Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyatakan tidak ada pemusnahan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat akan maju sebagai Wali Kota Surakarta, melainkan penghapusan arsip buku agenda. “Sudah ada klarifikasi dari KPU Surakarta. Itu tidak dimusnahkan,” ujar August di Gedung KPU RI, Jakarta, hari ini. Ia juga mengatakan
Sejumlah purnawirawan TNI mewacanakan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa, dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025). “Nah, polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan. Polisi
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengkritisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh DPR pada Selasa (18/11). Wirya menilai pengesahan revisi KUHAP menandai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia mengatakan alih-alih menjadi tonggak pembaruan hukum acara yang
Indonesia menyambut baik keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang menyetujui rencana perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan resolusi yang diterbitkan DK PBB memastikan kelanggengan genjatan senjata antara kelompok pejuang Palestina dengan pemerintah Zionis Israel di Gaza. Resolusi DK PBB juga menyetujui pembentukan Dewan
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum dan merusak prinsip negara hukum. Menurutnya, manuver atau akal-akalan sejumlah pejabat membuka ruang tafsir semau-maunya terhadap putusan lembaga yudisial tertinggi itu. Ray menyoroti rangkaian alasan yang digunakan, mulai dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa mekanisme penugasan personel kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi atau kementerian/lembaga sudah sesuai aturan. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah personel aktif yang bertugas di berbagai kementerian/lembaga
Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal mengejar para koruptor dan menggunakan uang hasil sitaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Prabowo menegaskan tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal pendidikannya. Ia memerintahkan agar kualitas pendidikan di seluruh Indonesia harus sama. Oleh karenanya, Prabowo mengatakan program digitalisasi pembelajaran tersebut dilakukan agar
Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) menyetujui rancangan resolusi Amerika Serikat yang memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden AS Donald Trump. Termasuk pengerahan pasukan internasional serta jalur menuju kemungkinan negara Palestina di masa depan. Sebanyak 13 negara memberikan suara setuju, sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto. Washington memuji
Pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, menyebut polemik pascaputusan MK tentang jabatan anggota Polri di luar struktur kepolisian sebagai bukti gagalnya fungsi pengawasan DPR selama bertahun-tahun. Ia menilai kementerian/lembaga (K/L) turut menikmati kenyamanan ketergantungan terhadap anggota Polri tanpa membangun kapasitas internal. Banyak lembaga yang tidak memiliki penyidik sendiri, sehingga menjadikan Polri
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menggelar Operasi Zebra 2025 mulai besok. Operasi yang digelar serentak ini akan digelar mulai 17-30 November 2025. Operasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar pada libur Natal dan Tahun Baru. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol
Presiden Prabowo Subianto berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania, salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Rencana ini diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025). Sjafrie mengungkapkan, sebanyak
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) semakin santer terdengar dari pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani belakangan. Pada Senin (10/11/2025), dia mengatakan GBHN yang kini direncanakan akan dibuat kembali dan diberi nama baru Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah dirumuskan. Posisi barang tersebut kini menuju tahap akhir untuk dikomunikasikan
