Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai menyangkut kepentingan umat. Ia menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Oleh karena itu, kata dia, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9/2025) besok. Nabyl pun membeberkan kisi-kisi dari isi pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo. Nabyl menyampaikan,
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar pembahasan revisi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di DPR harus didahului dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Korps Bhayangkara tersebut. Evaluasi itu, kata dia, perlu meninjau pelaksanaan UU Polri yang selama ini telah dilakukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sekitar 400 biro perjalanan haji atau travel terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah buru-buru untuk menetapkan para tersangka. Kata dia, penyidik masih fokus menelusuri
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia mengingatkan, keterlambatan pengesahan bisa menimbulkan implikasi serius, yakni seluruh tahanan berpotensi bebas. Eddy mengatakan bahwa para tersangka yang ditahan kepolisian maupun kejaksaan saat ini menggunakan dasar hukum KUHAP lama
Badan Legislasi (Baleg) DPR, DPD RI, dan pemerintah telah menyepakati penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan penyusunan Prolegnas Prioritas 2026. Keputusan diambil dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Adapun Prolegnas Prioritas 2025 ditetapkan berjumlah 52 RUU berserta 5 RUU Kumulatif terbuka.
Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 11 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Reshuffle kabinet terbaru dilakukan Presiden Prabowo pada Rabu (17/9/2025). Dalam reshuffle jilid III ini, Presiden Prabowo melantik dua menteri baru, yakni Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko
Tim Advokasi untuk Reformasi Keamanan langsung menyiapkan draf uji materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Langkah itu disiapkan setelah mayoritas hakim MK menolak uji formil, Rabu (17/9). “Kami telah mempersiapkan draf permohonan untuk melakukan uji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji praktik rangkap jabatan publik untuk memperkuat reformasi tata kelola publik. Hal itu sebagai bagian dari komitmen untuk menutup celah konflik kepentingan. Langkah tersebut diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi
Pakar hukum Universitas Negeri Makassar, Prof Harris Arthur Hedar menyoroti lima pasal dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) yang mengandung kontroversial dan multitafsir. Draft RUU PA sudah beredar di kalangan wartawan pada Selasa (16/9/2025). RUU PA digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa. Menurut
Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) rampung pada tahun 2026 untuk segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan RUU Pemilu diharapkan selesai sesegera mungkin agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa lebih
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim atau komisi reformasi Polri, pelantikan segera dilakukan. Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja beberapa bulan. Salah satu tugas tim ini adalah merumuskan reformasi Polri dengan melakukan pengkajian ulang kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan kepolisian. Selanjutnya,
