Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy angkat bicara terkait pernyataan ‘perintah Ibu’ dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 Harun Masiku. Ronny menuturkan, kadernya yang bernama Saeful Bahri memang suka mencatut nama. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri sidang terdakwa suap dan perintangan
Mahkamah Agung (MA) melakukan perombakan besar-besaran untuk posisi hakim. MA beralasan perombakan itu dilakukan untuk penyegaran. Berdasarkan dokumen yang dilihat detikcom, Kamis (24/4/2025), perombakan ini diketahui berdasarkan hasil rapat pimpinan (rapim) MA yang digelar pada Selasa (22/4/2025). Dalam daftar hasil rapim MA itu, ada 199 hakim yang dimutasi. Mereka yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai Komisaris di PT Bank BJB. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu telah memetakan peran Ridwan Kamil dalam kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di BJB. “Saya pikir Pak Direktur (Asep Guntur) sudah pernah menyampaikan ya (Ridwan Kamil diperiksa
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito mengungkapkan, pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan para alumni, termasuk Amien Rais dan Sofyan Effendi. Hal tersebut menjawab pertanyaan awak media terkait komentar dua tokoh UGM tersebut terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Sofyan Effendi merupakan mantan Rektor UGM,
Polri mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di Jl. Trans Palu-Donggala Kel. Watusampu Kec. Ulujadi Kota Palu Prov. Sulteng. Dua orang ditangkap dan 20 kg sabu disita. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan pengungkapan terjadi pada Senin, 21 April 2025 sekitar pukul 01.50 Wita. Personel Subdit
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana turut menyoroti tindakan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang belakangan ini ramai diberitakan kerap hadir di lingkungan kampus. Menurutnya, kehadiran TNI merupakan bentuk intervensi terhadap kebebasan akademik. Bonnie menegaskan, kampus adalah area yang bebas dari intervensi pihak manapun yang tidak berkepentingan. Ia juga
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan polemik terkait pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto perlu diurai melalui dialog kebangsaan yang terbuka dan menyeluruh. Haedar menyebut sejarah bangsa Indonesia kerap diwarnai tarik ulur dalam pemberian gelar pahlawan karena belum tercapainya titik temu dalam memandang tokoh
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah dengan wacana menjadikan Presiden ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Prasetyo menganggap wajar apabila mantan kepala negara mendapat gelar tersebut. Pras meminta masyarakat tidak melihat Soeharto dari kekurangannya. Melainkan dari prestasi dalam membangun Indonesia. Terkait adanya polemik dugaan kasus korupsi
Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung diminta segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Gula Timah, PGN, CPO di Kementerian Perdagangan, hingga dugaan rasuah di Pertamina. “Pihak Kejaksaan Agung dan
Polda Metro Jaya menyebut pelaku pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, dilakukan anggota ormas Gerakan Masyarakat Indonesia Bersatu (GRIB). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut dari total lima pelaku yang ditangkap, empat di antaranya merupakan anggota ormas GRIB. Salah satunya bahkan memiliki jabatan
Tim Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan, Sumatera Utara, menangkap Risma Siahaan alias RS (64), tersangka korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau kasus korupsi PT KAI senilai Rp21,91 miliar. Tersangka RS diduga melakukan korupsi penguasaan aset milik PT KAI (Persero) terletak di Jalan Sutomo Medan,
Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative Al Araf mengatakan, banyaknya kasus aparat militer yang mendatangi kampus perguruan tinggi adalah dampak dari revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan. Sebab, menurut Al Araf, UU TNI yang baru memperluas kewenangan TNI, salah satunya dengan mengatur pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) yang
