Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan anggaran penegakan HAM yang berkurang drastis pada 2025 hingga 90 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan itu merupakan imbas dari efisiensi kementerian dan lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan imbas efisiensi itu alokasi anggaran
Polri merespons isu soal organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Masyarakat diminta mewaspadai tindakan radikalisme di mana pun berada. Sandi mengatakan masyarakat perlu mewaspadai keberadaan HTI, agar tidak menjadi rangkaian-rangkaian radikalisme. Di samping itu, Sandi menyebut Korps Bhayangkara menggandeng Lembaga Masyarakat untuk mewaspadai bersama tindakan-tindakan radikal. Terakhir, ia menekankan keberagaman
TNI AL akan menyelesaikan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten pada hari ini, Kamis (13/2). Pembongkaran awalnya telah dimulai pada Sabtu (19/1). Namun sempat dihentikan sementara. Pembongkaran kembali dilanjutkan pada Rabu (22/1). TNI AL bersama masyarakat nelayan telah berhasil membongkar pagar laut 28,8 Km pada Rabu (12/2), sehingga tersisa
Pemerintah mewacanakan pembentukan satu lembaga nonmiliter untuk menangani keamanan dan menindaklanjuti penegakan hukum di laut. Pembentukan lembaga itu diusulkan oleh Kementerian Koordinator Politik Keamanan dan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR. Lembaga itu akan diberikan kewenangan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di
Transparency International Indonesia (TII) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola ekonomi dan bisnis guna mendongkrak skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam rilis IPK 2024, Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 99 dengan skor 37 poin. Deputi TII, Wawan Heru Suyatmiko berpendapat, peningkatan skor dan peringkat Indonesia dibanding
Polisi menggagalkan penyelundupan 135 kilogram narkotika jenis sabu di Aceh. Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan narkotika itu berasal dari Thailand dan menduga terkait Fredy Pratama. Mukti menyatakan gembong narkoba Fredy Pratama masih aktif memelihara sindikatnya di Indonesia. Fredy juga diduga telah mengubah cara komunikasi dengan jaringannya. Mukti menyebut
Markas Besar TNI buka suara soal Mayjen Novi Helmy Prasetya yang menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI dan Direktur Utama Bulog. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menyebut jabatan Direktur Utama Bulog setara dengan eselon I yang dalam struktur TNI setingkat dengan perwira tinggi bintang tiga. Oleh karenanya,
Mabes Polri mengungkapkan sudah memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin (AR) terkait skandal pemagaran laut di kawasan pantai utara Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan penyidiknya akan segera melakukan gelar perkara hasil penyidikan untuk mengumumkan tersangka skandal pemalsuan surat-surat kepemilikan tanah
Perihal penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (migas) oleh Kejaksaan Agung RI (Kejagung). Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama ESDM Chrisnawan Anditya menuturkan, pihaknya menghormati langkah hukum yang dilakukan Kejagung. Penggeledahan yang dilakukan pada siang ini, Senin (10/2), terkait dugaan tindak pidana korupsi tata
Imparsial mengkritik penunjukan prajurit TNI aktif Mayjen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil, seperti di Bulog merupakan bentuk ancaman terhadap demokrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengatakan hal itu kemudian ditegaskan dalam Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, belum bisa membawa 11 unit mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur. Sebab, KPK mendapat kendala teknis sehingga belum bisa memindahkan kendaraan-kendaraan tersebut. Namun, penguasaan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ada 505 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Kegiatan itu berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025. Bima memastikan retret kepala daerah di Akmil, Magelang lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya
