Mahkamah Agung (MA) mengingatkan semua pihak bahwa penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian suatu perkara harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. “Harus hati-hati karena asasnya pidana itu ada keterlibatan negara,” kata Hakim Agung Kamar Pidana MA Suharto pada diskusi bertajuk Kontekstualisasi Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia di Jakarta, Rabu (6/7/2022). Ia
Badan Narkotika Nasional (BNN) secara tegas menolak legalisasi ganja karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahgunaan narkotika jenis ganja sama sekali dilarang di Indonesia. “Kita adalah negara hukum, artinya kita menegakkan hukum-hukum positif. Kalau dalam hukum positifnya terkait pengaturan narkotika ada di UU Nomor 35 Tahun 2009
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak hanya harus dikutuk jika terbukti menyelewengkan dana kemanusiaan. Ia mengatakan, ACT juga harus diproses hukum. Mengenai dugaan penyelewengan dana kemanusiaan oleh ACT itu, Bareskrim Polri menyatakan membuka penyelidikan dengan melakukan pengumpulan
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). “Sudah masuk prolegnas prioritas, surat presiden (Surpes) sudah ada, kami akan tindak lanjuti ke pimpinan,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya di Jakarta, hari
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengkritik pedas Mahkamah Agung (MA) yang tak kunjung menetapkan majelis hakim persidangan kasus Paniai berdarah. Isnur menuding MA terkesan tak serius menyidangkan kasus HAM berat itu. Isnur mengungkapkan keheranannya mengenai sidang Paniai yang mundur dari jadwal pada 27 Juni. Alasannya
Mayoritas fraksi di Komisi II DPR disebut telah sepakat agar Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur Pemilu di tiga provinsi baru di Papua dan IKN. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai penerbitan Perppu lebih cepat ketimbang harus merevisi UU Nomor 7
Penantian panjang akan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru nampaknyasegera berakhir. DPR dan pemerintah menargetkan Rancangan KUHP (RKUHP) akan disahkan dalam waktu dekat. Sebagaimana diketahui, proses pembuatan KUHP yang baru ini memakan waktu yang tidak sebentar. Butuh puluhan tahun hingga RKUHP akhirnya rampung sebentar lagi. Terdapat sejumlah pertimbangan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang baru disahkan beberapa waktu lalu. Mahfud menjelaskan sejumlah aspek yang dipertimbangkan terkait hal tersebut di antaranya soal keterisian wakil legislatif pusat dan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar Mahkamah Agung (MA) segera menyelenggarakan sidang kasus HAM berat Paniai berdarah. Komnas HAM tak ingin kasus ini berlarut-larut mandek di pengadilan. Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab meminta MA tak menunda-nunda pelaksanaan sidang Paniai. Menurut dia, penyelenggaraan sidang Paniai berhubungan
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengatakan, sejauh ini pembicaraan di Komisi II DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) berkaitan dengan Pemilu 2024. Karena itu menurut dia, Komisi II DPR cenderung memilih agar presiden mengeluarkan Perpu terkait munculnya daerah pemilihan karena pemekaran
Ketua Komnas HAM Taufan Damanik memperkirakan kedepan pendekatan militer bakal menguat dengan adanya UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Dia mencontohkan, kasus Aceh dan Papua yang dilakukan dengan pendekatan militer tidak bisa menyelesaikan konflik di sana. Taufan mendesak agar kampanye pemerintah untuk
Mabes Polri berencana membentuk tiga Polda baru usai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Provinsi baru di Papua di DPR RI, Kamis (30/6). “Itu akan melalui proses dan perencanaan. Tentu akan melihat setelah ada pembentukan Provinsi baru,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (30/6). Menurutnya tiga Polda
