Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan tindak pidana pemilihan umum atau Pemilu masih sering terjadi, terutama delik perkara yang diancam di bawah lima tahun penjara yang tidak dapat dilakukan penahanan. Ia mengatakan jika Kejaksaan Agung saat ini sedang mendukung berjalannya Pemilu 2024 mendatang dengan memaparkan pola koordinasi Forum Sentra
Hari ini Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat koordinasi (rakor) kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), sebagai penentu pelaksanaan supervisi oleh lembaga antirasuah itu. Ade mengatakan nantinya dari rakor tersebut akan bisa ditentukan penyidikan kasus itu diperlukan supervisi
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Rabu (15/11/2023). Sudin mengaku hadir untuk memberi penjelasan kepada penyidik KPK soal anggaran dan pengawasan. Selain Sudin, penyidik KPK menjadwalkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan beberapa orang lainnya pada Minggu, 12 November 2023. Dari hasil operasi senyap itu, KPK menetapkan enam tersangka. Mereka adalah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat selaku, Staf BPKAD
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang mengikuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus suap pengondisian penemuan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat. “Tentu keterkaitan Anggota VI BPK masih meminta keterangan karena kami bekerja profesional dan membutuhkan bukti,” kata Ketua KPK
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding atas putusan yang dijatuhkan hakim terhadap empat terdakwa korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020-2022. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) Muchammad Arief Abdillah mengatakan empat putusan yang diajukan ke peradilan tingkat kedua adalah terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Papua menjadi salah satu wilayah yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Hakordia diperingati sebagai semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, kinerja penegak hukum maupun pemerintah dalam menghapuskan sikap korup harus bisa dirasakan
Firli Bahuri kembali lolos dari pemeriksaan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Firli Bahuri diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK soal dugaan adanya pelanggaran etik terkait dugaan pertemuan dan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL), pada Senin (13/11/2023). Namun, Firli Bahuri meminta pemeriksaan dilakukan hari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/11/2023) malam. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, tiga di antara mereka merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong. Sementara, dua orang lainnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara soal dinamika politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini. Megawati mengaku sangat prihatin. Ia menyebut, peristiwa ini memperlihatkan terjadinya manipulasi hukum. Megawati bilang, konstitusi merupakan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. Konstitusi, kata dia, tidak hanya ditaati
Hari ini Dewan Pengawas (Dewas) memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait aduan pelanggaran etik yang masuk. Firli dijadwalkan menjalankan klarifikasi akan dugaan pemerasan dan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada pukul 10.00 WIB. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya mempercepat pemeriksaan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada PN Jakarta Pusat menyatakan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, bersalah dalam tindak pidana korupsi BTS Kominfo dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 di Bakti Kementerian Kominfo atau korupsi BTS. Majelis Hakim
