Kejaksaan Agung, dalam hal ini Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), telah memberikan jawaban dalam gugatan praperadilan yang dimohonkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11). Dalam sidang tersebut, Kejagung menegaskan penetapan Tom sebagai tersangka telah berdasar hukum dan sah menurut
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menutup akses 11.544 konten dalam tempo tiga hari, pada periode Sabtu (16/11) hingga Senin (18/11). Konten-konten tersebut terdiri dari 10.517 konten pada website, 518 pada platform Meta, 321 konten blokir pada file sharing, 110 pada platform Google atau YouTube, dan 78 konten pada aplikasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal ini disepakati melalui rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR Martin Manurung
Komisi III DPR RI telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/11/2024). Pada hari kedua pelaksanaan, enam calon pimpinan yang menjalani uji kelayakan adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati,
Sebanyak 157.000 prajurit TNI dari tiga matra dikerahkan untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menghadiri acara Doa Bersama Lintas Agama TNI-Polri dan Masyarakat Bali untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, bertempat di GOR Yudomo,
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Lisa Rachmat, pengacara Gregorius Ronald Tannur terkait kasus dugaan korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara Ronald. Lisa menjadi tersangka kasus suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pemberi vonis bebas Ronald. Harli tidak membeberkan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan Lisa disebut terkait penyidikan perkara dugaan tindak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut akan masuk Prolegnas 2025-2029. Doli menuturkan RUU Perampasan Aset perlu dibahas dengan hati-hati. Penamaannya juga harus dibahas. Ia menjelaskan soal ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang merupakan komitmen Indonesia mencegah dan membasmi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Ia menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini belum berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia. Menurutnya, sebagaimana termaktub di UU IKN, Ibu Kota RI secara definitif baru akan pindah usai dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Tito belum bisa
Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengusulkan agar status kejahatan judi online (judol) ini menjadi kedaruratan nasional. Berdasarkan data PPATK, Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online sebanyak 4 juta orang dengan perputaran uang hingga 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun
Polda Metro Jaya telah menangkap tiga dari enam orang terbaru yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan Ketiganya menambah daftar tersangka yang diamankan kepolisian menjadi 22
Sidang Praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula kristal mentah, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), akan digelar hari ini, Senin (18/11). Para pihak dalam hal ini kuasa hukum Tom Lembong dan Kejaksaan Agung diminta hadir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pukul 09.00 WIB. Upaya
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pejabat daerah dan anggota TNI/ Polri bisa dipidana jika melanggar prinsip netralitas pada pemilihan kepada daerah (pilkada). Hal itu dipastikan setelah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Syukur Destieli Gulo dengan menambahkan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri sebagai subjek hukum baru. Hal tersebut bertujuan demi menjaga
