Sikap sejumlah fraksi di MPR yang meminta penundaan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN tidak menghentikan kajian yang tengah dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR. Kajian sudah hampir tuntas dengan dua opsi payung hukum bagi PPHN. Kedua opsi yang ada dinilai memungkinkan dijalankan tanpa harus melalui amendemen
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Majelis Perwakilan Rakyat mengusulkan agar amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN ditunda hingga periode MPR sekarang berakhir. Usulan itu diambil karena situasi politik saat ini dinilai tidak kondusif di tengah wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Usulan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menepis isu mengenai harga tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melambung tinggi. Harga tanah di wilayah Nusantara dikabarkan naik hingga 10 kali lipat. Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor membantah adanya kenaikan harga tanah di wilayah IKN Nusantara yang
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan bahwa Revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) hanya akan menjadi penyempurna aturan sebelumnya yakni Permenaker 9/2015. Artinya, aturan yang sebelumnya mengharuskan klaim JHT di usia 56 tahun tidak berlaku dan akan kembali mengikuti aturan
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dapat merusak demokrasi dan menjerumuskan presiden sendiri. Jimly yang juga anggota DPD itu pun mengatakan, jika mayoritas anggota DPD dipastikan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara itu, saat disinggung soal
Program restorative justice terus dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Di mana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyetujui 13 permohonan penghentian penuntutan kasus. Kejagung mengambulkan permohonan penghentian penuntutan karena para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana atau belum pernah dihukum. Termasuk, kasus tersebut hanya didakwakan dengan pasal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan fakta penyiksaan terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Hasil Investigasi Komnas HAM menyebutkan kekerasan tersebut telah terjadi dalam dua tahun terakhir. Investigasi tersebut berawal dari aduan sejumlah mantan narapidana mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY dan Jawa
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa banyak aset para koruptor yang berada di luar negeri. Mahfud menyebut aset itu sengaja disimpan para koruptor di luar negeri untuk kebutuhan komersial. Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly dijadwalkan akan menyerahkan secara simbolis paspor bagi warga keturunan Indonesia yang berdomisili di Filipina pada akhir Maret 2022. “Paspor itu bukti kewarganegaraan. Jadi warga keturunan Indonesia di Filipina yang memang sudah terkonfirmasi sebagai WNI berhak memperoleh paspor,” kata Subkoordinator
Panitia Seleksi (Pansel) mengajak para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2022-2027. Pansel berharap anggota Komnas HAM yang nanti terpilih berinovasi dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027, Prof
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung segara menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik “blast furnace” PT Krakatau Steel ke tahap penyidikan. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan potensi kerugian keuangan
Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi HAM yang dinilai memburuk di Papua dan Papua Barat sejak 2021. Mereka meminta Pemerintah Indonesia segera menjawab pertanyaan dan mengatasi situasi tersebut. Adapun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintah menjawab seruan internasional itu dengan
