KEGIATAN

DPR Dukung Pendataan Ormas yang Dianggap Meresahkan

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung langkah pemerintah untuk mendata sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan dianggap mengganggu aktivitas perekonomian. Cucun menyebut peran ormas seharusnya menjadi komunitas kepanjangan tangan untuk menyukseskan program pemerintah. Dia menegaskan negara tidak akan memberi ruang untuk ormas yang melakukan aksi kekerasan dan premanisme

Selengkapnya »

Komisi I DPR RI: Belum Ada Rencana Revisi UU ITE Pascaputusan MK

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengecualian bagi pemerintah, korporasi dan profesi dan jabatan dalam melaporkan kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dave menilai bahwa dirinya menghargai putusan MK yang bersifat

Selengkapnya »

Didukung Prabowo, Akankah RUU Perampasan Aset Berhasil Disahkan?

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi segera disahkan. Kepala Negara menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya. Sebab kenyataannya, sejak 2008, pembahasan RUU Perampasan Aset mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selengkapnya »

MK Putuskan UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah, Ini Daftar Lengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan keputusan penting terkait ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Dalam putusan terbaru yang dibacakan Selasa (29/4/2025) dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak berlaku untuk lembaga pemerintah, institusi, profesi, korporasi, jabatan, serta

Selengkapnya »

Kemenkomdigi Bakal Buat Aturan Setingkat Perpres Atur pengembangan AI

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) guna mengatur perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) secara lintas sektor. Langkah ini diambil sebagai respons atas pesatnya perkembangan AI dan meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi dampaknya. “Mungkin akan dibuat satu peraturan setingkat Perpres yang mungkin agar bisa mengatur lintas sektor perkembangan AI

Selengkapnya »

Kinerja Ormas Menandakan Lemahnya Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyebut kinerja organisasi masyarakat (Ormas) menandakan lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum (APH). Diketahui, marak oknum melakukan aksi premanisme ormas. “Ormas yang tertata harus menjadi image positif dalam masyarakat ini harus jadi prasyarat karena ini merupakan kunci kepercayaan masyarakat. Sebab regulasi negara sudah cukup

Selengkapnya »

Soal Pencopotan Gibran, MPR Tegaskan Pegang Teguh Putusan KPU

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan, MPR berpegang teguh pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait usul mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang dari Forum Purnawirawan TNI. Keputusan KPU yang dimaksud Eddy adalah keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Selengkapnya »

Sederet Pernyataan Tokoh Soal Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Dicopot

Seratusan pensiunan TNI menyampaikan delapan tuntutan politik. Salah satu yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Poin tuntutan itu ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI

Selengkapnya »

Miris, Perputaran Uang Judol Naik Rp1.200 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat akumulasi perputaran transaksi keuangan judi online (judol) mengalami kenaikan pada tahun ini dibanding tahun lalu. Perputarannya mencapai Rp1.200 triliun. Ivan mengatakan angka Rp1.200 triliun tersebut diambil dari pergeseran pola transaksi judol hingga hasilnya diamankan ke luar negeri. Seperti yang semula deposit ke

Selengkapnya »

Mahasiswa Uji Formil UU TNI ke MK, Minta DPR Dihukum Bayar Rp50 Miliar

Dua orang mahasiswa yang berasal dari Batam yakni Hidayatuddin dan Respati Hadinata mengajukan permohonan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 (UU 3/2025) tentang perubahan kedua atas UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hidayatuddin dan Respati memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, Albert Ola Masan

Selengkapnya »

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas, Komisi II DPR Tunggu Usulan

Komisi II DPR RI menunggu usulan resmi dari pemerintah jika memang ingin merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan posisi DPR menunggu usulan karena wacana itu dicetuskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rifqi menilai, jika pemerintah serius

Selengkapnya »

Cerita Ijazah Jokowi: Gugatan di Solo dan Pelaporan di Jakarta

Masalah tudingan Joko Widodo atau Jokowi menggunakan ijazah palsu seperti tidak pernah berakhir, meskipun Universitas Gadjah Mada dan juga sekolah tempat Presiden 2 periode itu menuntut ilmu, sudah mengklarifikasi. Terakhir, seorang pengacara di Solo, Muhammad Taufiq, menggugat ijazah SMA Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Sidang pertama gugatan tersebut digelar Kamis

Selengkapnya »
Search