Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Beda Sikap KPK dan Kejagung soal Proses Hukum terhadap Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. KPK menegaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi akan terus berjalan secara paralel dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Supaya tidak ada black campaign (kampanye hitam), supaya tidak

Selengkapnya »
06 September 2024

KPK Sebut Kaesang Tak Punya Kewajiban Lapor Gratifikasi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Ia mengatakan, seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi hanya ditujukan bagi penyelenggara negara, seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Jika mereka menerimanya,

Selengkapnya »
06 September 2024

Babak Baru Kasus Dokter Aulia Risma: Keluarga Lapor Polisi Bawa Bukti Kuat, Undip Terpojok

Kasus meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari memasuki babak baru. Keluarga dokter Risma telah resmi melaporkan dugaan perundungan, termasuk di dalamnya pemerasan dan intimidasi, yang dialami almarhumah, ke Polda Jawa Tengah (Jateng), Rabu (4/9/2024). Dalam proses pelaporan, keluarga dokter Risma membawa dan menyerahkan sejumlah bukti kuat, antara lain bukti percakapan di

Selengkapnya »
05 September 2024

DPR Setuju Pelimpahan Rupbasan ke Kejagung

Anggota Komisi III DPR Supriansa mengapresiasi langkah Kemenkumham untuk melimpahkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dinilainya tepat termasuk melakukan perombakan besar supaya tidak terjadi lagi penempatan dan penaikan pangkat, penerimaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu di sana sehingga bisa merusak mental para pegawai.

Selengkapnya »
05 September 2024

KPK Ungkap Tengah Telaah Laporan Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan, pihaknya kini tengah menelaah laporan yang dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun terkait dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang Pangarep. “Pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari dosen UNJ sudah masuk

Selengkapnya »
05 September 2024

Ketua KPK Sebut Punya Kewenangan Usut Kaesang soal Dugaan Gratifikasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango kembali menegaskan meski bukan penyelenggara negara, lembaga antirasuah tetap memiliki kewenangan untuk memanggil anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Pasalnya, Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tetap memiliki hubungan dengan atau menjadi bagian dari keluarga penyelenggara

Selengkapnya »
04 September 2024

Pansus Haji Dapatkan Bukti Pelanggaran oleh Menag

Pansus angket haji DPR telah mendapatkan barang bukti yang cukup terkait carut marut pelaksanaan ibadah haji yang selama ini terus menjadi masalah. Anggota Pansus Angket Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan kecurigaan pansus selama ini terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terbukti dari berbagai keterangan para saksi dan dokumen yang

Selengkapnya »
04 September 2024

KPK Tetap Proses Hukum Cakada, Pastikan Tak Ganggu Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap melakukan proses penegakan hukum terhadap calon kepala daerah (cakada) yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Semua giat penyelidikan dan penyidikan di KPK tetap berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa

Selengkapnya »
04 September 2024

Anggota DPR Minta Penanganan Perundungan PPDS Dilakukan secara Serius

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) perlu menjadi perhatian serius dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Orang tua, menurut dia, juga mesti berperan penting dalam mencegah perundungan PPDS, termasuk berani melaporkan ke kanal-kanal pengaduan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) apabila anaknya mengalami

Selengkapnya »
04 September 2024

Fakta Baru, Kemenkes Ungkap Dokter Aulia Diperas Senior Rp20-40 Juta per Bulan

Fakta baru terungkap dalam kasus kematian dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) berinisial AR (30). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menemukan adanya dugaan pemerasan dengan permintaan uang mencapai Rp40 juta per bulan kepada korban. Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, menjelaskan, “Dalam proses investigasi, kami

Selengkapnya »
03 September 2024

BSSN Dukung Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung adanya wacana pembentukan angkatan siber Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wacana itu dalam rangka memperkuat ketahanan Indonesia terhadap tantangan di masa depan khususnya di dunia siber. Hinsa menerangkan pembentukan angkatan siber TNI memang diperlukan jika melihat tantangan di dunia internasional. “Idealnya kan dengan tantangan

Selengkapnya »
03 September 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search