Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim Rudy Ong Chandra selaku tersangka kasus dugaan korupsi perizinan usaha pertambangan (IUP) di Pemprov Kaltim. Rudy Ong juga merupakan perwakilan dari PT Cahaya Bara Kaltim, PT Bunga Jadi Lestari dan PT Anugerah Pancaran Bulan, dan Pemegang Saham 5 persen
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (21/8) sore. Dalam aksinya, massa menuntut agar pemerintah dan DPR serius menangani persoalan biaya pendidikan yang kian mahal. Menurut mereka, mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer hingga Kamis (21/8) malam. Noel bersama 13 orang lainnya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis dini hari. Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan perusahaan-perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). KPK berencana menggelar konferensi pers
Heboh soal tunjangan jumbo anggota DPR RI akhirnya berujung klarifikasi. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan dewan, seperti yang sebelumnya dia sampaikan. Adies mengakui bahwa pernyataannya pada Selasa (19/8/2025) tentang adanya kenaikan tunjangan beras hingga bensin ternyata keliru. Setelah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting dalam keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rini mengatakan program-program prioritas Presiden mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah tidak mengkhawatirkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, Lembaga Antirasuah mendapatkan sejumlah pengecualian dalam proses penindakan. “Ya, kami sudah mendapatkan informasi, ada pengecualian (dalam Revisi KUHAP). Dalam setiap pasal yang mengatur tentang upaya paksa, itu ada pasal-pasal yang dikecualikan,” kata Ketua KPK
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM) Zaenur Rohman memandang pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Setya Novanto telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh negara. Pada kesempatan itu, Zaenur juga mengkritik aturan ketat remisi untuk koruptor yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada 2021 silam. Setya Novanto alias Setnov adalah terpidana kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2025. KPK kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut pada Agustus 2025. Terbaru, KPK menetapkan tiga orang tersangka dan dua tersangka korporasi dalam kasus tersebut. “Adapun dalam
Pemerintah Indonesia bersepakat untuk memfinalisasi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara, mengingat kebutuhan mendesak karena banyaknya permintaan pemindahan narapidana dari negara-negara sahabat. Finalisasi tersebut dilakukan dalam pertemuan lintas kementerian/lembaga pada Selasa ini. Yusril mengatakan sejumlah pihak yang hadir, yaitu Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan pembebasan bersyarat termasuk terhadap narapidana kasus korupsi merupakan bagian dari sistem hukum pidana. KPK menghormati itu. Namun demikian, Setyo mengungkapkan ada sejumlah pihak yang merasa kurang mendapat keadilan dari bebas bersyaratnya Setya Novanto selaku terpidana kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang merugikan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi rencana aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Ia mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi dengan masyarakat secara santun di tengah polemik kebijakan pajak. Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum.
Setya Novanto, terpidana perkara korupsi e-KTP, bebas bersyarat. Setya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak Sabtu, 16 Agustus 2025. Pembebasan ini diberikan setelah dia menerima total remisi selama 28 bulan 15 hari. Mashudi, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjelaskan jumlah remisi tersebut. “Itu 28 bulan
