Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menko Polkam ad interim Sjafrie Sjamsoeddin merespons langkah sejumlah perwira tinggi TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi mengenai dugaan tindak pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Sjafrie mengaku mengetahui langkah sejumlah jenderal TNI itu. Namun ia meminta hal itu ditanyakan kepada Panglima TNI Jenderal
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset diusulkan DPR RI untuk jadi prioritas tahun 2025, setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para ketua umum (ketum) partai politik. Menurut dia, RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas di DPR RI itu menandakan bahwa sudah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ridwan Kamil menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021-2023, saat dirinya masih menjabat Gubernur Jawa Barat. Asep menjelaskan, Ridwan Kamil diduga meminta dana nonbujeter kepada jajaran Bank BJB, termasuk komisaris
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pejabat Kementerian Agama di tiap tingkatan mendapatkan bagian atau jatah pada kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan ini, masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan
Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil akhir seleksi calon hakim agung tahun 2025. Dari ratusan pendaftar, sebanyak 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) dinyatakan lolos dan dilaporkan kepada Komisi III DPR RI. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan, seleksi ini dilakukan secara transparan,
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut Yusril, arahan presiden sudah jelas, yakni minta DPR segera mengambil langkah konkret agar regulasi itu bisa segera rampung. Yusril mengatakan, pemerintah sama
Presiden Prabowo Subianto untuk kali kedua melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dengan mengganti dan melantik empat menteri dan satu wakil menteri (wamen). Pengambilan sumpah sekaligus pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak boleh ada kriminalisasi bagi para pedemo yang melakukan aksi unjuk rasa. Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa massa demo harus tetap damai dan sesuai aturan yang berlaku. Prabowo juga mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa juga ada batas waktunya, yakni sampai pukul 18.00. Sebelumnya, Direktur
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Dia mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang terjadi. Termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat pihak kepolisian. Sigit juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca-kerusuhan. Direktur
Kuasa Hukum eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris menegaskan kliennya tidak menerima sepeserpun uang dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan menanggapi dan membiarkan kasus berjalan. “Saya tidak bisa berkomentar, karena perkara ini sedang dalam tahap penyidikan, biarkan saja berjalan sesuai ketentuan,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang
Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRC) Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025). Dalam siaran pers BPMI Setpres, pertemuan tersebut berlangsung hangat usai menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Danyon A Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sanksi itu diberikan lantaran Majelis Sidang menilai Cosmas tidak bersikap profesional saat bertugas
