peredaran kembali barang haram tersebut. Pengungkapan kasus narkoba itu setelah personel TNI AL menangkap satu kapal di perairan Tanjung Balai Karimun,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Budi Arie Setiadi bisa saja kembali diperiksa dalam kasus pengamanan situs judi online (judol) dari pemblokiran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dulu, saat Budi Arie masih menjabat sebagai Menkominfo, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pernah memeriksanya pada Desember 2024. Kini saat Budi menjabat sebagai
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa mantan Presiden RI Joko Widodo akan mengklarifikasikan ijazahnya pada Selasa ini. Sebelumnya, Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli SMA dan universitasnya kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Jumat (9/5). Kuasa
Pelantikan seorang polisi aktif, Irjen Muhammad Iqbal, menjadi Sekretaris Jenderal DPD RI dinilai menyalahi peraturan undang-undang. “Jadi hakikatnya, polisi aktif dilarang menduduki jabatan di luar kepolisian,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025). Dia menguraikan pelantikan Irjen Iqbal menjadi Sekjen DPD RI menyalahi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai acuan pegawai untuk tetap mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat tersebut dikeluarkan pada awal Mei lalu. Budi menjelaskan isi surat edaran tersebut menegaskan lembaga antirasuah tetap berwenang melakukan penindakan, pencegahan, pendidikan, serta koordinasi dan supervisi
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak agar kepolisian segera melakukan pemeriksaan serta melakukan penyidikan terhadap mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait kasus dugaan judi online (judol). Menurutnya, munculnya nama Budi Arie yang diduga menerima jatah hingga 50 persen dari pengamanan website judol di
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meluruskan isu miring tentang pengerahan TNI menjaga kantor-kantor kejaksaan di setiap daerah. Hasan menilai kebijakan ini biasa saja. Menurutnya, pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan merupakan wujud kerja sama antarlembaga. Hasan menjelaskan setiap lembaga negara berhak menjalin kerja sama dengan lembaga negara lain.
Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut menggagalkan pengiriman 26 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Mereka ditemukan di sebuah rumah penampungan di Jalan Sedar, Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, menjelaskan para calon PMI terdiri dari 18 laki-laki
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari bakal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan menyebut Hasyim akan menjadi saksi dalam sidang tersebut di Pengadilan Tindak
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memeriksa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Herri Swantoro dan lima orang lainnya pada Kamis (15/5/2025). Herri diperiksa sebagai saksi dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, korupsi impor gula, dan suap penanganan perkara ekspor minyak sawit mentah. Selain
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap alasan melibatkan personel TNI untuk menjaga area Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Harli Siregar menjelaskan hal itu wujud dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara TNI dan Kejagung. Adapun MoU bernomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6
Kementerian Hukum menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa nantinya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) akan menindaklanjuti jika ada ormas yang akan dibekukan. Menurut Supratman, pengawasan terkait ormas merupakan tugas Kemendagri, sementara perihal status kelembagaan
