Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masuk dalam daftar 10 pemimpin dunia yang diyakini akan berpengaruh pada 2025 versi media singapura Singapura, The Straits Times. Menurut The Straits Times, Prabowo menjadi salah satu dari sepuluh pemimpin dunia yang patut diperhatikan pada 2025. Prabowo menempati daftar “10 World Leaders to Watch in
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI Abdullah menilai sanksi pemecatan Direktur Reserse Narkoba (Dirnarkoba) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Donald Parlaungan Simanjuntak yang diduga memeras penonton Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024 sudah tepat. Dia mengatakan keputusan tersebut pasti didasari pada bukti yang sangat kuat, karena Polri tidak mungkin
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan uji materi atau judicial review mengenai Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, ambang batas minimal persentase
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatalan ketentuan Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden dan wakilnya. Pemerintah segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatalan ketentuan Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden dan wakilnya. Pemerintah segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti
Kasus tewasnya seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mulai terungkap. Terduga pelaku diketahui tiba di lokasi menggunakan satu unit minibus dan langsung melarikan diri setelah menembak korban. Kepolisian setempat mengonfirmasi adanya mobil misterius yang berhenti di depan rumah korban saat peristiwa terjadi pada malam pergantian tahun, Rabu (1/1/2025). Korban,
Mantan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak, dijatuhi sanksi administratif pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terkait dugaan pemerasan pengunjung Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Hal tersebut diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, berdasarkan pada hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Selasa (31/12/2025) malam. Anam
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, masuk dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini. Adapun empat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu adalah
Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022. Vonis ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di
KPK belum dapat memastikan terkait kapan rencana akan memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus eks Caleg PDIP Harun Masiku. Harun Masiku saat ini masih menjadi buronan alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak 2020 silam. Dalam kasus terkait Harun Masiku ini, KPK menjerat
KPK tengah mendalami sejumlah yayasan yang diduga tidak tepat untuk menampung duit corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan terafiliasi anggota DPR dalam dugaan korupsi Program Sosial BI (PSBI). Hal tersebut diungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat ditanya apakah duit CSR BI itu ditampung oleh yayasan milik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua anggota Komisi XI DPR sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility Bank Indonesia (CSR BI). Keduanya yaitu Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan dan Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem, Satori. Usai diperiksa, terungkap bahwa BI menyalurkan dana CSR-nya
