Persidangan terhadap 34 terdakwa aksi demo bela Rempang terus berlanjut, di Pengadilan Negeri Batam, Senin, 22 Januari 2024. Suasana tegang sempat terjadi antara Ketua Majelis Hakim David Sitorus dengan Penasihat Hukum terdakwa. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Setidaknya 12 saksi dihadirkan untuk 34 terdakwa.
Memasuki hari pertama kampanye akbar Pemilihan Presiden 2024, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan strategi berbeda. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sama-sama berkampanye di basis suara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yakni di Banten dan Jawa
Para cawapres baru saja beradu gagasan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang dihelat KPU di Jakarta Convention Center pada Minggu malam (21/1). Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Sebanyak 21 kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024 dilimpahkan ke Polri. Delapan kasus di antaranya merupakan politik uang, jauh dibanding 2019 yang mencapai 100 kasus. Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pelimpahan itu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai menelaah 114
Polda Metro Jaya mengungkapkan bakal kembali melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri ke Kejati DKI Jakarta pekan depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pengembalian dilakukan penyidik usai memeriksa kembali Firli Bahuri sebagai tersangka, pada Jumat (19/1). Ade mengatakan penyidik Direktorat Reserse
Puluhan akademisi universitas berbagai daerah berkumpul di Yogyakarta menghadiri forum bertajuk Uji Examinasi Putusan MK nomor 90/2023 Sabtu 20 Januari 2024. Putusan MK nomor 90 itu diketahui telah meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Putusan kontroversial MK itu menyatakan
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan kronologi perkara pengusaha properti mewah atau crazy rich Surabaya Budi Said alias BS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan Logam Mulia di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam. Adapun upaya
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp 349 triliun sudah selesai. Mahfud menyampaikan, sejak dibentuk pada April 2023, penanganan kasus yang paling signifikan terjadi pada transaksi pada surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor SR
Polda Metro Jaya kembali memeriksa mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini, Jumat (19/1). Sementara itu, kuasa hukum Firli, Ian
Skandal pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) kembali bikin geger. Tak tanggung-tanggung skandal pungli tersebut diduga melibatkan 93 pegawai dan nilainya mencapai Rp6,148 miliar. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho pada Senin 16 Januari 2024. Albertina
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi kewenangan jaksa melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga penegak hukum saja. Selain itu, dengan lebih dari satu lembaga
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkap sejumlah hambatan kerja-kerja pemberantasan korupsi di hadapan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Dalam agenda Paku Integritas, Rabu (17/1) malam, Nawawi pertama-tama menyoroti ketiadaan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak lengkap dan taat melaporkan harta kekayaan (LHKPN). Nawawi menjelaskan Undang-undang Nomor
