Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut Undang-Undang (UU) Pemilu membolehkan presiden dan menteri untuk kampanye. Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan
Polisi akhirnya mengembalikan berkas perkara pemerasan dengan tersangka eks Ketua KPK, Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Rabu (24/1) hari ini. Pengembalian berkas ini dilakukan setelah penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk yang diberikan jaksa. “Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menguatkan sistem pencegahan rasuah sebagai langkah berbenah usai adanya pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. “(Penguatan sistem) sehingga tidak memungkinkan lagi kemudian terjadi kecurangan-kecurangan yang sangat terstruktur ini (pungli),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (25/1). Kepala
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting menurut Jokowi adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai bahwa dukungan mantan presiden dan wakil presiden tak akan terlalu berpengaruh pada elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, dukungan mantan pemimpin negara hanya akan memperkuat mesin politik capres-cawapres yang berlaga. Menurut Adi,
Mahfud MD tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain komitmennya pada calon presiden Ganjar Pranowo, langkah mundur dari kabinet ini juga diambil untuk menghindari konflik kepentingan. Rencana mundur dari kabinet disampaikan Mahfud dalam acara Tabrak Prof! yang digelar di Semarang,
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, dorongan berlangsungnya pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan memanipulasi informasi soal membebani anggaran negara merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Dijelaskan Titi, Pilpres satu putaran atau dua putaran merupakan kondisi yang sama-sama konstitusional, karena dimungkinkan terjadi dalam pengaturan
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa tahun 2017-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penetapan tersangka dilakukan terhadap pihak swasta berinisial FG selaku pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya. Berdasarkan perannya, Ketut mengatakan FG diduga
Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal Estiono menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dkk. Menurut mereka, dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan Eddy Hiariej dkk tidak benar dan keliru. Biro Hukum KPK
Kejaksaan Agung (Kejakgung) memastikan bakal ada tersangka dari penyelenggara negara terkait kasus dugaan korupsi transaksi emas PT Aneka Tambang (Antam). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, setiap pengusutan perkara korupsi yang terkait kerugian negara, memastikan adanya peran maupun keterlibatan penyelenggara negara. Karena itu, Kuntadi mengatakan,
KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dua tersangka baru itu adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali menggugat status tersangka kasus dugaan korupsi di Polda Metro Jaya, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (22/1). Jika sebelumnya Firli menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, kali ini ia melayangkan gugatan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes
