Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dituntut Umum 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan Base Transciecer Station (BTS). Selain itu Johnnya juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 17,8 miliar plus denda Rp 1 miliar subsider kurungan penjara 1 tahun. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai Johnny terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi base transceiver station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pengusutan dilakukan dengan memeriksa tiga saksi pada Rabu (25/10).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membenarkan pertemuannya dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangkis sebagaimana foto yang beredar viral di media sosial. Pengakuan ini disampaikan Firli dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.30 WIB hari ini, Selasa
Presiden Joko Widodo dijadwalkan merombak atau me-reshuffle susunan Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (25/10/2023), hari ini. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana telah mengonfirmasi bahwa Jokowi akan melantik pejabat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu hari ini. Dia menambahkan, Presiden akan melantik Menteri Pertanian untuk Sisa Masa Jabatan 2019-2024, Kepala
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi masalah serius di dunia termasuk Indonesia. Ada 2.356 korban TPPO sepanjang 2017 hingga Oktober 2022, yang tercatat di SIMFONI PPA. Sejak 2021, kasus online scamming yang terindikasi TPPO semakin banyak bermunculan, serta banyak menyerang kalangan yang paham dunia digital. Plt Direktur Informasi Dan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadwalkan sidang pembacaan tuntutan di kasus dugaan korupsi BTS 4G pada Rabu (25/10/2023). Para terdakwanya ialah mantan Menkominfo sekaligus eks Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan mantan Tenaga Ahli Hudev UI Yohan Suryanto. “Rabu 25 Oktober
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya resmi menyatakan pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK). Kehadiran MKMK ini guna merespons sejumlah laporan masyarakat terhadap para hakim MK. Berdasarkan data sementara ini, setidaknya MK sudah menerima tujuh laporan terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK. Diperkirakan masih ada laporan lagi yang akan menyusul. “Jadi, seluruh laporan
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan tiga gugatan menyangkut batasan seseorang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), Senin (23/10/2023). Di dalam tiga gugatan tersebut, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto ‘seakan’ hendak dijegal melalui petitum-petitum para pemohon. Asa Prabowo untuk kali tiga mentas di kancah
Mangkirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari panggilan pertama, dinilai ada ketakutan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Kita harus memahami bahwa Firli Bahuri khawatir ditetapkan sebagai tersangka karena kesulitan untuk membantah berbagai bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, Ali Fikri memberi penjelasan soal keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri yang sebelumnya dikabarkan menghilang setelah mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. “Sejak dari beberapa waktu lalu tidak kemana-mana. Aktifitas seperti biasa,” jelas Ali Fikri saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Minggu, 22
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan berkaitan dengan gugatan syarat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang bisa menjegal kans Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, Senin (23/10/2023) mulai pukul 10.00. Putusan berkaitan dengan kans Prabowo itu tercatat pada perkara nomor 102, 104, dan 107/PUU-XXI/2023 dengan objek gugatan Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan akan banding atas vonis kasus penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pasalnya sejumlah putusan majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dinilai tidak sesuai. “Kita akan banding,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Jakarta, Senin
