Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dana yang terkumpul dari pembagian kuota haji ada pada satu orang. Lembaga antirasuah menyebutkan uang yang diterima dalam dugaan korupsi kuota haji 2024 ini pun berlangsung secara bertingkat. “Ya pasti ujungnya pada satu orang, pada pengumpul utama, gitu,” kata pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Biro Pers Sekretariat Presien tengah mencari jalan keluar terkait pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, untuk peliputan di Istana. Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu (27/9) setelah Diana diduga mengajukan pertanyaan terkait MBG saat Presiden Prabowo Subianto tiba dari kunjungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan daerah dengan biro perjalanan haji terbanyak yang menerima kuota haji khusus terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9)
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya turun tangan mengusut kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sejak program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal tahun ini. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada jajaran Polda dan Polres wilayah yang menangani kasus keracunan MBG. Ia menjelaskan proses asistensi yang dilakukan guna
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik kini menyisir pembagian jatah kuota tambahan untuk sejumlah travel di wilayah Jawa Timur (Jatim). “Saat ini penyidik masih fokus mendalami terhadap saksi-saksi, khususnya yang di wilayah Jawa Timur, para biro
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digunakannya untuk menyuarakan sikap Indonesia yang konsisten mendorong perdamaian dunia, Gaza Palestina menjadi fokusnya kini. Prabowo merasa sangat terhormat bisa mendapatkan kesempatan pidato di Sidang Umum Ke-80 PBB ini. Terlebih, Prabowo mendapat urutan ketiga berpidato setelah Brasil dan Amerika Serikat.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyambut baik pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Menurutnya, hal tersebut langkah yang tepat dalam menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan Polri bersih, profesional, dan bebas dari praktik yang merugikan publik. Rudianto mengatakan konstitusi memberi tugas utama kepada Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, melindungi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tak mempermasalahkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang disusun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menilai, tim tersebut memiliki kesamaan semangat dengan Komite Reformasi Polri yang diketuai Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri bentukan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut, semangat kedua tim tersebut sejalan. “Iya, kan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. RUU Perampasan Aset masuk bersama 51 daftar rancangan maupun revisi undang-undang yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Ketua Badan Legislasi (Baleg), Bob Hasan,
PENELITI Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengingatkan adanya potensi tumpang tindih antara Tim Reformasi internal Polri dengan Komisi Reformasi yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyarankan Polri mendukung penuh tim bentukan pemerintah agar tidak muncul kesan membuat tim tandingan. Sebelumnya, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 45 kasus keracunan sepanjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sejak awal Januari 2025. Dari puluhan kasus itu, total ada 4.711 orang yang mengalami gejala keracunan. Wakil Kepala BGN Naniek S Deyang mengatakan, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk mengatasi masalah keracunan yang masih
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menekankan perlunya revisi pasal-pasal penangkapan dan penahanan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) agar tidak lagi membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ia menilai rumusan pasal yang terlalu longgar selama ini tidak hanya menyulitkan aparat penegak hukum,
