Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa matra keempat, yakni matra siber bisa terwujud di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hadi menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan untuk membentuk matra siber tersebut. Hadi membeberkan matra siber atau matra keempat ini adalah bagiamana cara
Calon Gubernur Sumatra Utara yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, belum memberikan jawaban tegas soal dugaan gratifikasi private jet yang menjeratnya. Bobby belum memutuskan kapan akan memberikan klarifikasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ditanyakan apakah akan mengikuti langkah adik iparnya Kaesang Pangarep yang langsung melakukan klarifikasi private
Insiden kebocoran data pribadi kembali menghantam Indonesia. Kali ini, data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor, termasuk data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan diperjualbelikan di forum gelap. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Di antaranya ada empat jabatan kapolda yang dirotasi. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Berdasarkan 4 ST tersebut, ada 309 personel Pati dan Pamen yang dimutasi. Kepala Biro
Sebanyak tujuh remaja laki-laki ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (22/9) pagi. Para remaja itu diduga melompat ke sungai tersebut untuk menghindari patroli polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karyoto menyebut dari keterangan saksi, korban memang melompat ke sungai karena
Sinyal bergabungnya PDI-P ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin kencang. Terbaru, PKS mengajak PDI-P, satu-satunya partai yang belum masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM), bergabung ke pemerintahan Prabowo. Bocoran sinyal bergabungnya PDI-P ke pemerintahan mulanya diungkit oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo. Dradjad mengisyaratkan bahwa PDI-P
Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan teknologi dan kelompok rentan, Polri mengambil langkah strategis dengan membentuk dua direktorat baru, yaitu Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta
DPR RI telah mengesahkan revisi undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyebutkan pemerintah pada prinsipnya memahami dan mendukung sepenuhnya RUU Wantimpres. Hal tersebut ia Anas sampaikan saat memberikan pendapat akhir
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, pertemuan Presiden Ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024), terkait diskusi membahas tantangan bangsa ke depan. Dalam pertemuan itu, SBY juga menyampaikan
Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informasi) dan Kementerian Keuangan serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi cepat terkait terjadinya kebocoran 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut dia, kebocoran data ini bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga dialami banyak negara lain. Peristiwa itu, kata
Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI Wihadi Wiyanto mengatakan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kementerian Negara dan RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pada besok, Kamis, 19 September 2024. Dia mengatakan dua draf RUU tersebut sebelumnya sudah
Setengah bulan menjelang jabatannya berakhir, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2024 membahas rancangan undang-undang dengan begitu cepat guna merevisi tiga undang-undang. Ketiga undang-undang yang direvisi tanpa partisipasi publik ialah RUU Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian. Aspirasi masyarakat dinilai tidak signifikan karena aturan yang dibuat mengatur soal
