Film Dirty Vote ramai dibicarakan publik sejak pertama kali ditayangkan di Youtube pada 11 Februari lalu. Film berdurasi 117 menit ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap apa yang mereka sebut sebagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden tahun 2024. Tim kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, sebelum film itu resmi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan memverifikasi laporan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan soal dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah telah menerima
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengungkap situs KPU mendapat serangan sebanyak ratusan juta kali. Ia mengatakan pihaknya terus berjaga dalam mengamankan situs web KPU, yakni kpu.go.id. “Bentuk serangan ke website KPU sudah terjadi dan ini luar biasa jumlahnya. ada ratusan juta di DOS itu menyerang, saya
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pendalaman itu telah dilakukan tim penyidik KPK dengan memeriksa dua orang saksi pada Rabu (7/2) lalu. Kedua saksi dimaksud ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan periode Maret-November 2020 Budi Sylvana dan Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya
Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan antisipasi dari potensi serangan siber pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Selain itu, Pratama berharap KPU menyiapkan sistem informasi cadangan jika sistem utama mengalami kendala. Pratama juga mengingatkan supaya KPU
Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengaku sudah menonton film dokumenter Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) kemarin. JK mengapresiasi film garapan Dandhy Laksono itu karena mengungkap kebenaran yang disertai bukti ann lengkap, bukan tuduan semata. Meski sudah dilengkapi dengan bukti pendukung, JK mengatakan, sebenarnya masih banyak fakta
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bagja merespons cuplikan film Dirty Vote soal narasi kegagalan Bawaslu bersikap tegas dalam mengawasi indikasi kecurangan terhadap salah satu paslon. Menurut Rahmat, Bawaslu telah melakukan tugas dan fungsi, namun mempersilakan masyarakat berperspektif lain. Bagja mengatakan tak bisa menyetir perspektif masyarakat terhadap kinerja
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming membantah kabar Prabowo diduga korupsi pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. TKN menyebut bahwa berita ini sebagai kabar bohong dan fitnah terhadap Prabowo. Juru bicara TKN yang juga juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa rencana pembelian 12 unit
Wakil Presiden Ma’ruf berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada Rabu (14/2/2024) tidak hanya aman dan damai, tapi juga mesti demokratis, jujur, dan adil. Untuk itu, Wapres berharap penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga petugas tempat pemungutan suara dapat bekerja profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan buku panduan antirasuah yang akan disebar ke seluruh sekolah di Indonesia. “KPK menyiapkan perangkat dalam hal ini buku panduan untuk mengimplementasikan PAK (panduan antikorupsi) yang setidaknya dapat dijadikan standar minimal bagi satuan pendidikan di seluruh daerah,” kata Deputi Bidang Penididikan dan Peran Serta Masyarakat
Kuasa Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap memperbolehkan presiden berkampanye dalam Pemilu 2024. Kuasa presiden itu turut menyinggung Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam argumennya, dalam sidang lanjutan gugatan UU Pemilu terkait pasal presiden dan wakil presiden boleh berkampanye di gedung
Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari mengomentari vonis kode etik yang dijatuhkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU divonis melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP karena meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Feri, Ketua KPU Hasyim Asy’ari bisa dipecat sebagai Ketua KPU karena tiga kali melanggar
