Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyangkal informasi yang beredar di masyarakat terkait sidang Ferdy Sambo dan kawan-kawan berlangsung secara tertutup. Staf Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan sidang tetap dilaksanakan secara terbuka dalam arti memberikan akses persidangan bagi masyarakat umum, lembaga negara pemantau atau pengawasan seperti Komisi Yudisial RI, Komisi Kejaksaan,
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi impor baja. ICW juga mendorong Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Peneliti ICW Agus Sunaryanto mengatakan selain Kemendag, seluruh lembaga pemerintahan harus menerapkan budaya antikorupsi. Agus menyebut Zulhas harus melakukan upaya pencegahan korupsi sejak dini. Salah satunya
Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa kliennya yakni Irjen Teddy Minahasa menyisihkan barang bukti sabu sebanyak 5 kilogram untuk operasi penangkapan lanjutan. Itu pun diumumkan kepada publik sehingga aneh jika dituduh menjual narkoba. Hotman menyebut keterangan itu ia ketahui berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap kliennya yang telah berstatus sebagai
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklaim mengantongi video kunci tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang terjadi pada 1 Oktober 2022. “Video kunci yang kami dapatkan semakin memiliki titik terang,” kata Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin (24/10). Anam mengatakan video
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka. “Dalam penyidikan perkara ini, KPK sebelumnya telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi lebih dari 50 orang yang dilakukan di Jayapura, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya,” kata Wakil Ketua KPK
Juru bicara Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Albert Aries memastikan, Pasal penodaan agama dalam RKUHP tidak akan menjadi pasal karet. Ia menyebut pasal tersebut sudah banyak mengalami penyesuaian. Aries menyebut masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pasal tersebut menjadi pasal karet. Sebab, kata dia, pasal tersebut sudah disesuaikan dengan hukum perjanjian
Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan terjadi penurunan kepuasan publik atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum. Survei yang berlangsung 24 September hingga 7 Oktober 2022 itu menunjukkan angka kepuasan publik terhadap kinerja di bidang penegakan hukum hanya berada di angka 51,5 persen. “Capaian ini turun 6 persen dibandingkan dengan hasil
Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan, motif di balik pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) tak perlu diungkap dalam persidangan karena sudah bisa dipastikan dilandasi oleh sakit hati dari pelaku atau perencana. Menurut Gayus, walaupun motif itu tidak menjadi prioritas untuk diungkap, maka jaksa penuntut umum juga mempunyai senjata
Enam orang tersangka dalam kasus Tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, hingga kini belum ditahan kepolisian. Tragedi yang terjadi pada 1 November 2022 lalu itu menewaskan setidaknya 133 orang, dan lebih dari 500an terluka. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan belum ditahannya para tersangka itu karena penyidik masih terus melakukan proses penyidikannya. Apalagi, kata
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengingatkan agar semua elemen bangsa termasuk santri bisa waspada terhadap musuh yang sangat berbahaya saat ini. Musuh yang dimaksud yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Menurut dia, dalam mewaspadai dan melawan musuh bersama itu, santri diimbau bisa mengamalkan dan menjaga Pancasila sebagai
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) dan sejumlah aturan turunan lain untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). “Itu harus ada perpres dan aturannya dulu. Sekarang kita sedang siapkan,” ujar Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan PSSI membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan kepolisian yang memungkinkan penggunaan gas air mata di dalam stadion. PSSI berkedudukan pihak penginisiasi. Dalam kerja sama itu, tidak ada klausul larangan masuknya gas air mata ke stadion. Padahal, penggunaan gas air mata telah dilarang
