Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal diambil jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ia menganggap, putusan itu bisa dianggap memuluskan figur tertentu untuk jadi bakal calon wakil presiden (cawapres), misalnya Wali Kota
Hari ini eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. “Sesuai dengan informasi yang kami terima, besok Rabu bertempat di Gedung Merah Putih KPK, benar tim penyidik menjadwwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi,” kata Juru bicara KPK Ali
Agustus tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 17 Tahun 2022. Isinya tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu atau TIM PPHAM. Melalui Keppres ini, pemerintah berupaya mengadakan pemulihan kepada para penyintas HAM. Adapun rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarga
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan menonaktifkan sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga terlibat pemerasan terhadap mantan Menteri Keuangan Syahrul Yasin Limpo. Di sisi lain, muncul dugaan Ketua KPK Firli Bahuri terlibat dugaan pemerasan itu, meski sudah dibantah. Sedangkan Syahrul disebut-sebut tersangkut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang tengah
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengisi hari kedua berkantor di Papua dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10). Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, Papua, menginformasikan pertemuan berlangsung pada pukul 11.00 WIT. Wapres akan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri
Kasus dugaan pemerasan oleh oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan tak mau dikesankan campur tangan atas kasus tersebut. Menurutnya, saat ini dugaan adanya pemerasan tersebut masih simpang siur. “Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum
Kuasa hukum mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, memastikan kliennya tidak akan bisa mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Hal itu dikatakannya sebab Lukas Enembe sedang sakit. Ia menuturkan saat ini Lukas Enembe sedang dirawat di Unit Stroke RSPAD akibat jatuh di
Dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Kasus yang diselidiki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah naik ke tahap penyidikan pada 6 Oktober 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya
Pakar hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menilai langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) layak didukung. Azmi menilai usaha Erick Thohir dalam bersih-bersih internal BUMN pantas dipuji. Azmi menyebut pelaporan ini dilakukan Erick setelah ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, membantah isu ada pimpinan KPK yang menerima uang senilai Rp 1 miliar dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret Menteri Syahrul Yasin Limpo. Dia juga menjelaskan, beberapa kali foto wajahnya digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab sebagai foto profil akun
Kabar soal perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju semakin jelas setelah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (5/10/2023). Surat pengunduran diri sebagai Mentan itu diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Usai menerima surat tersebut, Pratikno mengungkapkan, kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju
Jadwal pilkada yang digelar lebih awal yakni September 2024 dari sebelumnya November 2024 harus dibahas secara rinci oleh DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan DPR tidak bisa begitu saja memutuskan setuju saat beleid perppu dibawa ke DPR. Herman tidak menampik nantinya pemerintah akan membawa rencana tersebut dalam bentuk
