Anggota Komisi II DPR RI Ateng Sutisna menolak usulan perpanjangan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Ia mengatakan perpanjangan usia pensiun tersebut berisiko menghambat regenerasi birokrasi, memperburuk ketimpangan struktural, serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan ASN. Ateng mengungkapkan masa pensiun
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar, ketika dihubungi, Selasa (3/6). Indra enggan mengungkapkan tindak lanjut setelah surat dari Forum Purnawirawan TNI
Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode tahun 2019 hingga 2022. Proyek tersebut merupakan bagian dari program bantuan peralatan pendidikan berbasis teknologi dan tercatat menelan
Upaya memulangkan Paulus Tannos, tersangka dugaan korupsi e-KTP yang masuk DPO atau daftar pencarian orang sejak 2022, tampaknya tidak bisa segera terealisasi. Setelah ditangkap Polisi Singapura untuk diekstradisi, ia mengajukan penangguhan penahanan yang baru disidang pada akhir Juni 2025. Tannos ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada Agustus 2019.
Dua orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (2/6). Permohonan Perkara Nomor 84/PUU-XXIII/2025 menguji konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) UU Polri beserta penjelasannya. Pasal Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyatakan: “Untuk
Sebanyak 19 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua Tengah dilaporkan melarikan diri setelah salah satu napi menyerang petugas menggunakan parang. Samuel mengatakan insiden itu terjadi saat jam besuk di Lapas Kelas IIB Nabire sekitar pukul 11.00 WIT. Ia belum merinci kronologi kejadiannya. Dalam rekaman CCTV Lapas Nabire yang
Kejaksaan Agung menyebut penerbitan Peraturan Presiden No.66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa, merupakan bagian untuk memperkuat kerja sama antara kejaksaan dengan Polri dan TNI. Kerja sama itu dibutuhkan di tengah upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan penanganan penguasaan sumber daya alam. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli
Badan Pelayanan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau (BP3MI Kepri) mencegah keberangkatan empat pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke Malaysia melalui pelabuhan di Kota Batam. Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi dikonfirmasi di Batam, Minggu, keberangkatan empat PMI non-prosedural dicegah ketika petugas melakukan monitoring dan pengawasan keberangkatan PMI di Helpdesk Pelabuhan
Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan konsep perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, akan menjadi alat yang paling efektif untuk mencegah korupsi. Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan mengembalikan kerugian negara atas hasil tindak pidana korupsi
Polisi menetapkan Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan sebagai tersangka. Ia merupakan mahasiswa FEB UGM yang menyetir mobil menabrak pemotor mahasiswa FH UGM Argo Ericko Achfandi hingga tewas. Christiano disangkakan pasal 310 ayat 4 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ihsan juga kembali menegaskan
Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengenai tindakan ormas yang berulangkali melakukan pelanggaran. Ia menjelaskan masalah-masalah terkait ormas itu sendiri nantinya akan
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menepis ada tarik ulur membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pasalnya, belum ada langkah konkret terbaru pembahasan calon beleid itu. Adies mengatakan DPR bakal membahas RUU Perampasan Aset usai menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saat ini pembahasan revisi KUHAP masih berproses di
