Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Pemerintah Segera Ubah Aturan Usai MK Batalkan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatalan ketentuan Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden dan wakilnya. Pemerintah segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti

Selengkapnya »
03 Januari 2025

Pemerintah Segera Ubah Aturan Usai MK Batalkan Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembatalan ketentuan Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Beleid itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden dan wakilnya. Pemerintah segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti

Selengkapnya »
03 Januari 2025

Kronologi Pengacara Tewas Ditembak di Bone, Pelaku Kabur dengan Minibus

Kasus tewasnya seorang pengacara di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mulai terungkap. Terduga pelaku diketahui tiba di lokasi menggunakan satu unit minibus dan langsung melarikan diri setelah menembak korban. Kepolisian setempat mengonfirmasi adanya mobil misterius yang berhenti di depan rumah korban saat peristiwa terjadi pada malam pergantian tahun, Rabu (1/1/2025). Korban,

Selengkapnya »
02 Januari 2025

Eks Dirresnarkoba PMJ Donald Dipecat Buntut Pemerasan di DWP

Mantan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak, dijatuhi sanksi administratif pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terkait dugaan pemerasan pengunjung Djakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Hal tersebut diungkap oleh Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, berdasarkan pada hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Selasa (31/12/2025) malam. Anam

Selengkapnya »
02 Januari 2025

Mantan Dirut PT Timah Divonis 8 Tahun Penjara

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022. Vonis ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di

Selengkapnya »
31 Desember 2024

KPK Buka Suara soal Rencana Pemeriksaan Hasto Sebagai Tersangka

KPK belum dapat memastikan terkait kapan rencana akan memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus eks Caleg PDIP Harun Masiku. Harun Masiku saat ini masih menjadi buronan alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak 2020 silam. Dalam kasus terkait Harun Masiku ini, KPK menjerat

Selengkapnya »
31 Desember 2024

KPK Dalami Yayasan Diduga Afiliasi Anggota DPR di Kasus CSR BI

KPK tengah mendalami sejumlah yayasan yang diduga tidak tepat untuk menampung duit corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan terafiliasi anggota DPR dalam dugaan korupsi Program Sosial BI (PSBI). Hal tersebut diungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat ditanya apakah duit CSR BI itu ditampung oleh yayasan milik

Selengkapnya »
31 Desember 2024

Saat 2 Anggota DPR Ungkap Semua Anggota Komisi XI Terima Dana CSR BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua anggota Komisi XI DPR sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility Bank Indonesia (CSR BI). Keduanya yaitu Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan dan Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem, Satori. Usai diperiksa, terungkap bahwa BI menyalurkan dana CSR-nya

Selengkapnya »
30 Desember 2024

PDIP Klaim Kasus Hasto Tak Terkait Megawati

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali merespons peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima RI itu disebut tidak terkait dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan buronan Harun Masiku. “Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa

Selengkapnya »
30 Desember 2024

Tak Sinkron Pendapat Menko Yusril Ihza dan Menkum Supratman Andi Agtas Soal Wacana Amnesti untuk Koruptor

Wacana pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil curiannya memunculkan perbedaan pandangan di kalangan pejabat pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendukung langkah ini melalui pemberian amnesti dan abolisi. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menilai hal tersebut perlu dipahami dalam konteks

Selengkapnya »
30 Desember 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search