Siswa SMK 4 Semarang inisial GOR tewas ditembak polisi Bripka R disebut sebagai anggota kelompok gangster ‘Tanggul Pojok’ yang pada saat kejadian sedang melakukan tawuran dengan kelompok ‘Seroja’, Minggu (24/11) dini hari. Dugaan ini muncul dari pengakuan salah satu rekan GRO yang diamankan petugas dan sudah dimintai keterangan. “Jadi ada
Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. (Purn) Arief Wicaksono Sudiotomo turun langsung mengawasi proses penyidikan kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar. Ulil tewas dalam insiden ini. Pengamatan awal, kata Arief, tindakan hukum yang diambil Bid Propam
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan, pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih dalam kajian. Supratman menanggapi pemberitaan pemerintah RI akan memindahkan lima terpidana seumur hidup jaringan narkoba ‘Bali Nine’ ke Australia. Menurut dia, pihaknya masih mempelajari dengan melibatkan stakeholder terkait. “Saat ini kami masih
Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir, resmi melaporkan dua saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung ke Polda Metro Jaya pada Jumat (22/11/2024). Laporan tersebut terdaftar dengan Nomor: LP/B/7132/XI/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA dan terkait dugaan sumpah palsu dan keterangan palsu yang dilakukan oleh dua saksi
Pada Minggu, 24 November 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. “KPK selanjutnya menetapkan sebagai tersangka, yaitu RM (Rohidin Mersyah), Gubernur Bengkulu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu. Selain Rohidin, KPK juga menetapkan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr kemungkinan besar akan mengubah status hukuman mati Mary Jane Veloso, terpidana kasus penyelundupan narkotika, setelah yang bersangkutan dipindahkan ke Filipina. Menurut Yusril, hal ini dapat terjadi karena Filipina telah menghapus
Komisi III DPR membantah pemilihan calon pimpinan dan anggota dewan pengawas (Dewas) KPK 2024-2029 hanya basa basi karena sudah dikondisikan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan publik bisa melihat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) digelar secara demokratis. Politisi Gerindra itu berkata semua anggota Komisi III DPR
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) siap menghadapi gugatan balik dalam upaya pemblokiran situs yang disinyalir terkait dengan praktik judi online. Meutya mengungkapkan bahwa Kementerian Komdigi terkadang harus berhadapan dengan tuntutan balik saat melakukan upaya pemblokiran situs. Namun, dia menegaskan bahwa kementeriannya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan seluruh fraksi partai dilibatkan dalam mekanisme pemilihan calon pimpinan serta calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III DPR bakal memilih dan menetapkan lima nama pimpinan dan pengawas yang lolos pada hari ini, Kamis, 21 November 2024. Saat pendalaman uji kelayakan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia. Yusril menjelaskan bahwa permintaan dari Australia diajukan oleh Perdana Menteri Australia kepada Presiden RI dalam pertemuan di Peru, saat sidang
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law. Dia menuturkan bahwa nantinya undang-undang tersebut terdiri dari peraturan perundangan terkait partai politik hingga kepemiluan. Penyusunan undang-undang tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum serta membuat sistem politik dan pemilu
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku akan berupaya untuk melobi para ketua umum parpol dan DPR untuk memuluskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu Ia sampaikan merespons nasib RUU Perampasan Aset yang tak termasuk kedalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Supratman menjelaskan upaya lobi itu dibutuhkan untuk memastikan
