Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024. Jokowi mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman mengajukan keberatan setelah hakim konstitusi Suhartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru menggantikan dirinya. “Ada surat keberatan dari Yang Mulia Anwar Usman atas Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Yang Mulia Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028,” kata
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Jabodetabek dan Surabaya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan. Ali menerangkan penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti dan mendalami peran dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dalam kegiatan tersebut
Disepakatinya revisi UU Pilkada sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna dinilai semakin mengentalkan unsur kepentingan Presiden Joko Widodo yang harus diakomodir DPR. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (21/11) mengatakan selain semakin membuktikan kepentingan pihak tertentu terhadap perubahan jadwal pemilihan kepala daerah yang semula November
Polda Metro Jaya belum melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini kepolisian masih melakukan analisa dan evaluasi (anev). “Nanti perkembangan sidik akan kami infokan, saat ini tim penyidik masih melakukan anev dan konsolidasi
Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik, Senin (20/11/2023) kemarin. Adapun Dewas saat ini tengah mengusut dugaan pelanggaran etik pertemuan dan pemerasan Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pihak Dewas KPK masih enggan membeberkan hasil pemeriksaan Firli kemarin.
DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (21/11/2023). Salah satu agendanya, persetujuan atau pengesahan atas hasil fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga mengatakan bahwa DPR bakal menggelar Rapat Paripurna DPR dengan agenda persetujuan
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 60 perwira tinggi di lingkungan TNI. Sejumlah jabatan strategis berganti dalam mutasi kali ini. Mutasi tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 November. Dalam keputusan itu, Yudo menunjuk
Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom menjelaskan kronologi dan duduk perkara kericuhan di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu (19/11/2023). Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan bagi Gresik United, skor tipis 1-2 atas Deltras Sidoarjo. Alumnus Akpol 2002 ini mengatakan, kericuhan di Stadion Gelora Joko Samudro bermula karena kekecewaan penonton tuan rumah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi pada Senin (20/11). Lalu akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Lutfi. Ali meminta Lalu kooperatif untuk
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan suap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, saat melakukan penggeledahan di kantor BPK perwakilan Papua Barat beberapa waktu lalu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci jenis dokumen dan alat elektronik lainnya yang
Jaksa Agung ST.Burhanuddin menanggapi penetapan tersangka terhadap Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Bondowoso Puji Triasmoro oleh KPK dalam kasus suap pengurusan perkara. Menurut Burhanuddin yang dikutip lewat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, pihaknya tak membutuhkan jaksa pintar tapi tak bermoral. “Saya butuh jaksa pintar berintegritas, bukan jaksa
