Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

KPK Dalami soal Dugaan Firli Bahuri Halangi Penggeledahan Kantor PDI-P, Akan Dipanggil?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal rencana pemanggilan eks Ketua KPK Firli Bahuri terkait perintangan dalam penggeledahan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik saat ini masih mendalami keterangan dari para saksi, salah satunya mantan penyidik lembaga antirasuah.

Selengkapnya »
09 Januari 2025

KPK Ikut Pantau Pelaksanaan Haji 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan haji 2025. Lembaga antirasuah segera membuka pembicaraan dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH). Tessa meyakini bakal ada pemantauan kuat dalam penyelenggaraan haji pada 2025. Sebab, ada mantan pejabat KPK yang bekerja dengan BPH. KPK

Selengkapnya »
08 Januari 2025

Alasan KPK Baru Menggeledah Rumah Hasto Saat Ini, Kendati Kasus Masiku Berjalan 5 Tahun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan baru menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Selasa (7/1/2024). Padahal perkara yang menjerat Hasto sudah berlalu sekitar lima tahun. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut upaya paksa berupa penggeledahan sesuai kebutuhan tim penyidik. Adapun Hasto memang baru berstatus tersangka

Selengkapnya »
08 Januari 2025

Yusril Ungkap Rencana Pemerintah setelah MK Hapus Ambang Batas Presiden

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan mendengarkan masukan semua pihak dalam mengubah pasal mengenai syarat ambang batas presiden (presidential threshold) pada Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas presiden pada Pasal 222 UU

Selengkapnya »
08 Januari 2025

Resmi Berlaku, Apa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Menambah Pajak Mobil & Motor?

Pemerintah resmi menjalankan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Apakah opsen pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan tagihan pajak kendaraan bermotor, baik mobil ataupun sepeda motor? Berikut perhitungan tagihan pajak kendaraan setelah opsen pajak berlaku. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah amanat dalam Undang-Undang Nomor

Selengkapnya »
07 Januari 2025

Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto, Mantan Komisioner KPU: Tidak Ada Hal Baru

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan mengaku sudah memberikan semua informasi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wahyu diperiksa terkait kasus tersangka Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, tidak ada hal baru terkait dengan pemeriksaannya sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi untuk tersangka Hasto. Adapun Hasto

Selengkapnya »
07 Januari 2025

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Penggelapan Mobil Rental di Banten

Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penggelapan mobil milik bos rental korban penembakan di Rest Area KM 45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Purbawa menerangkan dalam kasus ini pihaknya membagi menjadi dua klaster. Yakni, klaster penggelapan mobil dan klaster penembakan bos rental. Terkait klaster penggelapan, Purbawa menerangkan aksi

Selengkapnya »
06 Januari 2025

Kasus Pelecehan Turis Singapura di Braga Bandung Dihentikan

Polisi menghentikan kasus dugaan pelecehan terhadap turis asing asal Singapura di kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan kasus tersebut dihentikan lantaran korban meminta proses hukum tak dilanjutkan usai menerima permintaan maaf dari para pelaku. Budi menyampaikan untuk langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap

Selengkapnya »
06 Januari 2025

Poin-poin Penting Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan uji materi atau judicial review mengenai Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, ambang batas minimal persentase

Selengkapnya »
03 Januari 2025

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search