Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyambut baik pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Menurutnya, hal tersebut langkah yang tepat dalam menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan Polri bersih, profesional, dan bebas dari praktik yang merugikan publik. Rudianto mengatakan konstitusi memberi tugas utama kepada Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, melindungi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tak mempermasalahkan pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang disusun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menilai, tim tersebut memiliki kesamaan semangat dengan Komite Reformasi Polri yang diketuai Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri bentukan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut, semangat kedua tim tersebut sejalan. “Iya, kan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. RUU Perampasan Aset masuk bersama 51 daftar rancangan maupun revisi undang-undang yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Ketua Badan Legislasi (Baleg), Bob Hasan,
PENELITI Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengingatkan adanya potensi tumpang tindih antara Tim Reformasi internal Polri dengan Komisi Reformasi yang tengah disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyarankan Polri mendukung penuh tim bentukan pemerintah agar tidak muncul kesan membuat tim tandingan. Sebelumnya, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 45 kasus keracunan sepanjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sejak awal Januari 2025. Dari puluhan kasus itu, total ada 4.711 orang yang mengalami gejala keracunan. Wakil Kepala BGN Naniek S Deyang mengatakan, pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk mengatasi masalah keracunan yang masih
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menekankan perlunya revisi pasal-pasal penangkapan dan penahanan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) agar tidak lagi membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ia menilai rumusan pasal yang terlalu longgar selama ini tidak hanya menyulitkan aparat penegak hukum,
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang dinilai menyangkut kepentingan umat. Ia menegaskan dugaan korupsi kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Oleh karena itu, kata dia, siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun pihak
Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Vahd Nabyl Achmad Mulachela memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9/2025) besok. Nabyl pun membeberkan kisi-kisi dari isi pidato yang akan dibawakan Presiden Prabowo. Nabyl menyampaikan,
Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar pembahasan revisi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di DPR harus didahului dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Korps Bhayangkara tersebut. Evaluasi itu, kata dia, perlu meninjau pelaksanaan UU Polri yang selama ini telah dilakukan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sekitar 400 biro perjalanan haji atau travel terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tidak ingin gegabah buru-buru untuk menetapkan para tersangka. Kata dia, penyidik masih fokus menelusuri
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia mengingatkan, keterlambatan pengesahan bisa menimbulkan implikasi serius, yakni seluruh tahanan berpotensi bebas. Eddy mengatakan bahwa para tersangka yang ditahan kepolisian maupun kejaksaan saat ini menggunakan dasar hukum KUHAP lama
Badan Legislasi (Baleg) DPR, DPD RI, dan pemerintah telah menyepakati penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan penyusunan Prolegnas Prioritas 2026. Keputusan diambil dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Adapun Prolegnas Prioritas 2025 ditetapkan berjumlah 52 RUU berserta 5 RUU Kumulatif terbuka.
