Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengakui telah mengantongi cukup bukti dan menemukan titik terang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi yang mereka usut. “Kami sebenarnya sudah lengkap, bukti-bukti sudah lengkap. Cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa mengadakan sidang,” jelas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan, Rabu
Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mencium keanehan terhadap adanya rumah safe house Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Temuan rumah sewa tersebut dinilai semakin menguatkan keterlibatan Firli Bahuri dalam kasus yang saat ini sedang menyeretnya, dugaan pemerasan terhadap eks
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Jimly Asshiddiqie mendukung pengajuan hak angket oleh DPR terhadap MK. Pengajuan itu imbas dari putusan MK tentang batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. Jimly mengatakan pengajuan hak angket itu merupakan hal baik, karena memungkinkan DPR mengoptimalkan fungsi pengawasannya. Dia menilai banyak hak-hak
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo diyakini memiliki bukti kuat atas pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di rumah sewa di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan. “Logikanya, tidak mungkin SYL gegabah menyampaikan peristiwa di Kertanegara tanpa bukti yang valid dan kuat,” kata Peneliti Pusat Studi Antikorupsi
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu bakal mengumpulkan dukungan atas usulannya menggunakan hak angket guna mengusut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia bakal menjalin komunikasi dengan anggota DPR dari fraksi lainnya pada hari ini, Rabu (1/11). Masinton berharap anggota lain mendukung usulan hak angketnya. Dia yakin banyak yang setuju lantaran
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan hakim konstitusi bisa diberi sanksi pemberhentian jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023. Jimly mengatakan, opsi pemberhentian terdiri atas pemberhentian
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menanggapi soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo alias SYL yang dinilai bisa mempengaruhi proses penegakan hukum di KPK. Menurut Alex, jika ada pimpinan yang mbalelo tidak akan berpengaruh dalam proses di KPK, terutama kasus Kementan, karena pimpinan KPK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) digugat Rp 70,5 triliun karena diduga melakukan pelanggaran hukum. Perbuatan melawan hukum itu menjadi dasar gugatan atas lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut. “Kalau nanti sudah ada panggilan sidang, kami akan hadiri sidangnya,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di pelataran gedung KPU di Jalan Imam
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan menggelar sidang mulai hari ini, Selasa, 31 Oktober 2023. Rencananya, akan ada pemeriksaan terhadap Ketua MK Anwar Usman soal laporan dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia capres-cawapres. Selain itu, MKMK juga akan melangsungkan sidang pemeriksaan pendahuluan kepada perwakilan para pelapor. Sidang pemeriksaan
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bukan hanya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyuarakan isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, ada sejumlah elite partai politik yang turut menyuarakan hal yang sama pada saat berdekatan. Djarot menyampaikan itu menanggapi bantahan Bahlil bahwa kedua isu tersebut
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati, Majalengka, hari ini, Ahad, 29 Oktober 2023 resmi beroperasi penuh melayani penerbangan domestik dan internasional. Layanan penerbangan di Bandara Kertajadi itu merupakan pengambilalihan dari layanan di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas dua penerbangan perdana, yaitu
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan putusan perkara no 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023. Putusan itu dianggap sarat kepentingan politik karena Ketua MK Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo untuk menjadi
