Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang fenomena judi online di Indonesia. Berdasarkan data per 12 September 2025, pelaku judi online ternyata berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah dasar (SD) hingga tunawisma. Asep menyebutkan, yang paling mengkhawatirkan adalah
Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui operasi gabungan yang digelar pekan ini membongkar jaringan peredaran narkoba lintas pulau yang menghubungkan Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah, serta menyita 985 butir ekstasi dan ratusan cairan vape yang diduga mengandung narkotika. Pengungkapan bermula dari penelusuran paket mencurigakan di kawasan Bandara Kualanamu, Sumut, yang akan
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diminta memberikan keterangan terkait dugaan mark up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai tanggapan terhadap imbauan KPK yang mendorong dirinya membuat laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja. Dugaan ini mencuat usai dilaporkan oleh Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) pada 21 Oktober 2025. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya sedang melakukan telaah untuk memastikan validitas
Indonesia sampat saat ini masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi antarperaturan yang menghambat penerapan prinsip rule of law. Karena itu, harmonisasi sistem hukum nasional penting dilakukan. Menurut Yusril, hal itu tak lepas dari sejarah panjang pluralitas hukum di Tanah Air. Masyarakat Indonesia hidup dengan mewarisi berbagai sistem hukum
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada dirinya dan empat anggota KPU, serta Sekretaris Jenderal KPU karena menggunakan private jet. Afifuddin enggan berkomentar lebih jauh soal sanksi yang ia terima. Ia mengatakan sanksi tersebut akan menjadi pembelajaran
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap hasil besar dalam pemberantasan narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Sebanyak 197,71 ton barang bukti narkoba berhasil disita dari ribuan kasus di seluruh Indonesia. Barang bukti tersebut terdiri dari 184,64 ton ganja, 6,95 ton sabu, 1.458.078 butir ekstasi, 1,87 ton tembakau gorila, serta berbagai jenis
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, perdebatan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di kalangan pemerintah sudah selesai. Perdebatan terkait RUU itu di antaranya meliputi norma Pasal 56 Ayat (1) huruf d yang menyatakan TNI termasuk sebagai penyidik tindak pidana siber. Supratman mengeklaim, kini tidak
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulnya agar tindak pidana korupsi (tipikor) dimasukkan sebagai pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang HAM. Pigai mengatakan belum ada negara yang memasukkan tipikor dalam kategori pelanggaran HAM. Menurut Pigai, pengaturan itu telah disusun dalam dokumen revisi Undang-Undang
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pihaknya menyoroti dugaan tindakan nir-empati dan perundungan terhadap almarhum mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Timothy Anugerah Saputra. Pigai menyebut perilaku semacam itu tidak dapat ditoleransi, terlebih terjadi di lingkungan akademik. Pigai menjelaskan laporan yang diterimanya bukan melalui jalur resmi, tetapi tetap ditindaklanjuti secara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan bersikap proaktif dalam menindaklanjuti informasi dugaan korupsi yang diungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Budi mengatakan KPK akan bertindak secara proaktif dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut. Termasuk juga dengan melakukan pengumpulan
Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong belum selesai berjuang menuntut keadilan. Meski telah bebas berkat keputusan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan DPR, Tom mengaku masih memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan kebenaran atas proses hukum yang pernah menjeratnya. Pada Selasa (21/10/2025), Tom kembali mendatangi Gedung Komisi
