Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menggelar Sidang Kabinet pada hari ini, Rabu, 23 Oktober 2024. “Paripurna, ya.,” kata Dasco sebelum acara pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Ketika ditanya lebih rinci, Dasco belum bisa memastikan apa materi sidang kabinet pada hari
DPR akan melanjutkan pembahasan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang belum rampung pada periode lalu. Pembahasan sejumlah RUU yang tertunda itu bakal dilakukan setelah pimpinan komisi di DPR resmi dilantik. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. “Ya nanti (pembahasan RUU), kami tetapkan dulu pelantikan pimpinan,” ujarnya
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid merespon pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Usman menilai tak sepantasnya Yusril sebagai pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia, apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya
Presiden RI dalam pidato perdananya dengan lantang menyuarakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo menekankan pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akar. Salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Merespons itu, Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menegaskan jika memang Prabowo serius dengan pidatonya, maka harus serius mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke
Menteri Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Maman Abdurrahman memuji komposisi Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto yang diisi banyak kader partai politik. Kader Partai Golkar ini menilai komposisi tersebut baik karena meyakini akan memudahkan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari parlemen dalam membuat kebijakan. Berdasarkan anggota kabinet yang dilantik pada Senin
Presiden Prabowo Subianto secara resmi membagi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua kementerian dalam kabinet Merah Putih. Pengumuman tersebut disampaikan pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara, Jakarta. Dalam pembagian ini, Kemenko Polhukam akan terpisah menjadi Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi,
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan Menteri maupun Wakil Menteri yang akan menjadi anggota kabinet Prabowo-Gibran. Pengumuman itu disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10) malam. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa keputusan Prabowo-Gibran dalam memilih Menteri dan Wakil Menteri saat ini harus dihormati. Menurutnya, keputusan
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama kabinet untuk periode 2024-2029. Prabowo memberikan nama Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut penamaan kabinet ini telah dikoordinasikan dengan ketua umum (ketum) partai pendukung koalisinya. Mereka sepakat dengan nama tersebut. Selanjutnya Prabowo Subianto umumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Nama yang pertama disebutkan ialah Jenderal
Mantan staf khusus Jokowi, Aminuddin Ma’ruf menyebutkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menekankan kepada para calon anggota kabinet mendatang untuk membantunya membawa Indonesia menuju negara super power atau adikuasa. Ia memaparkan, Prabowo juga menekankan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembentukan korps baru itu diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024. Jokowi menandatangani aturan baru itu 15 Oktober 2024. Korps itu bertugas membantu Kapolri dalam membina, mencegah, menyelidiki, dan menyidik dalam rangka
Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung (MA) Sunarto, terpilih menjadi Ketua MA menggantikan M. Syarifuddin. Dia memperoleh suara tertinggi dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA di di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA dihadiri oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan Muhammad Herindra lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Herindra bisa dilantik sebagai Kepala BIN oleh Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto mendatang. Sebelum dilantik presiden terpilih,
