Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai solusi jangka pendek terhadap kondisi itu yakni perlunya presiden menyatakan bahwa Indonesia darurat korupsi. “Harus ada pernyataan dari kepala negara bahwa Indonesia darurat korupsi dan memerintahkan seluruh aparat
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat sebanyak 698 orang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhitung sejak 1 Januari -11 Juli 2024. “Korban TPPO untuk periode Januari sampai 11 Juli 2024 ini adalah 698 orang,” ujar Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Gagasan buat mengubah penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap merupakan wujud upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapatkan dukungan politik sebesar-besarnya buat pemerintahannya kelak. “Secara personal, revisi aturan ini mengafirmasi gaya politik Presiden terpilih Prabowo, yang ingin merangkul dan memberi ruang yang pas bagi semua presiden-wakil
DPR RI dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kementerian negara. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyebut pembahasan paket UU yang terlalu cepat melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 serta melanggar
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi,Hasan Nasbi merespons positif pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait kereta cepat dan keamanan negara. Menurut Nasbi, Prabowo ingin TNI-Polri agar menjalankan peran dan fungsi mereka dalam pembangunan. Oleh sebab itu Nasbi menilai Prabowo tidak ingin sektor pertahanan negara terabaikan di tengah
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Hukuman itu lebih rendah
Ketua DPR Puan Maharani memperingatkan agar revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun DPR telah resmi mengusulkan revisi aturan ini. Nantinya, Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). “Jangan sampai
Polisi mengungkapkan sindikat judi online yang bermarkas di sebuah apartemen di daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat meretas situs milik pemerintah hingga pendidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan mengatakan peretasan itu dilakukan untuk mempromosikan situs judi online yang mereka kelola. Menurut Andri, para tersangka ini memang menyasar
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikritik. DPR RI dan pemerintah sebagai perumus regulasi mengajak seluruh elemen masyarakat dalam melakukan revisi. “Mendesak pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat secara bermakna dalam seluruh pembuatan UU,” kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masalah jika Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diisi presiden sebelumnya. Mulai dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). “Enggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi hak prerogatif presiden,” kata Ketua DPP PKB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut transaksi di lingkungan kantornya menyentuh ratusan juta. Sebanyak 17 orang teridentifikasi bermain gim haram itu di lingkungan Lembaga Antirasuah. Alex mengatakan hanya delapan orang yang masih berstatus pegawai KPK. Sisanya ada mantan pegawai yang sudah dipecat dan pihak lain. “Antara lain yg terlibat itu (kasus
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta pihak kepolisian melanjutkan mencari para terduga pelaku yang masih buron dalam kasus pemerkosaan hingga pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam. Hal itu dikatakan Ma’ruf merespons putusan PN Bandung yang mengabulkan permohonan praperdilan Pegi Setiawan sehingga statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut
