Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung adanya wacana pembentukan angkatan siber Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wacana itu dalam rangka memperkuat ketahanan Indonesia terhadap tantangan di masa depan khususnya di dunia siber. Hinsa menerangkan pembentukan angkatan siber TNI memang diperlukan jika melihat tantangan di dunia internasional. “Idealnya kan dengan tantangan
Ketua Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR Nusron Wahid mengatakan belum menemukan unsur pidana yang dialamatkan ke suatu pihak atau lembaga mengenai pembagian kuota dalam penyelenggaraan haji 2024. Sejauh ini Pansus Haji DPR belum mengambil kesimpulan perihal adanya unsur pidana, kendati sudah menemukan indikasinya. “Indikasi-indikasi kami ada, tapi kan tidak
Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi Komisi Yudisial (KY) yang memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Langkah itu dinilai DPR bukti penegakan etika dan integritas hakim di Indonesia masih menjadi prioritas.
Problematika pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Tanah Air tidak kunjung selesai. Presiden Jokowi telah berulang kali mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Namun, hingga kini RUU Perampasan Aset masih mandek di meja Ketua DPR RI, Puan Maharani. Bahkan, Ketua DPR RI
Presiden Joko Widodo didesak mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya karena brutalitas aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Desakan itu disampaikan oleh Tim Advokat Untuk Demokrasi (TAUD) yang telah memantau dan mencermati pengamanan kepolisian dalam aksi penyampaian pendapat tersebut. Dalam catatan TAUD, dalam aksi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut belum pernah membahas Rancangan UU (RUU) Perampasan Aset. Padahal beleid tersebut telah ada di meja pimpinan sejak lama. Anggota Komisi IIII DPR Santoso mengatakan RUU tersebut hanya pernah disinggung oleh Ketua Komisi III Bambang Wuryanto secara singkat. Menurut Santoso, Bambang Wuryanto mengindikasikan sulit untuk membahas
Komisi III DPR RI menolak seluruh 12 calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM Mahkamah Agung (MA) usulan Komisi Yudisial untuk menjalani tes ujian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menyebut penolakan itu didasarkan atas kesepakatan seluruh fraksi. Komisi III
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah. Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi menindaklanjuti polemik jet pribadi yang digunakan anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS). Alex menegaskan dalam perkara itu pihaknya tetap berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Selain itu,
Presiden RI Joko Widodo, menghargai langkah cepat DPR RI yang lekas membatalkan rancangan revisi UU Pilkada, usai didemo masyarakat. “Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang,” kata keterangan pers Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden, hari ini. Menurut Presiden, respon yang cepat adalah hal yang baik, bahkan sangat
Badan Legislasi DPR RI sudah menerima surat presiden (supres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Hal itu dikatakan Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto saat memimpin Rapat Pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin meminta seluruh pemangku kepentingan pemilihan kepala daerah lebih mengintervensi daerah yang dikategorikan rawan tinggi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut dia, daerah dengan rawan tinggi justru harus lebih diperhatikan upaya pencegahannya. “Ketika provinsi A dikategorikan sangat rawan, oke, tapi bagaimana kita intervensi
