Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej merespons soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, RUU KUHAP belum final dan masih berpeluang untuk dibahas lebih lanjut. Edward menjelaskan dari 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) pada RUU KUHAP, yang dibahas hanya 130. Sedangkan sisanya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah menyetor nama Wakapolri ke presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo sudah memberi restu, namun perlu dia komunikasikan sekali lagi. Setelah berkoordinasi sekali lagi, Listyo Sigit memastikan mengumumkan nama pendampingnya ke publik. “Setelah itu secepat mungkin kami umumkan,” ujar dia. Posisi Wakapolri kosong sejak
Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Perdagangan Orang, sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo mengatakan bahwa UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah ada sejak tahun 2007 tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dia bilang perdagangan orang saat ini sudah terjadi bahkan sejak janin di
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai penting bagi aparat untuk lebih terbuka dalam menjelaskan motif di balik aksi self harm atau dugaan bunuh diri yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Penjelasan terbuka itu penting untuk menanggapi kasus diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang
Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR Indonesia) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Yang terbaru ialah peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah di sebuah Rumah Doa di Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7). Ketua Umum GEMPAR
Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39), pada Selasa (29/7/2025). Konferensi pers akan digelar di Aula Satya Haprabu, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, pukul 13.30 WIB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dilakukan secara sah, terbatas, dan akuntabel. Ia menjelaskan, Pasal 56 UU PDP secara eksplisit membolehkan pengiriman
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. Bima menjelaskan saat ini, pemerintah mulai membahas berbagai opsi tindak lanjut putusan MK tersebut, termasuk dampaknya terhadap sistem politik dan kelembagaan daerah. Ia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pelaku usaha untuk menghentikan seluruh aktivitas pembakaran lahan yang bisa memantik karhutla di Riau. Hal itu disampaikan Kapolri usai meninjau langsung situasi Karhutla di Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Riau, melalui udara, pada Kamis (24/7) hari ini. Ia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penyelidikan dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkaitan dengan kebutuhan mendesak saat pandemi Covid-19. Pengadaan tersebut dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran daring di seluruh Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu,
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan pembacaan vonis atau putusan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini, Jumat (25/7). PN Jakpus juga akan menyiarkan sidang pembacaan putusan terkait kasus anak buah Megawati Soekarnoputri itu secara
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan menghapus sifat lex specialis tindak pidana korupsi. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali merupakan asas hukum yang mengandung arti ‘aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.’ Dalam konteks ini, UU Tipikor dianggap sebagai aturan
