Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly buka suara merespons kasus dugaan korupsi yang menjerat Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej). Yasonna hanya menyinggung status Eddy di Kemenkumham tanpa mengomentari kasus hukumnya. Eddy Hiariej bersama tiga orang lainnya telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap
Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengungkap skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2023 mengalami penurunan menjadi 3,2 dari sebelumnya 3,3. Pemberian Skor itu berdasarkan pemenuhan hak-hak yang mengacu pada 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik serta 5 indikator pada variabel hak ekonomi,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan terpidana kasus korupsi yang merupakan mantan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati, Kota Batu. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini meminta agar ke depan dilakukan peninjauan ulang mengenai prosedur pemakaman di TMP. Pemakaman Eddy Rumpoko di TMP
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa di tahun politik ini hendaknya menjadi momentum untuk pemenuhan perlindungan HAM. Pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM. Atnike mengatakan bahwa pemilu merupakan bagian dari HAM yakni hak politik. Lantas perbedaan sikap atau pandangan politik
Mabes Polri melakukan mutasi dan rotasi jabatan ratusan personel baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati). Berdasarkan dua Surat Telegram bernomor ST/2749/XII/KEP./2023 dan ST/2750/XII/KEP./2023 tertanggal 7 Desember 2023, total ada 535 personel yang dimutasi dan dirotasi. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo mengatakan mutasi Polri merupakan hal yang
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy memprotes pengumuman tersangka terhadapnya sebelum adanya surat pemberitahuan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan itu menjadi salah satu poin praperadilan yang diajukan Eddy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengklaim pihaknya tak mengetahui sosok yang mengusulkan gubernur diangkat secara langsung oleh presiden dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Skema itu dimuat dalam Pasal 10 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Doli mengatakan, pihaknya belum
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Menkominfo dalam pengesahan revisi UU ITE di Rapat Paripurna DPR RI dan Pemerintah di Gedung Nusantara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pada Kamis (7/12) hari ini. KPK juga memanggil dua orang dekat Eddy Hiariej, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie
Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat penuh dengan kontroversi. Undang-undang yang diusulkan ini menyarankan perubahan dari model pemilihan umum langsung menjadi sistem penunjukan oleh presiden untuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Langkah ini memicu perdebatan sengit mengenai prinsip-prinsip demokrasi, efisiensi
Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang menjadi usul inisiatif DPR, dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi oleh sejumlah anggota DPR. Sebabnya, salah satu pasal yang diatur dalam rancangan beleid itu adalah gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tidak akan dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh presiden atas usul atau pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam rapat paripurna, Selasa (5/12/2023). Pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menanyakan kepada seluruh anggota Dewan apakah menyetujui RUU itu disahkan sebagai Undang-Undang (UU). Tak
