Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji terhadap salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil dari kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi komisi untuk menyusun rekomendasi terhadap pemangku kebijakan untuk menjalankan program MBG. Budi mengatakan penyusunan kajian ini melibatkan
Polda Jatim menyebut proses penyidikan kasus ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, berjalan secara bertahap. Hingga kini pihak pondok pesantren juga belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan secara berjenjang. Namun ia tidak bisa menyebut secara spesifik siapa
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10/2025). Kehadiran Prabowo sekaligus dalam rangka menyaksikan sejumlah pemimpin dunia menandatangani perdamaian di Gaza, Palestina. Mereka yang menandatangani dokumen adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Turkiye
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Kadispenad Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana untuk mengisi jabatan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Kementerian Sekretariat Negara RI menggantikan Mayjen TNI Kosasih. Dikutip dari Antara, Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1334/IX/2025 tentang Penghentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI
Media Israel, The Times of Israel menulis artikel mengenai rencana kunjungan Presiden Indonesia, Prabowo ke Tel Aviv pada Senin (13/10/2025). Informasi itu ditulis dalam artikel berjudul, “Indonesia president gave tepid okay for Israel visit but got cold feet once plan was leaked — source”. Disebutkan bahwa, menurut keterangan narasumber, Prabowo
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk segera mengunggah dokumen Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru disahkan agar masyarakat luas dapat mengaksesnya. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi UU BUMN di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, hari ini, yang turut dihadiri
Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak praperadilan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Nadiem mengajukan praperadilan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Hakim menyatakan
Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum juga mengumumkan sembilan anggota Komite Reformasi Polri, meski sebelumnya dijadwalkan dilakukan pada pekan ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, penundaan tersebut terjadi karena sejumlah calon anggota berhalangan hadir pada jadwal yang sudah ditetapkan. Meski demikian, Prasetyo memastikan Presiden Prabowo telah mengantongi sembilan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan bakal menggelar sidang putusan praperadilan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim melawan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (13/10/2025). Nadiem menggugat Kejagung untuk menguji sah atau tidaknya status tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun
Pemerintah menegaskan tak ada ruang kompromi bagi praktik peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Langkah-langkah tegas itu disebut diperkuat secara sistematis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menutup seluruh celah penyalahgunaan narkotika di balik tembok penjara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai, sebagian besar pemerintah daerah masih belum mampu mengelola anggaran secara efisien. Tito mengingatkan bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat penggunaan
Isu keterlibatan TNI sebagai penyidik tindak pidana siber mencuat setelah beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Koalisi masyarakat sipil pertama kali mengungkapkan bahwa dalam draf RUU tersebut terdapat pasal yang mengatur peran TNI sebagai penyidik. Temuan itu lantas menuai kritik karena dinilai berpotensi memperluas kewenangan militer
