Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan perlu ada penyesuaian aturan apabila ingin membentuk matra baru di Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Angkatan Siber. Wacana Angkatan Siber kembali menuai perhatian setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk matra baru di TNI, yakni
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. KPK menegaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi akan terus berjalan secara paralel dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Supaya tidak ada black campaign (kampanye hitam), supaya tidak
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Ia mengatakan, seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi hanya ditujukan bagi penyelenggara negara, seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Jika mereka menerimanya,
Kasus meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari memasuki babak baru. Keluarga dokter Risma telah resmi melaporkan dugaan perundungan, termasuk di dalamnya pemerasan dan intimidasi, yang dialami almarhumah, ke Polda Jawa Tengah (Jateng), Rabu (4/9/2024). Dalam proses pelaporan, keluarga dokter Risma membawa dan menyerahkan sejumlah bukti kuat, antara lain bukti percakapan di
Anggota Komisi III DPR Supriansa mengapresiasi langkah Kemenkumham untuk melimpahkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dinilainya tepat termasuk melakukan perombakan besar supaya tidak terjadi lagi penempatan dan penaikan pangkat, penerimaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu di sana sehingga bisa merusak mental para pegawai.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan, pihaknya kini tengah menelaah laporan yang dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun terkait dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang Pangarep. “Pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari dosen UNJ sudah masuk
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango kembali menegaskan meski bukan penyelenggara negara, lembaga antirasuah tetap memiliki kewenangan untuk memanggil anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Pasalnya, Kaesang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tetap memiliki hubungan dengan atau menjadi bagian dari keluarga penyelenggara
Pansus angket haji DPR telah mendapatkan barang bukti yang cukup terkait carut marut pelaksanaan ibadah haji yang selama ini terus menjadi masalah. Anggota Pansus Angket Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan kecurigaan pansus selama ini terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terbukti dari berbagai keterangan para saksi dan dokumen yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap melakukan proses penegakan hukum terhadap calon kepala daerah (cakada) yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Semua giat penyelidikan dan penyidikan di KPK tetap berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut instansinya sedang membahas pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat militer Indonesia. Dia mengatakan, pembentukan angkatan siber itu masih dalam tahap evaluasi di instansinya. Sementara angkatan siber masih digodok, kata Agus, TNI telah memiliki satuan siber sendiri. Satuan itu berada di kawasan Mabes TNI lewat
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) perlu menjadi perhatian serius dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Orang tua, menurut dia, juga mesti berperan penting dalam mencegah perundungan PPDS, termasuk berani melaporkan ke kanal-kanal pengaduan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) apabila anaknya mengalami
Fakta baru terungkap dalam kasus kematian dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) berinisial AR (30). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menemukan adanya dugaan pemerasan dengan permintaan uang mencapai Rp40 juta per bulan kepada korban. Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, menjelaskan, “Dalam proses investigasi, kami
